Mendekatkan Muhammadiyah dan NU adalah Sebuah Keharusan untuk Membangun Bangsa

pmii kalbar
Aktivis HMI, PMII, KAMMI dan lainnya (foto: PMII Kalbar)

Ada pengalaman yang menarik ketika saya masuk kuliah di IAIN Malang tahun 1982, di situ selalu ada rekrutmen anggota baru yang dilakukan oleh organisasi ekstra universitas seperti HMI dan PMII. Belakangan baru muncul ada IMM atau KAMMI. Ketika masuk menjadi anggota HMI kita lalu didoktrin untuk tidak masuk PMII karena PMII itu organisasi onderbow-nya NU. Padahal ketika saya melanjutkan studi di IKIP Malang tahun 1983 anggota HMI di sana tidak hanya berasal dari mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) saja, atau putra putrinya Muhammadiyah saja, tapi banyak juga yang berasal dari putra putrinya kaum Nahdliyyin. Memang HMI di IAIN cenderung anggotanya banyak berasal dari Muhammadiyah dan PII sedangkan anggota PMII cendrung berasal dari NU.

Model rekrutmen kader dengan menjelaskan secara tidak objektif dan mempunyai kecendrungan untuk tidak bersahabat dengan organisasi ekstra yang lain. HMI tidak bersahabat dengan PMII begitu pula sebaliknya PMII juga tidak bersahabat dengan HMI. Sehingga dari awal kita sudah diajak untuk tidak bersahabat dengan sesama Muslim. Setelah di IKIP Malang baru saya sadar pola rekrutmen seperti itu keliru, semua orang Islam itu bersaudara termasuk mereka yang di HMI, PMII, di Muhammadiyah dan di NU. Kita hanya berbeda di wilayah khilafiyah. Syahadat kita sama, Qur’an kita sama, hadist kita sama, sholat lima waktu kita sama, puasa kita sama, haji kita sama, dan lain lainnya. Sayang budaya seperti ini masih terus bejalan bahkan sampai kepada rekrutmen dosen, menyeleksi pejabat di perguruan tinggi maupun di departemen pemerintahan khususnya departemen agama.

Bangsa ini sangat mebutuhkan NU dan Muhammadiyah untuk merekatkan kesatuan bangsa, oleh karena itu dialog antara tokoh NU dan Muhammadiyah mulai dari tingkat pusat sampai ranting harus terus dibangun. Banyak sekali persoalan umat khususnya menyangkut keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan yang masih melanda umat. Karena umat Islam dinegeri ini mayoritas maka tugas Muhammadiyah dan NU menjadi paling berat untuk mengatasi semua masalah itu.

Persoalan-persoalan kecil disekitar rak’at taraweh, tahlinan dan yasinan, bacaan Usholli dll, mestinya jangan menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam kebaikan. Wilayah furu’iyah itu bukan masuk wilayah ‘aqidah utama, masalah ‘aqidah utama kita adalah bagaimana memberantas kemiskinan, memberantas kebodohan dan memberantas keterbelakangan.

Oleh karena itu mulai sekarang hentikan mengungkit-ngungkit perbedaan tapi bersemangatlah mencari kesamaan dalam rangka membangun negeri ini menjadi negeri yang badlatun toyyibatun warobbun ghofur. Setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan jika mereka berbuat kebajikan maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, tidak perduli apa afiliasi organisasinya.

Wallahu a’lam

Sangadji EM
Malang

Muhammadiyah: Pemerintah Tak Perlu Takut Selama Perjuangkan Rakyat

Din SyamsuddinHMINEWS.Com -Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan Muhammadiyah ingin mengawal NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagai darul ‘ahdi (negara kesepakatan), darus syahadah (negara pembuktian) dan juga menegakkan konstitusi. Sebagai konsekuensinya, Muhammadiyah menerima apapun keputusan KPU dan MK sebagai bentuk ketaatan berkonstitusi.

“Pertama, kita ingin mengawal NKRI yang berdasarkan Pancasila ini sebagai darul ‘ahdi (negara kesepakatan), darus syahadah (negara pembuktian) dan juga menegakkan konstitusi, maka ketika ada Pilpres yang lalu, apapun keputusan KPU sebagai lembaga konstitusi, begitu pula MK, sebagai bentuk ketaatan berkonstitusi, dan inilah orientasi terpenting dari hidup berbangsa dan bernegara,” kata Din Syamsuddin dalam pengajian bulanan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014) malam.

Din juga memberi jaminan, pemerintahan Jokowi-JK tidak perlu takut kepada siapapun, termasuk kepada parlemen, selama pemerintahan berniat dan berbuat baik bagi rakyatnya.

“Saya yakin pemerintah selama bertekad berbuat baik bagi rakyat, tidak perlu takut kepada siapapun, termasuk kepada yang bernama parlemen,” lanjutnya.

Adapun mengenai dinamika politik, dengan baru terpilihnya ketua DPR, DPD dan MPR yang berasal bukan dari kubu Jokowi-JK, hal itu merupakan momentum untuk menegakkan prinsip konstitusi.

Selain menegakkan konstitusi dan konsitusionalisme, Din menegaskan bahwa Muhammadiyah akan tetap melakukan amar makruf nahi munkar.

“Jadi kita akan terus mendukung pemerintah siapapun, pertama selama pemerintah itu berbuat baik dan benar, hasanah bagi rakyatnya. Tapi juga Muhammadiyah tidak akan kehilangan keberaniannya sedikit pun untuk nahi munkar bila pemerintah itu tidak baik, tidak benar,” lanjutnya.

Pengajian bulanan ini juga dihadiri Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla yang juga menyampaikan sambutannya, mantan Menpora Adhyaksa Dault dan para petinggi Muhamadiyah.