Developmentalisme Golkar

HMINews.com – Warna Partai Golkar, tidak saja menegaskan bergeraknya kekuatan politik anti-Komunis dan penegak Pancasila di Tengah-tengah arus politik menentang komunisme, namun ia juga hadir sebagai kekuatan alternatif di tengah-tengah kegagalan eksperimentasi sistem multipartai era Demokrasi Parlementer. Partai-partai politik pada masa itu telah berkembang sebagai kekuatan-kekuatan, sebagaimana di istilahkan Cliffford Geertz, dalam ideologi politik aliran. sedemikian besarnya semangat ideologisasi itu, yang dalam praktiknya justru mempertegas tajamnya pertarungan politik yang, terutama ditandai oleh jatuh bangunnya kabinet pemerintahan. keadaan ini membuat tidak adanya konsistensi dalam pembangunan nasional.

Golkar hadir dalam semangat mengoreksi partai-partai yang terjebak pada konflik ideologis dan visi developmentalisme. embrionya ditandai oleh hadirnya golongan-golongan fungsional non-afiliatif, yang posisi dan perannya banyak terpinggirkan oleh dominasi partai-partai politik.

Gagasan untuk mengembangkan golongan fungsional ini, memang sering dilontarkan oleh Bung Karno dalam mematangkan eksperimen Demokrasi terpimpin. Bung Karno menginginkan kekuatan alternatif di luar partai-partai, yang kemudian diberi tempat secara formal di Front Nasional. Namun, pada saat yang sama, angkatan bersenjata juga sangat menyadari potensi kekuatan politik golongan fungsional itu. Puncaknya, Angkatan Bersenjata, dalam hal ini Angkatan Darat, sebagai kekuatan politik Pengimbang komunisme, efektif memanfaatkan golongan-golongan fungsional yang anti-komunis ke dalam Sekber Golkar pada 1964.

kehadiran Sekber Golkar segera membedakan dirinya dengan partai-partai yang berideologi politik aliran. dalam perkembangannya, ideologi Golkar semakin jelas, yakni mengusung tema pembangunan sebagai basisnya.

Boleh dikatakan, ideologi Golkar adalah developmentalisme. ini penting untuk membedakannya dengan konteks ideologi politik aliran yang dominan pada masa itu.

Dengan penegasan bahwa Pancasila telah final sebagai ideologi Negara dimana Golkar merupakan pembela terdepannya, ia kemudian tampil sebagai kekuatan politik yang programatik. Golkar mengedepankan program-program pembangunan yang lebih pragmatis, dalam arti menjauhkan potensi konflik ideologi politik aliran, dan karenanya sangat mengedepankan stabilitas politik.

Memang, hadir dan membesarnya Golkar sebagai kekuatan politik, secara sistematis didukung oleh rezim Orde Baru. Pilihan Orde Baru terhadap Sekber Golkar, yang kemudian menjadi Golkar sebagai kontestan pemilu, tidak lepas dari asumsi dasar bahwa ia belum terkontaminasi oleh tradisi dan pilihan ideologis partai-partai.

Golkar merupakan kekuatan politik yang bersifat catch all, mewadahi keberagaman dan mencerminkan kebhinekaan Indonesia. Ia berbeda dengan partai agama atau partai nasionalis yang sepanjang era Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin telah terbentuk corak ideologi politiknya.
Golkar lebih cair secara ideologi politik, justru ketika mengedepankan gagasan gagasan mengenai karya-kekaryaan, modernisasi dan pembangunan.

Banyak alumni golkar yang berhasil menjadi elit negeri ini dengan pola pendekatan kontribusinya masing-masing, seperti Wiranto yang mendirikan Partai Hanura, Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem, Prabowo dengan Gerindra, dan masih banyak lagi elit negeri ini yang merasakan proses pembentukan ideologi Partai Golkar dalam dirinya dan dapat berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara, dengan demikian bisa dikatakan bahwa partai golkar telah banyak berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa ini dan masih menjadi harapan bagi masyarakat dalam proses politik pembangunan bangsa dan negara.

Mencermati perjalanan Partai Golkar sebagaimana tersebut di atas, tentu kita berharap ketua umum yang terpilih dalam Munas dalam waktu dekat ini akan bisa menegaskan warna developmentalisme Golkar yang sudah teruji selama ini, dan senantiasa agar tetap berpihak pada rakyat dalam kontribusinya dalam kancah politik nasional.

R. Aria Bima Sakti
Ketua Komisi Politik dan Keamanan PB HMI MPO

Tentang Ahmad Wahib dan Jejak Pergolakannya

Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia.
[Ahmad Wahib, Catatan Harian 9 Oktober 1969]

Menulis tentang seorang tokoh tentulah bukan perkara mudah. Butuh pengetahuan yang cukup, kecermatan dan kegigihan untuk menuliskannya. Terutama bila sang tokoh tersebut adalah seorang pejuang, pemimpin panutan yang melintasi banyak zaman ataukah seorang pemikir yang gagasan-gagasannya menjadi kontroversial, digugat, dihujat di sana-sini. Lebih-lebih bila, ketokohannya tersebut sudah mendekati mitos. Bisa dibayangkan bagaimana rumitnya. Beruntunglah karena tokoh yang hendak saya tuliskan ini belum sampai dimitoskan oleh orang-orang. Dan beruntungnya lagi, karena ketokohannnya juga sudah banyak dituliskan, dibicarakan oleh orang-orang; sejarah hidupnya, aktivitas-aktivitasnya sampai pada pikiran-pikirannya semasa hidup. Sehingga saya banyak terbantu karena itu.

Ahmad Wahib, demikianlah namanya. Nama ini barangkali sudah tidak asing lagi terdengar. Terutama bagi mereka yang senang dengan wacana-wacana seperti kebebasan berpikir, islam liberal, pluralisme dan wacana-wacana lainnya yang sering dituduh sesat oleh kelompok-kelompok tertentu. Namanya sering dibicarakan, pemikirannya kerap jadi kutipan, gagasannya menjadi bahan perbincangan dan kegelisahannya yang khas dalam menempuh jalan kebenaran banyak dijadikan model oleh anak-anak muda Islam. Karena itulah saya menjadi tertarik untuk membaca dan menuliskan pikiran-pikirannya.

Boleh dibilang saya adalah termasuk salah satu orang yang amat terlambat mengenal dan membaca pikiran-pikirannya. Beberapa kawan sekampus saya, jauh ketika masih sekolah dulu gagasan dan pikiran-pikiran dari Ahmad Wahib sudah dibacanya. Makanya, ketika diskusi di ruang kelas atau di diskusi-diskusi pelataran yang biasa kami ikuti mereka-mereka jauh lebih vokal berdebat. Dan tentu saja itu membuat saya menjadi cemburu, rasa-rasanya saya ingin juga seperti mereka. Seingat saya, pertama kali nama Wahib kudengar disebut-sebut adalah ketika saya duduk di semester awal perkuliahan beberapa waktu lalu. Waktu itu, dengan maksud untuk sekedar iseng-isengan dan mengisi waktu lowong—hitung-hitung dapat makan gratis—saya ikut ajakan seorang kawan untuk mengikuti pelatihan dasar dari salah satu organisasi mahasiswa, katanya pelatihan untuk perekrutan kader baru. Saat mengikuti perkaderan itulah saya untuk pertama kali mendengar nama dan gagasan-gagasannya disebut-sebut. Sebenarnya bukan hanya nama Ahmad Wahib yang seringkali disebut-sebut, nama-nama seperti Ali Syariati, Karl Marx, Nietzsche, Imam Khomenei, Plato, Sokrates, Aristoteles, Rene Descartes, Ayatullah Murtadha Muthahhari, Ibn Khaldun, Al Farabi, Mulla Sadra, Tjokroaminoto, Cak Nur, Gusdur, Dawam Rahardjo, Djohan Efendy termasuk Soe Hok Gie seringkali disebut-sebut di pelatihan itu. Walaupun jujur, sampai sekarang banyak dari nama-nama itu belum kukenali dengan betul, baik aktivitasnya ketika hidup maupun gagasan-gagasannya.

Sejak saat itulah saya mulai tertarik dengan sosok dan pikiran-pikirannya, bukan karena pemikirannya linear dengan disiplin akademik saya di kampus atau karena kebetulan saya salah satu kader di organisasi yang pernah digelutinya juga, tetapi karena ada banyak gagasannya yang terdengar canggih untuk ukuran pengetahuan saya dan itu tentu penting untuk mengangkat level pergaulan saya di lingkungan kampus. Semangat itulah yang menjadi motivasi awal saya untuk membaca dan mengenal pemikirannya. Yah, sekedar untuk keren-kerenan dan dibilang intelek. Tapi itu dulu, kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, saya sudah lupa tepatnya.

Itu perkenalan awal, dan ternyata perkenalan itu membawa efek yang cukup besar pada kebiasaan sehari-hari saya. Dari yang sebelumnya penikmat hidup hura-hura, foya-foya dan gaya hidup hedon lainnya menjadi sedikit lebih ideologis dengan warna-warna islamis di sana-sini. Walaupun harus kuakui bahwa waktu itu (bahkan sampai sekarang) warna-warna itu hanya tampakan luarnya saja. Seingat saya, setelah pelatihan itu, saya menjadi kegandrungan untuk memborong banyak buku, beasiswa yang kuterima setiap bulannya hampir 80 % habis untuk belanja buku-buku. Terutama buku-buku yang ditulis oleh nama-nama yang sering disebut-sebut tadi. Entah kenapa saya menjadi jatuh cinta pada buku dan tergila-gila pada kerja-kerja intelektual. Sampai-sampai saya harus merelakan diri untuk tidak lagi ngekos dan memilih hidup nomaden, berpindah-pindah dari sekret ke sekret, dari kos teman ke kos teman yang lainnya, demi untuk mengurangi biaya hidup. Tapi, harus kuakui bahwa tidak semua dari buku-buku itu telah tamat kubaca, banyak diantaranya hanya menjadi pajangan atau tumpukan koleksi dan beberapa kupinjamkan keteman. Sampai saat ini buku-buku tersebut banyak berserakan, di sekret-sekret yang sering kutinggali, kos teman, dan sebagiannya lagi di kontrakan saudara perempuan saya.

Kembali ke maksud awal dari tulisan ini. Ahmad Wahib, siapa yang tak mengenalnya. Sosok yang menjadikan kebebasan berpikir sebagai basis keberimanannya dan Tuhan sebagai dasar dan arah berpikirnya. Pemikir bebas itu telah pergi 43 tahun lalu (tepatnya 31 Maret 1973), hampir 31 tahun setelah kedatangannya (9 Nopember 1942). Dalam pencariannya yang penuh haru untuk menemukan Tuhan, akhirnya ia dipanggil oleh-Nya dengan segera, tanpa disengaja saat sebuah sepeda motor berkecepatan tinggi menabraknya di depan kantor majalah Tempo, tempat di mana ia bekerja sebagai calon reporter. Wahib, hidupnya mungkin tidak terlalu berwarna, atau penuh kejutan, petualangan, dan kisah-kisah perjuangan yang heroik dan dramatis. Dia menjadi menarik justru karena dia jauh dari warna-warna itu. Pikirannya, prinsipnya, konsistennya, toleransinya dan teguh pendiriannya menjadi warna yang melekat padanya. Dalam hidupnya yang sangat pendek, dia mewariskan banyak pelajaran, dibalik pribadinya yang santun, pendiam, ada kegigihan seorang yang mempertahankan sikap. Sungguh sebuah keteladan yang jarang kita temukan kini.

Kepada kita, Wahib mewariskan sekumpulan catatan harian yang kemudian dibukukan dengan judul menggugah, Pergolakan Pemikiran Islam (LP3ES, 1981). Apa yang digambarkan dalam buku itu sebenarnya lebih merupakan pergolakan batin seorang anak muda islam yang selalu gelisah; gelisah karena menyaksikan laku penganut agama, dan terutama gelisah sebagai seorang manusia yang rindu akan kebenaran, kedamaian, dan ketercerahan. Sebagai seorang aktivis mahasiswa, pemikir, dan seorang yang setia menekuni catatan harian—sama seperti Soe Hok Gie, Rachel Corrie—yang melalui catatan itu mereka memberikan komentar di hampir setiap peristiwa dari persoalan agama, filsafat, soal-soal kemanusiaan sampai perkara politik. Sayang, dia mengalami nasib, yang bagi orang-orang menyebutnya tragis, yakni mati muda.

Di catatan-catatan hariannya tersebut Wahib menceritrakan pergulatan-pergulatannya akan realitas sosial, pandangan-pandangannya tentang pluralitas agama dan banyak hal lainnya. Lewat catatan hariannya yang kontroversial inilah, Wahib banyak mencetuskan gagasan-gagasan menarik yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia. Mengkaji lebih dalam tentang pemikirannya maka kita akan mengetahui bahwa wahib adalah salah satu pembaharu pemikiran islam. Salah satu intisari pemikiran Wahib dalam pembaruan pemikiran Islam adalah wacana kebebasan beragama dan berkeyakinan. Wahib memiliki jawaban kuat mengapa sebagian umat Islam tidak toleran terhadap agama lain. Itu karena, menurut Wahib, kita tidak memiliki kedewasaan beragama ketika berinteraksi dengan kelompok agama lain. Yang terjadi justru tindakan diskriminatif serta sikap intoleran atau sikap ketidakberterimaan kita terhadap perbedaan-perbedaan.

Dalam hal pluralisme agama, Wahib menyuarakan pentingnya menumbuhkan inklusivitas agama—suatu komitmen yang secara terbuka menerima agama-agama lain—. Secara prinsipil, apa yang dikemukakan oleh Wahib tak jauh berbeda dengan pandangan Cak Nur, Gus Dur yang juga sama-sama menekankan pluralisme dalam bertindak dan berpikir. Inilah menurutnya yang melahirkan toleransi. Baginya, sikap toleran tidak bergantung pada tingginya tingkat pendidikan formal atau pun kepintaran pemikiran secara alamiah, tetapi merupakan persoalan hati dan perilaku.

Kira-kira itulah yang dimaksudkan oleh Wahib ketika menulis “Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan budha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut Muslim. Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia.” Sebuah pernyataan bijak dalam menyikapi segala bentuk perbedaan.

Banyak hal yang ditinggalkan Wahib, sebagian besar belum selesai, untuk kita pikirkan dan tanyakan kembali. Sumbangan Wahib paling berharga adalah pada pertanyaan-pertanyaannya, pernyataan-pernyaannya yang diliputi semangat dan spirit yang gigih dalam mencari Kebenaran. Itulah yang perlu kita renungkan. Lepas dari semua itu, kita sebagai generasi muda sudah seharusnya sadar. Apa yang sudah kita hasilkan sampai saat ini. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan Soe Hok Gie—tokoh mahasiswa yang segenerasi dengan Wahib—bahwa nasib terbaik adalah tidak dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan tersial adalah umur tua. Poinnya adalah untuk apa hidup menua tapi tidak menghasilkan apa-apa.

Pada intinya, pergulatan Wahib yang tanpa lelah mengingatkan kita akan satu prinsip hidup mahapenting yaitu kejujuran atau keadilan—meminjam Pram dalam bukunya; Bumi Manusia—sejak dalam pikiran. Wahib sendiri telah mengamalkannya secara konsisten lewat praktek berpikir bebasnya. Dia tidak mau menjadi munafik, seolah-olah paling suci, paling benar dan semacamnya. Dia memilih berontak dari pakem semacam itu. Wahib benci pada pikiran-pikiran munafik, yaitu pikiran-pikiran yang tidak berani memikirkan yang timbul dalam pikirannya, atau pikiran-pikiran yang pura-pura tidak tahu akan pikirannya sendiri. Sebab, hanya dengan kejujuran, dengan berpikir bebas, kita akan menemukan diri kita yang sebenarnya, menjadi manusia yang seutuhnya.

Ada begitu banyak gagasan Wahib yang terhadapnya barangkali kita hanya bisa menganggukkan kepala. Bukan karena kita setuju sepenuhnya tetapi, sebagai penghormatan atas gagasannya tersebut. Karena dari sekian banyak gagasannya tentu ada beberapa yang mungkin saja kita setujui tetapi ada pula yang tidak. Alasannya sederhana, karena setuju sepenuhnya dengan gagasannya adalah berarti bertentangan dengan prinsip relativitas kebenaran manusia yang didengungkan sendiri oleh Wahib. Terakhir mengapa penting untuk kita kembali membaca gagasan Wahib adalah agar supaya kelak lahir para anak-anak ideologis dari Wahib. Wahib boleh meninggal, tapi pikiran-pikirannya, gagasan serta pergolakannya, mudah-mudahan akan terus hidup dan mengabadi melintasi banyak zaman.[]

YRM. Yunasri Ridhoh
Ketua Umum HMI MPO Kom. FEIS UNM Periode 2014-2015

Menelisik Pro-Kontra Surat Edaran Hate Speech

MBFDalam diskursus tentang Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 pada tanggal 08 Oktober 2015 yang berisi Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech menuai banyak opini publik. Sebagian menyatakan sepakat dan sebagian besar lainnya tidak sepakat. Seperti biasanya dalam perumusan kebijakan tentunya hal-hal yang menyebabkan pro dan kontra pasti akan terjadi. Maka perlu adanya pengkajian yang obyektif terkait tujuan dan kebutuhan kebijakan tersebut. Sebab dari beberapa pernyataan yang dilontarkan masih terkesan subyektif. Juga banyak indikasi yang menyudutkan bahwa di balik pemberlakuan surat edaran tersebut terdapat kepentingan golongan yang bermain. Karena dari waktu dan kondisi munculnya surat edaran tersebut hampir bertepatan dengan kasus pencemaran nama baik tokoh-tokoh tertentu bahkan sampai tataran pimpinan negara.

Tidak dapat dipungkiri kondisi negara yang semakin memprihatinkan yang ditandai oleh turunnya nilai Rupiah terhadap dollar, paket kebijakan yang dinilai tidak dapat mengentaskan permasalahan perekonomian, ekspor macet, investor asing banyak yang menarik diri, permasalahan kabut asap dan lain-lain. Menciptakan mosi tidak percaya rakyat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Pada tahap inilah rakyat mulai menyuarakan kekecewaannya melalui sarana media sosial sampai berujung pada aksi demonstrasi. Selanjutnya yang menjadi sorotan dan juga salah satu faktor pendukung tercetusnya surat edaran tersebut adalah unsur-unsur provokasi, pencemaran nama baik serta penghinaan yang dinilai akan menimbulkan kebencian.

Di sisi lain penulis menilai bahwa wajar adanya ketika hal-hal seperti itu terjadi, karena itulah hakikat dari demokrasi. Masyarakat bebas dalam menyatakan aspirasinya. Terkait permasalahan menebarkan kebencian, kata-kata yang dinilai tidak ada unsur penghinaannya pun dapat menyebabkan kebencian terhadap “siapapun” atau “apapun” yang menjadi objek pembicaraan. Begitu pula kata-kata yang mengandung unsur provokasi dan pencemaran nama baik tidak melulu tanpa etika. Kata-kata yang mengandung etika pun dapat mencemarkan nama baik bahkan menghina. Lantas apa sebenarnya agenda di balik tercetusnya surat edaran tersebut? Banyak opini skeptis yang menyatakan bahwa pemimpin negara saat ini tidak tahan akan kritikan. Teringat bagaimana sosok Soe Hok Gie dengan lantang dan berani menyatakan “guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah”. Apalagi mereka yang duduk dalam tangkup kekuasaan negara ini seharusnya dapat berperan sebagai representasi dari jutaan penduduknya untuk mengatur negara ini.

Berkaca dari sejarah pemerintahan Indonesia, kebijakan ini juga dinilai menjerumuskan Indonesia ke masa seperti Orde Baru. Karena pada masa itu pers bisa dikatakan mengalami disfungsional. Pada masa itu pers hanya dijadikan sebagai wahana bermain para penguasa. Keberadaan departemen penerangan digunakan untuk mengawasi secara ketat aktivitas pers. Hal tersebut ditujukan untuk mengantisipasi kebocoran informasi yang ada pada tataran elit politik agar tidak sampai kepada rakyat, sekaligus membuktikan betapa khawatirnya Soeharto dan kroni-kroninya pada waktu itu terhadap suara rakyat yang dapat menciptakan propaganda untuk menggulingkan rezim pemerintahannya yang sangat otoriter.

Dinamika semasa Orde Baru itulah yang kemudian dirasa oleh banyak kalangan aktivis mahasiswa, tokoh masyarakat bahkan sampai tataran elit negara bahwa KAPOLRI harus mencabut Surat Edaran tentang hate speech sebab sudah terlalu jauh mencederai asas demokrasi yang dianut oleh negara. Beberapa pandangan juga menyatakan bahwa surat edaran tersebut adalah langkah awal pemerintah untuk memulai kembali rezim otoriter yang pernah diberlakukan di negara ini. Artinya pemerintah pada periode kali ini dinilai tidak dapat belajar dari pengalaman perjalanan negara. Juga KAPOLRI dinilai kurang matang dalam perumusan surat edaran tersebut. Sebab risiko yang akan dihadapi akan melibatkan banyak pihak. Belum lagi di kalangan masyarakat nantinya akan terjadi perpecahan, karena semakin maraknya pengguna media sosial yang tak dapat dikontrol dalam penggunaannya. Dari sisi penegak hukumnya sendiri pun dinilai belum paham terkait isi dari Surat Edaran tersebut, maka penyalahgunaan wewenang bisa saja terjadi. Kekhawatiran berikutnya justru penerapan surat edaran tersebut yang dapat memicu terjadinya konflik antar golongan karena bisa saja isi dari surat edaran tersebut yang kemudian dijadikan senjata untuk saling menjatuhkan dan demi eksistensi antar golongan.

Sebagai penegak hukum seharusnya KAPOLRI dapat lebih bijak dalam memilah kebijakan mana yang harus dikeluarkan. Karena kalau dilihat, surat edaran yang dikeluarkan oleh KAPOLRI terkait Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech bermaksud membantu program Presiden dalam merealisasikan ”Revolusi Mental”. Akan tetapi dikeluarkannya SE/06/X/2015 oleh KAPOLRI realisasinya kurang tepat. Seharusnya pemerintah dapat merealisasikan maksud dari surat edaran tersebut dengan program pencerdasan yang dilaksanakan oleh KEMENDIKBUD berupa sosialisasi yang bersifat proaktif terhadap masyarakat.

Mohammad Bakhrul Fikri Suraya
HMI MPO Komisariat FE UII Yogyakarta

Antara Pemberantasan Korupsi dan Penyerapan Anggaran

Pada salah satu pertemuan tingkat pimpinan negara ini, diungkap beberapa data dan fakta bahwa tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur sedang menghadapi ujian berat.

Hingga akhir bulan agustus 2015, serapan belanja modal dalam APBN baru berada pada kisaran 20 %. Bulan September 2015 berada pada kisaran 55 %.

Hingga bulan Mei 2015, dana APBD seIndonesia mengendap pada kas daerah yang umumnya berada pada bank Pembangunan Daerah sebanyak 256 trilyun. Dan pada bulan Agustus 2015 dana tersebut membengkak menjadi 273 trilyun.

Baik secara nasional maupun lokal daerah, dana tersebut apabila dibelanjakan akan sangat membantu perputaran ekonomi, apalagi dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional sekarang ini.

Ada beberapa faktor penyebab lambatnya penyerapan anggaran APBN/APBD. Faktor dominan adalah adanya ketakutan luar biasa dari pejabat pusat dan daerah. Pada umumnya akibat terlalu seringnya gonta ganti peraturan sehingga untuk mengikuti perkembangan peraturan dan mempelajari peraturan baru serta kekhawatiran akan melakukan kesalahan menyebabkan para pejabat birokrasi dan pengelola proyek (pimpro dan panitia lelang) menjadi sangat lamban dalam melaksanakan program dan kegiatan pada lingkup tugasnya. Kesalahan memahami dan menerapkan peraturan sering kali berujung pada permasalahan hukum atau dengan kata lain kriminalisasi hukum administrasi negara. Namun bagaimanapun juga roda birokrasi harus terus berputar. Para pejabat birokrasi dan pengelola proyek harus tetap menjalankan tugasnya. Nah, dalam menjalankan tugasnya ini banyak terjadi ketidaksempurnaan pekerjaan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksempurnaan pekerjaan baik itu faktor intern maupun faktor ekstern.

Dalam pelaksanaan tender proyek misalnya tidak sedikit peserta tender yang kalah selalu berusaha membuat pengaduan. Minimal niatnya untuk membuat repot panitia tender. Akibat terlalu mudahnya membuat pengaduan ditambah tidak adanya sangsi terhadap pengaduan yang asal-asalan membuat panitia lelang sangat direpotkan oleh pengaduan dari pihak yang kalah. Dan tidak sedikit yang menjadi korban. Padahal pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 117 ayat (2) menyatakan bahwa pengaduan tender disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP) disertai bukti-bukti kuat.

Dalam pelaksanaan kontrak misalnya tidak sedikit kualitas proyek yang di bawah standar. Salah satu faktor adalah rendahnya pemahaman dan pengalaman para pengelola proyek tentang manajemen proyek. Faktor lain adalah tidak sedikit perusahaan yang memang nakal dan ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan kualitas pekerjaan dan tanpa mempertimbangkan pimpro akan menjadi korban. Di sini diperlukan standarisasi baik di ringkat pengelola proyek maupun di tingkat perusahaan. Apabila pada suatu instansi tidak memiliki PNS yang kompeten untuk menjadi pimpro maka agar diwajibkan meminjam PNS dari instansi lain untuk menjadi pimpro. Demikian juga secara berkala perusahaan harus menjalani audit terutama audit SDM. Karena sering kali SDM sebuah perusahaan berubah-ubah padahal pada saat pelaksanaan tender dan pelaksanaan kontrak antara administrasi dan kenyataan seharusnya tidak ada perbedaan.

Dalam beberapa forum resmi saya sudah sering mengusulkan agar mekanisme pengaduan ini diseragamkan antar instansi negara. Dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur bahwa masyarakat boleh menyampaikan pengaduan ke aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat) disertai bukti-bukti yang kuat. Praktek yang sering terjadi adalah pengaduan jarang memiliki bukti kuat dan pada umumnya hanya sekedar pokoknya mengadu dengan tuduhan tanpa bukti permulaan sama sekali. Tidak sedikit pengaduan berbentuk sangat umum dan luas yang mengakibatkan instansi pemerintah yang diadukan kewalahan menjelaskan pertanyaan yang sangat luas jangkauannya. Untuk mengatasi hal ini maka perlu diatur mekanisme pengaduan dan saringan yang sistemik sehingga pengaduan tidak membuat repot pejabat birokrasi dan pengelola proyek. Saya sendiri mengusulkan agar pengaduan diatur sedemikian rupa sehingga apabila pengaduan terbukti tidak benar maka ada sangsi yang jelas terhadap pengadu. Bagaimanapun juga pengaduan yang asal-asalan akan memperlambat proses pembangunan negara dan memperlambat penyerapan anggaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Di samping itu harus ada pemisahan yang jelas terhadap jenis-jenis pengaduan. Secara garis besar pengaduan terbagi dalam tiga kategori. Kategori pertama pengaduan administratif. Kategori kedua pengaduan perdata. Kategori ketiga pengaduan pidana. Dalam sebuah kesalahan tentu mengandung ketiga unsur kesalahan tersebut namun harus dilihat aspek mana yang dominan, aspek administrasikah ? aspek perdatakah ? aspek pidanakah ? Dari ketiga kategori tersebut juga harus dilakukan pemisahan yang tegas tugas dan fungsi Inspektorat (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah), BPKP, BPK, PTUN dan lembaga penegak hukum. Apabila unsur kesalahan administrasi dan teknis maka penegak hukum seharusnya menyerahkan penanganannya kepada Inspektorat. Sedangkan apabila unsur kesalahannya bersifat perdata agar menyerahkan penanganannya kepada PTUN atau Arbitrase.

Hal di atas harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai terjadi langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran justru membuat birokrasi merasa kebal hukum dan semakin leluasa membuat kesalahan. Maka sangsi administrasi, teknis dan sangsi perdata harus konsisten dilaksanakan.

Di sisi lain, perlu kiranya pertemuan antar instansi nrgara (birokrasi, lembaga audit, lembaga penegak hukum) yang baru-baru ini dilaksanakan untuk melakukan follow up dalam bentuk melahirkan peraturan baru serta merevisi beberapa peraturan yang sudah ada. Apabila berbentuk UU maka perlu dilahirkan PERPU sambil menunggu revisi UU yang baru. Penindakan korupsi harus memprioritaskan sasaran utama pada dalang korupsi dan invisible hand, bukan kepada petugas administrasi yang sering menjadi korban keadaan.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah percepatan penciptaan lapangan kerja baru agar pihak-pihak yang selama ini menjadikan kesalahan-kesalahan birokrasi sebagai alat untuk memeras birokrasi bisa mencari lapangan kerja baru yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang seperti ini apabila tidak mau dibina agar dilakukan penindakan tegas dengan tuduhan menghambat pembangunan.

Rahmad Daulay

Nikmat Kemerdekaan

Membaca catatan Sidang BPUPKI, buku Yudi Latief ‘Negara Paripurna’ dan ‘Intelegensia dan Kuasa,’ dan beragam tulisan sejarah sekaligus biografi ataupun otobiografi para pendiri bangsa, kini ditambah film Soekarno (terlepas dari kontroversi pribadi sosok Sang Proklamator yang difilmkan), rasa-rasanya saya mulai menemukan makna, kata ini:

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Kemerdekaan ini bukan karena pemberian Jepang, bukan pula atas pemberian AS yg membantu kalahkan Jepang, bukan pula karena Soekarno dan Hatta, bukan pula karena kenekatan-kenekatan para pemuda seperti Soepriadi, tapi hanya karena berkat dan rahmat Allah serta dorongan dari keingin luhur setiap orang yang berjasa. Soekarno, Hatta, Syahrir dan semua orang sampai kampung-kampung yang punya keinginan luhur untuk kehidupan yang lebih baik,

Kata berikut yang juga menarik adalah, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Ingat ke depan pintu gerbang, geguyon Cak Nun, ya pancen durung mlebu lawange, baru di depan pintu.

Untuk sampai di depan pintunya saja tak cukup seorang pemikir dan agitator seperti Soekarno, tak cukup pula ilmuwan, pemikir macam Hatta, tak cukup pula pemikir dan politisi macam Syahrir, atau si nekat Supriadi di Blitar. Ketika mereka semua berkumpul dan bersatu dengan rakyat itu pun baru sampai pintu gerbangnya, nah, kita ini generasi yang dituntut untuk membuka gerbang dan masuk. Itu jalan panjang yang harus dimulai dari setiap kita untuk memilih peran dan memilih tanggung jawab, karena kita tak akan pernah dituntut siapapun untuk memperjuangkan dan bertanggung jawab atas bangsa ini, tapi setiap kita perlu menuntut diri sendiri sebagai rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan ini.

Hafidz Arfandi

Mental Merdeka

Perayaan 17 Agustus kembali digelar, tahun 2015 menjadi penanda bahwa Indonesia telah merdeka selam 70 tahun. Sebuah usia yang cukup panjang. Selama rentang waktu tersebut, negeri ini telah mengalami ragam dinamika, berbagai masalah telah dihadapi, ada yang mampu dilalui dengan mulus, ada pula yang dilalui dengan tersendat, serta masih ada pula yang belum mampu diatasi. Dengan semua dinamika tersebut, seharusnya bangsa ini mapan, berdiri sejajar dengan bangsa lain, termasuk berdiri sejajar dengan bangsa yang pernah menindasnya di masa lalu. Indonesia mestinya mampu menampilkan diri sebagai bangsa besar, bukan hanya dalam semboyan, tapi juga dalam kenyataan.

Berbicara tentang kemerdekaan, maka berarti berbicara tentang manusia yang menghuni negeri tersebut, kemerdekaan sejati bisa dibuktikan bila manusianya adalah manusia merdeka yang sejati. Menyorot tentang manusia merdeka yang sejati, berarti menyorot mental dari manusia tersebut, mesti hadir mental merdeka guna mewujudkan kemerdekaan sejati. Secara sederhana, mental merdeka adalah mental yang meyakinkan individu bahwa ia mampu melakukan segalanya sebagai bangsa merdeka, mental ini hanya bisa diraih oleh bangsa yang merdeka, atau bangsa yang berjuang mendapatkan kemerdekaannya, kemerdekaan dalam arti seluas – luasnya.

Mari kita melihat mental manusia yang menghuni negeri ini, terima atau tidak, kita akan menjumpai fakta, bahwa masih banyak manusia Indonesia yang belum memiliki mental merdeka, belum muncul kepercayaan diri yang besar sebagai bangsa merdeka, masih selalu saja merasa manusia negara lain akan selalu lebih hebat dari dirinya, masih selalu lebih yakin, bahwa produk dari luar negaranya selalu lebih hebat dibandingkan produk dari dalam negerinya, masih beranggapan bahwa pemikiran dari luar selalu lebih brilian dari pemikiran rakyat Indonesia. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka tentu bukan pertanda baik bagi bangsa kita, lebih parah lagi kalau kita menerimanya sebagai hal lumrah.

Ketidakmampuan merepresentasikan diri sebagai manusia merdeka merupakan efek postkolonialisme, penyakit yang dialami oleh sebagian besar bangsa yang pernah dijajah, walaupun tidak mustahil akan dialami pula oleh bangsa yang pernah menjajah, bila keadaan telah berbalik. Gejala seperti inilah yang disebut penjajahan mental, tubuhnya merdeka namun mentalnya belum, hal ini sebagai akibat dari terlalu lamanya kelompok manusia bersangkutan dicekoki doktrin penjajahan, doktrin menghamba pada penjajah, termasuk menghamba secara pikiran, ujungnya lahir mental budak, celakanya karena mental ini sering diwariskan secara tak sadar kepada generasi berikutnya, dan kadang pula penguasa setempat memanfaatkan mental ini untuk kemapanan kekuasan yang menyimpang. Perlu selalu kita ingat bahwa penjajahan mental lebih berbahaya dibandingkan penjajahan fisik, walaupun memang keduanya tetap merusak, penjajahan fisik masih lebih mudah diatasi dari penjajahan mental, bahkan seringkali mereka yang merdeka secara fisik, belum sadar bila mentalnya belum merdeka.

Kemerdekaan mental adalah sebuah keharusan, tak ada alasan pembenaran untuk menghindarinya, kemerdekaan mental bukan juga berarti menutup diri secara total, menutup diri terhadap kelebihan negara lain. Kelebihan itu boleh diambil sebagai pelajaran, namun tetap dalam posisi sejajar. Dengan kemerdekaan mental, akan lahir kepercayaaan diri yang sangat besar, dengan itu akan lahir pikiran besar, selanjutnya pikiran besar melahirkan sikap besar, sikap yang agung, hanya bangsa dengan sikap yang agung yang mampu melakukan terobosan besar di muka bumi. Optimisme harus terus dipupuk, memelihara pesimisme hanya semakin menenggelamkan negeri ke dasar jurang. Bangsa ini butuh optimisme produktif dari rakyatnya, sebuah model optimisme yang tetap memahami kelemahan, namun selalu meyakini bahwa kelmahan tersebut mampu dilampaui. Mari wujudkan mental merdeka, karena kita adalah manusia yang hidup di bangsa yang merdeka.

Zaenal Abidin Riam
Ketua HMI MPO Badko Sulambanusa

Stigmaisme

orba“Revolusi Mental” sebentar lagi akan mengalami proses “materialisasi.” Dan wujudnya, demikian usul Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDI-P, adalah dengan menghidupkan kembali lembaga semacam BP-7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Begitulah.

Satu per satu, apa yang semula dibenci oleh banyak orang dari rezim sebelumnya, kini sedang dipikirkan untuk ditawarkan kembali. Dengan kemasan ulang, tentu saja. Ya, satu demi satu. Dan ironisnya, semua penawaran ulang itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang dulu pernah menjadi pengkritik dan/atau pembencinya yang paling keras.

Apakah kita pantas terkejut?

Sayangnya tidak. Sejak dulu kita memang tak pernah beranjak dewasa ketika menghadapi masa lalu. Dan itu telah terbukti berulang-ulang.

Seperti pernah saya tulis, sejarah Indonesia modern adalah sejarah yang selalu bertarung dengan masa lalunya sendiri. Persisnya, panggung sejarah kita sejak dulu selalu berisi penyangkalan terhadap masa lalunya.

Ya, sejak kita menghapus bahasa dan gelar Belanda dari perguruan tinggi pasca-Proklamasi, sejak rezim Soeharto mengajari kita untuk mengkhawatirkan apapun yang berhubungan dengan Soekarno yang merupakan pendahulunya, pada hari ini kita juga masih saja bertegak risau dengan segala hal yang berhubungan dengan Soeharto.

Persoalannya adalah, sebagaimana yang pernah kita alami secara berulang-ulang, penolakan terhadap masa lalu itu seringkali didasari oleh pemikiran dan prasangka yang dangkal, dimana sesudahnya satu per satu apa yang pernah dikritik dan disangkal itu kemudian malah direproduksi kembali. Tapi dengan model yang jauh lebih buruk!

Itulah yang pernah terjadi dengan lembaga seperti Panitya Pembentukan Djiwa Revolusi di masa Soekarno. Di ujung kekuasaannya, hingga awal Orde Baru, berbagai proyek indoktrinasi itu merupakan bahan ejekan yang lumrah untuk mengecilkan atau menghinakan Bung Besar. “Manipol” dan “Usdek”, misalnya, tiba-tiba dibanjiri oleh berbagai plesetan yang merendahkan.

Tapi apa yang kemudian terjadi? Kurang lebih hanya satu dekade sesudahnya kita menyaksikan rezim Orde Baru melahirkan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan lembaga seperti BP-7. Indokrtinasi, yang semula diejek dan dibenci, kemudian direpro kembali. Tapi, sekali lagi, dengan cara dan materi yang lebih buruk.

Jadi, terkait soal indoktrinasi, misalnya, atau ideologisasi, atau apapunlah namanya, apa yang sebenarnya kita kritik?! Konsepnya, modelnya, kemasannya, materinya, atau aktornya?!

Kenyataan bahwa pola menyangkal-meniru semacam itu cenderung kita ulang-ulang, sebenarnya menunjukkan bahwa kita sebenarnya memang tak pernah benar-benar memiliki kritik yang jernih dan dalam terhadap sejumlah (atau berbagai?) hal yang pernah terjadi di masa lalu. Kita sekadar merayakan histeria penyangkalan, tanpa pernah benar-benar mengenali dan memahami persoalannya.

Mungkin, begitulah cara berpikir stigmatik.

Jika begitu, sebenarnya mungkin bukan hanya mereka yang masih hidup dalam sentimen anti-PKI saja yang berpikir stigmatik, misalnya, melainkan mereka yang menuduh orang lain berpikir demikian sebenarnya hidup dalam stigma juga, meskipun itu adalah stigma yang lain.

Buntutnya, panggung sejarah kita sebenarnya hanya merupakan arena perebutan kuasa bagi produksi stigma belaka. Itu sebabnya kita tak pernah keluar dari lingkaran setan penyangkalan dan peniruan. Hingga hari ini.

Tarli Nugroho
(telah dipublish di media sosial facebook 18 Agustus 2015)

Pendidikan Instan

Kecenderungan serba instan dalam memperoleh ilmu pengetahuan, dari hari ke hari semakin kuat. Dalam memperoleh ilmu pengetahuan, seorang serjana yang sangat cepat memperoleh gelar sarjana S1 atau S2 tanpa melalui proses semester berjalan. Mereka hanya membayar semua ketertinggalan semester lalu didaftarkan masuk menjadi peserta ikut wisuda dan langsung saja mendapatkan ijazah. Pelajar/mahasiswa hari ini ingin ‘sekali seduh langsung jadi’ siap disantap, layaknya makanan instan. Padahal kenyataannya, ilmu pengetahuan tidak seperti makanan instan yang cukup diseduh langsung dinikmati.

Seorang sarjana instan akan memunculkan kecemburuan sosial dan memunculkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut. Sarjana yang sudah berproses mati-matian selama pendidikan berlangsung, mengikuti semester berjalan, melaksanakan kewajiban di kampus seperti membayar SPP, mengerjakan tugas-tugas. Sementara ada orang yang tiba-tiba mendapat gelar serjana namun selama pergaulan sosialnya tidak pernah terdengar kabar bahwa dia pernah kuliah. Tentu masyarakat mempertanyakan dari mana gelar itu didapatkan.

Hasil kerja keras akan menghasilkan kepuasan tersendiri. Mengutip dari pernyataan Gus Dur, ”Saya tidak menilai berapa indeks prestasi seorang sarjana yang didapatkan dari kampus tapi saya menilai sebesar apa proses perjuangan dalam memperoleh nilai tersebut.” Selain dari pada itu Mahatma Gandi mengatakan bahwa “kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil , berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki.”

Proses Instan

Terkadang kita hanya menunggu sesuatu yang untuk suatu kejutan yang datang dari langit. Belajar di institusi pendidikan formal itu, sebetulnya merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan, pendewasaan diri, pematangan pribadi, berkomunikasi, berorganisasi, dan membangun relasi dengan sesama, agar menjadi pribadi yang dewasa, berwawasan luas, berjiwa matang, tidak ‘kuper,’ punya prinsip hidup yang kuat, memiliki integritas yang tinggi dan tidak plin-plan. Pada hakikatnya bahwa proses pendidikan mengajarkan diri menjadi seseorang yang rasional, objektif, dan sistematis agar memiliki kerangka pikir yang fundamental dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam setiap problematika sosial yang terjadi di sekeliling.

Maka dari itu didalam kampus bukan hanya diajarkan tentang displin ilmu sesuai jurusan masing-masing namun, juga diajarkan dengan moral, etika pergaulan dan nilai-nilai karakter dalam bermasyarakat. Bagaimanapun, pengetahuan yang sempit sama berbahayanya dengan pengetahuan tanpa karakter. Pengetahuan intelektual yang tinggi tanpa diimbangi nilai-nilai karakter diibaratkan seorang pemuda memegang sebilah pedang sementara dalam keadaan mabuk. Maka seorang sarjana yang hanya langsung menerima ijazah tentu akan kewalahan dalam menghadapi tantangan sosial apalagi mempertanggung jawabkan nilai akademiknya. Aktualisasi terhadap nilai-nilai akademik tercermin dari seorang sarjana yang betul-betul melewati sistem pendidikan yang baik, bukan sarjana kampungan, seperti Tarzan masuk kota, tetapi dia dapat menjadi agen of change di tengah arus problematika yang ada.

Maraknya Plagiat

Keengganan untuk melakukan sesuai jalannya sistem akademik, tidak jarang di antara para calon sarjana meng-copi-paste skripsi (plagiat) yang suda jadi, atau bahkan menggunakan biro jasa pembuatan skripsi, atau tesis. Karena bagi mereka yang diutamakan memang bukan pengetahuan melainkan status, ijazah, atau gelar. Agar bisa diakui eksistensinya di masyarakat kalau dia itu punya title akademik.

Menjamurnya institusi yang menawarkan gelar hanya dengan harga Rp 5 sampai 8 juta, ini tidak terlepas dari berfikir instan, padahal yang demikian itu merupakan suatu pelanggaran sistem dan pengkhianatan terhadap prinsip akademik. Membuat tesis sering dipandang calon serjana sebagai suatu yang amat berat, sehingga timbul rasa enggan untuk melaksanakan bahkan memulainya. Maka jalan pintas adalah “plagiat.” Memang, menyusun suatu karangan ilmiyah bukanlah pekerjaan yang mudah. Apa saja yang dikemukakan dalam skripsi, tesis, harus dapat dipertanggugjawabkan berdasarkan data empiris. Namun keharusan itulah yang sangat berharga bagi seorang yang nantinya menyebut dirinya seorang sarjana.

Bagi sarjana harus dapat berpikir ilmiah objektif dan rasional. Ia harus mampu d membiasakan dirinya bersikap ilmiah. Membuat tesis memaksa calon sarjana untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan dengan demikian merupakan latihan yang sangat bermanfaat bagi persiapan sebagai seorang ilmuwan. Dan sikap seperti itu telah dipupuk dalam perkuliahan, maka skiripsi, tesis merupakan bukti tentang sikap, cara berfikir dan menghasilkan karya ilmiah.

Sebaliknya cara ‘potong kompas’ atau proses yang serba instan yang diterapkan dalam sebuah institusi sekolah dan perguruan tinggi tidak akan pernah menghasilkan generasi bangsa yang kompeten dan kreatif tetapi hanya akan menghasilkan produk-produk pragmatis.

Berikut ini ada beberapa sistem yang sering diterapkan di kampus-kampus di antaranya: pertama proses pembelajaran dalam semester pendek. Sistem semester pendek itu, pasti tergesa-gesa karena waktu yang singkat harus menghabiskan bahan banyak. Akibatnya dosen pun memberikan secara serampangan sedangkan mahasiswa pun menerimanya juga sepintas lalu tanpa pengendapan.

Kedua Program semester panjang. Karena waktu pertemuannya selalu mengalami jeda, memungkinkan mahasiswa yang rajin untuk membaca ulang memahami materi yang diajarkan mengunyah, merenungkan, dan merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari tetapi dalam semester pendek apa yang diterima mahasiswa dari dosen tidak sempat diserap, dikunyah, direnungkan, apalagi direfleksikan, tetapi langsung ditelan begitu saja ujian. Persis seperti orang menelan obat: agar tidak pahit, obat itu ditelan dengan air minum atau buah-buahan untuk memanipulasi rasa pahitnya.

Menelan itu berbeda dengan mengunyah yang memiliki ritme dan unsur rasa, memerlukan proses kesabaran dan waktu sampai 32 kali (pesan dokter) sedangkan ketika menelan akan terasa nguntal. Sekali barang dilempar ke mulut, langsung ditelan.

Penulis masih teringat waktu kecil dulu saat belajar mengaji, sebelum memulai pelajaran mengaji diharuskan agar setiap santri terlebih dahulu mengangkat air dari sumur ke rumah guru ngaji tersebut, satu orang santri satu jergen berukuran 5 liter air, kalau yang kelas 5-6 SD diharuskan membawa 2 buah jerigen dengan ukuran yang sama diangkat dengan terseok-seok. Jarak dari sumur dengan rumah guru ngaji sekitar 100 M. Setelah semua santri mengangkat air selanjutnya mengambil sapu lidi untuk menyapu, ada yang menyapu di bawah kolong rumah, ada juga yang menyapu lantai atas sampai bersih. Tidak berhenti sampai di situ, selanjutnya kami diarahkan ke dapur untuk mencuci piring. Setelah semuanya beres barulah mulai membuka Al Qur’an untuk dibaca. Dan dibaca berkali-kali sekitar 5-8 kali yang disebut Mandarras (istilah Mandar) barulah datang guru ngaji didepan kita untuk mengajar sambil membawa sebuah rotan kecil yang berukuran panjang kira-kira 60 CM. Satu kali melakukan kesalahan rotan tersebut meluncur kearah bagian paha atau tangan. Begitulah proses panjang terus menerus berjalan sampai masa Khatam bacaan Al-Qur’an

CPNS Berijasah palsu

Maraknya CPNS yang berijazah palsu belakangan ini, marupakan suatu fanomena pendidikan yang memilukan dan memalukan. Kita tidak bisa bayangkan suatu perguruan tinggi ternama di Indonesia Timur bisa-bisanya mengeluarkan ijazah palsu. Seperti yang terjadi pekan lalu UNM berhasil mengidentifikasi setidaknya 11 CPNS yang berijasah palsu. Institusi yang dulunya dikenal sebagai penghasil guru terbaik ini komplain lembaga mereka digunakan sebagai alat untuk mendupliksi ijazah lalu, dimanfaatkan untuk mendaftar CPNS.

Anehnya bahwa yang menggunakan ijazah palsu ini di BKD masing-masing telah dinyatakan lulus. (Fajar 28 Des 2014). Kalau yang orang berijazah palsu menjadi abdi negara dalam suatu instansi, maka dikhawatirkan akan menjadi orang tidak bertanggung jawab dan cenderung korup karena ijazah yang digunakan dalam mendaftar PNS berasal dari proses yang tidak benar. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang berasal dari yang tidak benar pasti akan berakhir degan tidak benar pula.

hhKita berharap pemerintah betul-betul dapat menyeleksi CPNS dengan penuh hati-hati, agar proses ijasah palsu tidak lagi terulang dalam proses penelimaan CNPS berikutnya. Aparat hukum sekiranya dapat menindak tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku.   bagi siapa yang kedapatan menggunakan ijasah palsu

Herman Haerudin

Mengefektifkan Pemberantasan Korupsi

Bila kita lihat visi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif dan efisien. Dan bila lihat misi KPK yang pertama, kedua, keempat dan kelima yaitu koordinasi dengan instansi pemberantasan korupsi, supervisi dengan instansi pemberantasan korupsi, pencegahan dan monitoring. Dari visi misi ini bisa dinilai bahwa visi misi tidak akan tercapai bila KPK hanya bekerja sendirian. KPK harus bekerjasama dengan instansi pemberantasan korupsi lainnya. Sayang sekali instansi pemberantasan korupsi hanya dipandang pada kepolisian dan kejaksaan semata. Instansi pemberantasan korupsi harus diperluas bukan hanya sebatas kepolisian dan kejaksaan tapi juga meliputi BPK, BPKP dan Inspektorat (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah).

Dari visi misi ini bisa dinilai bahwa visi misi tidak akan tercapai bila KPK hanya bekerja sendirian. KPK harus bekerjasama dengan instansi pemberantasan korupsi lainnya

Nah, bagaimana kalau kerjasama ini nyaris tidak ada dan kalaupun ada nyaris tidak efektif? Maka terjadilah hubungan antagonis antar sesama instansi pemberantasan korupsi. Kisruh hubungan KPK-Polri adalah puncak gunung es betapa KPK ingin bergerak sendirian di depan. Semua orang ingin korupsi diberantas. Bahkan para koruptor pun ingin korupsi diberantas. Masalahnya adalah dengan cara yang bagaimana?

Libatkan Birokrat

Unsur dan komposisi pimpinan KPK sangat mempengaruhi gerak dan gaya KPK. Semua periode kepemimpinan KPK justru tidak mencerminkan hukum tidak tertulis dalam dunia perkorupsian yaitu: “bahwa yang bisa memberantas korupsi hanyalah para pelaku dan korbannya.” Saya tidak bermaksud menggeneralisir masalah. Namun saya ingin memberi contoh kecil. Instansi yang paling dekat dengan birokrasi adalah Inspektorat, baik itu Inspektorat Jenderal maupun Inspektorat Daerah. Unsur yang mengisi Inspektorat tersebut terdiri dari 2 golongan besar yaitu PNS Inspektorat murni artinya sejak CPNS sampai sekarang terus bertugas di Inspektorat. Satu golongan lagi yaitu PNS pindahan artinya PNS yang telah malang melintang di berbagai instansi di luar Inspektorat. Dalam melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus, PNS Inspektorat murni terlihat kurang memahami permasalahan di luar aspek keuangan. Tapi PNS pindahan justru jauh lebih memahami baik pemahaman teknis administratif maupun modus-modus gerakan korupsi termasuk mutasinya. Kalau Inspektorat saja kondisinya sudah seperti itu, bagaimana dengan pemahaman instansi di luar birokrasi seperti kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP dalam memahami modus gerakan korupsi birokrasi baik untuk pencegahan maupun penindakan?

Unsur pimpinan KPK yang pernah ada meliputi kejaksaan, kepolisian, LSM, pengacara, akademisi. Mereka semua berada di luar birokrasi. Semuanya akan dominan untuk bergerak dalam penindakan korupsi. Karena untuk melakukan pencegahan tidak bisa karena modus dan pergerakan korupsi mereka tidak paham secara mendalam. Dengan unsur dan komposisi seperti ini maka sampai kapanpun juga KPK tidak akan efektif melakukan pencegahan korupsi.

Oleh karena itu atas nama visi dan misi KPK maka unsur komposisi dan unsur pimpinan KPK harus direformasi. Unsur pimpinan KPK pada saat seleksi oleh panitia seleksi harus menambah persyaratan yaitu bukan hanya sekedar memahami hukum, tapi juga harus memahami birokrasi. Dan, yang paling memahami birokrasi adalah kaum birokrat

Unsur dan komposisi pimpinan KPK harus dibakukan, minimal unsur kepolisian, kejaksaan dan birokrasi harus terwakili dalam unsur pimpinan KPK. Unsur dari kejaksaan dan kepolisian menjadi wajib di samping untuk menghindari gesekan-gesekan yang tidak perlu juga untuk memenuhi misi KPK yaitu koordinasi dan supervisi sesama instansi pemberantasan korupsi. Unsur dari birokrasi menjadi wajib atas dasar di samping sebagai simpul monitoring penyelenggaraan negara juga untuk mempercepat pergerakan pencegahan korupsi. Dengan kata lain pemberantasan korupsi harus mengedepankan pola kemesraan antar instansi pemberantasan korupsi.

Saya ingin memberi satu contoh kasus yaitu kasus yang lagi hangat adalah dugaan anggaran siluman pengadaan UPS di pemprov DKI. Dari sudut pandang penindakan korupsi maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak. Dan, diduga akan ditemukan perbedaan antara harga pasaran dan harga kontrak UPS tersebut. Dari dugaan tersebut akan diambil kesimpulan adanya dugaan mark up. Para pelaku mulai dari pimpro, panitia lelang, rekanan ataupun kepala dinas akan menjadi pihak yang akan paling terkena penindakan korupsi. Biasanya akan berakhir seperti itu.

Atas dasar kebiasaan inilah banyak PNS tidak bersedia menjadi pimpro, panitia lelang dan perangkat proyek lainnya. Tapi akan jauh berbeda dengan gaya pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi akan bergerak dari hulu, bukan dari hilir. Apa itu UPS? UPS dalam bahasa pasaran adalah baterai penyimpan listrik yang biasa dipakai untuk perangkat yang menggunakan listrik. Pada umumnya perangkat komputer dan internet selalu didampingi oleh UPS. UPS dengan spesifikasi dan merk yang sama di mana-mana harganya akan hampir sama. Perbedaaan harga antar daerah hanyalah faktor ongkos transportasi. Artinya bila harganya nyaris sama kenapa harus ditenderkan? Bukankah cukup dengan menerbitkan sebuah standar harga barang nasional? Maka atas dasar inilah dibuat program katalog elektronik yang biasa dikenal dengan istilah e-katalog yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barng/Jasa Pemerintah (LKPP). Seharusnya semua barang pabrikan, baik itu pabrikan berbentuk barang mekanikal/elektrikal maupun pabrikan sandang pangan seperti pupuk, bibit, obat dan lainnya. Sayang sekali program e-katalog belum digerakkan secara ‘total football,’ masih lebih banyak imbauannya. Sedangkan pemberantasan korupsi tidak bisa lewat imbauan atau kesadaran, tapi lewat pemaksaan. E-katalog harus digerakkan dengan pemaksaan.

Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pola pelelangan, baik itu pelelangan umum, pelelangan terbatas ataupun pelelangan sederhana untuk semua barang pabrikan harus dihapus. Dengan dihapusnya pelelangan untuk barang pabrikan maka semua instansi pemerintah akan dipaksa untuk melakukan pengadaan lewat media e-katalog. Pemaksaan ini harus diimbangi dengan penyederhanaan pola kerja e-katalog terutama untuk input data tentang barang, spesifikasi dan harga. Sistem harga baku harus diubah dengan menambah faktor error harga sebesar 10%, maksudnya selisih harga 10% antar daerah seharusnya masih bisa ditolerir, atau dengan pemberlakuan koefisien daerah. Penyedia barang juga harus fleksibel dalam artian penyedia barang tidak harus terdaftar dalam e-katalog. Yang masuk daftar e-katalog cukup kelompok distributor saja dan penyedia barang akan berhubungan dengan distributor.

Bila hanya distributor yang bisa menyediakan barang tentu akan mematikan sektor usaha kecil. Jadi, berapapun dugaan biaya siluman yang dianggarkan nantinya akan tersaring sendiri di pengadaan barang via e-katalog. Pola pencegahan korupsi seperti ini akan juga meminimalkan gesekan antar pihak yang berbeda kepentingan.

Nah. Lebih efektif mana pola penindakan korupsi atau pola pencegahan korupsi?
Salam reformasi.

paspoto (1)Rahmad Daulay

Charlie Hebdo. Radikalis Sekular versus Fundamentalis Agama atau Sosio-Ekonomi Konflik di Ruang Urban

Saya masih perlu menyelesaikan beberapa jurnal mengenai sejarah konflik di kota-kota Prancis sebelum memberikan pendapat dari yang bertanya terkait penembakan yang menewaskan 12 orang di kantor tabloid kartun Charlie Hebdo. Tetapi arahnya membawa kepada kesimpulan bahwa konflik ini adalah persoalan kompetisi di dalam urban environment (lingkungan kota) dengan segala problematikanya.

Penyerangan ini adalah yang kedua bagi Charlie Hebdo, tabloid yang didirikan dengan semangat pluralitas, kebebasan, anti kemapanan, dan anti agama. Ia memang kerap menampilkan kartun-kartun yang isinya menghina tokoh-tokoh religius seperti Paus, Yesus, Budha, dan Muhammad. Seperti disampaikan Francois Cavanna salah seorang pendirinya bahwa tabloid ini memang bertujuan menyebarkan provokasi sebagai bagian dari kebebasan publik.

Semangat kebebasan seperti ini adalah ciri khas dari visi sebuah tempat yang bernama metropolitan (kota besar), tidak hanya Paris tetapi juga yang lainnya. Dimana di dalamnya kemajemukan, pluralitas (keragaman), kebebasan, hak-hak individu untuk setara dalam usaha dan meraih sukses dijunjung setinggi-tingginya.

Di sini individualisme adalah identitas yang dicirikan dengan pelepasan dan perayaan kebebasan dalam format; liberte, egalite, fraternite. Setiap orang punya kesempatan menemukan nasib baiknya secara equal. Sehingga kota yang metropolis dan demokratis adalah kota yang menempatkan hak-hak individu sebagai hak-hak yang harus diakui di ruang publik.

Seperti kebanyakan streotipis, orang Prancis memang percaya bahwa ketimbang negara Eropa lainnya, mereka adalah masyarakat yang paling kosmopolis, pluralis yang terbuka terhadap keasingan. Sehingga kritik, parodi, dan satir terhadap nilai-nilai dan simbol agama yang dilakukan Charlie Hebdo dengan menghina simbol dan nilai-nilai agama terutama Islam dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi dalam sebuah urban environment.

Tetapi benarkah bahwa tragedi Charlie Hebdo merupakan konflik kelompok fundamentalis Islam versus radikal sekular? Atau sebenarnya ini adalah ekspresi dari ketegangan di persoalan sosio-ekonomi-politik antara kaum pribumi dengan kaum pendatang yang menumpang proxi agama versus sekular sebagai ruang konfliknya.

Misalnya bila melihat laporan Malkow-Moler (2009) menunjukkan bahwa memang terjadi peningkatan ketegangan antara pribumi dan kaum pendatang (imigran) di hampir seluruh kota-kota Eropa, terutama Prancis dalam kurun 30 tahun. Tetapi pengamatannya menunjukkan jika persoalan agama adalah bagian turunan saja, dari ketegangan yang sesungguhnya yaitu persoalan etnisitas dan rasial kaum pendatang yang merasa mereka gagal menemukan kota metropolis paris sebagai a melting pot, dimana seluruh perbedaan mencair, menyatu, dan kesempatan hidup yang sama.

Ini misalnya karena persoalan sosio-ekonomi, kaum imigran miskin yang umumnya berasal dari kawasan bekas jajahan Prancis di jazirah Maghribi dan beragama Islam tinggal di ruang-ruang kota yang terisolasi, kumuh, pinggiran, dengan fasilitas kota yang buruk. Beberapa kebijakan mencegah meningkatnya kecemburuan yang mengarah kepada konflik antar entis dan ras ini misalnya, pemerintah Prancis lebih memilih membangun “a litte island” di dalam ruang kota dalam bentuk ethnic clustering, dimana warga imigran merasa bahwa mereka tinggal di daerah tidak layak.

Ruang sentimen ini semakin menguat ketika persoalan sosio-ekonomi tadi dihubungkan dengan perbedaan pendapatan yang tinggi serta latar pendidikan yang rendah, antara pendatang dan pribumi. Beberapa prediktor (variable bebas) lainnya seperti sedikitnya kesempatan berusaha, perlakuan tidak adil terhadap identitas entis tertentu (seperti keberatan sekolah pada siswi yang berjilbab karena dianggap bukan identitas Prancis),dan kecurigaan dan stereotiping satu etnis dengan perilaku tertentu (kasar, intoleran, terorist, fundamental). Prediktor ini lalu menemukan saluran konfliknya ketika dihubungkan dengan persoalan retribusi kemakmuran secara keseluruhan. Sebagai sesama warga negara dan berperan di sektor-sektor jasa pekerjaan kasar di dalam lingkungan kota, etnis pendatang melihat ketidakadilan ini sebagai praktik diskriminasi dalam ruang kosmopolitan.

Sebaliknya juga demikian, dari pihak pribumi, sebagai pembayar pajak, mereka berkeberatan jika jaminan sosial yang diperoleh warga imigran dianggap lebih tinggi daripada warga pribumi, hanya karena mereka memiliki anak lebih banyak. Atau bahwa setelah sekian lama tinggal di Prancis para pendatang tidak terlalu mudah berbaur dan melepaskan identitas-identitas pengenalnya seperti pakaian dan bahasa. Sehingga jika kita menelaah lebih jauh tragedi Charlie Hebdo dengan kebebasan berekpresinya sebenarnya sedang menunjukkan apa yang disebut Jürgen Habermas sebagai dilema solidaritas kosmopolit yang dipaksakan (coerced cosmopolite solidarity). Posisi pemerintah prancis yang seharusnya preventif mencegah konflik sebaliknya malah memainkan real politik standar ganda.

Mereka tidak benar-benar mencegah potensi konflik yang menggunakan isu-isu SARA dari kelompok sekular untuk menyerang imigran yang kebanyakan muslim karena alasan dukungan politis. Hal yang sama juga bahwa di sisi lain, politisi Prancis faham, bahwa mendukung hak minoritas adalah penting untuk me-rawat- basis dukungan politik mereka dari kaum imigan.

Akibat dengan kebijakan standar ganda seperti ini, maka satu kebebasan yang tidak dipagari dengan definisi-definisi yang jelas adalah sebuah absurditas, karena ia akhirnya seperti dikutip dari Habermas hanya dapat ditegakkan lewat cara-cara yang koersif, lewat jalan pemaksaan atau pencitraan. Padahal kebebasan yang diatasnamakan pada publik bukanlah sesuatu tanpa risiko karena ia selalu mengundang reperkusi (balasan) dengan caranya masing-masing yang biasanya adalah jalan kekerasan.Andi Hakim

Andi Hakim