Mendikbud Apresiasi Upaya Pemda Merauke Majukan Pendidikan

Hasil gambar untuk mendikbud kunjungi papuaHMINEWS.COM, Merauke – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengunjungi beberapa satuan pendidikan di Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, Kamis (6/10/2016).

Setelah meninjau proses pendidikan di SD Antonius, Mendikbud meninjau sekolah pencetak guru Kolese Pendidikan Guru (KPG) Papua di Kabupaten Merauke. Dalam kesempatan tersebut, ia sampaikan apresiasi terhadap peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan khususnya daerah Indonesia bagian timur.

“Saya apresiasi upaya pemerintah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di Papua,” ujar Mendikbud.

Pada kesempatan tersebut Mendikbud menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya pendidikan karakter pada pendidikan dasar, yaitu tingkat SD dan SMP. Selain itu, ia juga sampaikan rencana pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Digambarkannya, bahwa seorang guru harus memiliki 3 hal, yaitu keahlian sebagai pendidik, tanggung jawab sosial, serta semangat kesejawatan.

“Tanggung jawab sosial seorang guru merupakan hal penting karena guru bukan sekadar pekerjaan namun panggilan jiwa,” pesan Mendikbud.

Bupati Merauke Frederikus Gabze menunjukkan perhatiannya pada isu pendidikan di daerah tapal batas. Pria yang akrab dipanggil Freddy itu mengungkapkan keseriusannya dalam memperluas akses pendidikan untuk anak-anak di pelosok, salah satunya melalui penyediaan guru.

“Saya jamin lulusan KPG Papua akan menjadi guru-guru di daerah pelosok, daerah terpencil,” ujarnya.

Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal (Sesjen) Didik Suhardi, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata, Staf Ahli bidang Hubungan Pusat dan Daerah James Modouw, Direktur Pembinaan SMK Mustaghfirin Amin, Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan Erman Syamsudin, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Asianto Sinambela.

Perpanjang Kontrak Freeport, Bukti Rezim Bermental ‘Inlander’

kuliBenar kata Prie GS, “Siapa  memancing dia gegabah, Siapa terpancing dia lengah.” Hal ini pula tampaknya yang menjadi sasaran utama kisruh nasional seperti benturan KPK-Polri, yang menyedot perhatian khalayak hingga melupakan agenda besar yang disembunyikan.

Saat rakyat dibuat geram dan marah dengan kasus KPK-Polri, pada saat yang sama Kementrian ESDM memperpanjang izin ekspor PT Freeport. Selama 6 bulan ke depan pula pembahasan MOU dengan PT Freeport yang kadaluarsa 24 Januari 2015 diperpanjang.

Kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, R Sukhyar, pemerintah bersama Freeport akan menyusun poin-poin kesepakatan baru di luar poin kesepakatan yang lama. Ada fokus-fokus tambahan dalam MoU yang baru ini, salah satunya adalah memperbesar benefit Freeport bagi Papua.

Penjelasannya tampak logis saja bagi, seperti bahwa membangun industri hilir tembaga lebih menjanjikan daripada harus membangun smelter. Keua, industri hilir tembaga dinilai lebih menjanjikan, misalnya pipa, tembaga, aloy, kawat dan plat-plat baja.

Namun kental sekali aroma ketidakpercayaan diri pemerintah terhadap kemampuan dalam negeri dalam perkataan Sukhyar berikut ini: “Pertanyaannya kan kenapa diperpanjang? Satu, yang jelas (MoU) pertama belum selesai. Kedua, kita ingin Freeport membangun Papua.”

Pemerintah membiarkan kekayaan Papua terus-menerus dilarikan ke luar negeri, sementara sebagian rakyat Papua mengancam memisahkan diri karena alasan ini. Selepas dari penjajahan, ternyata inferiority complex, mental inlander, mental terjajah dan berjiwa kuli masih melekat di bangsa ini. Masih tidak percaya diri dengan kemampuan dan potensi bangsa sendiri, sehingga selalu menganggap bangsa lain lebih mampu, termasuk untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri.

Redaksi

Lilin Kemanusiaan untuk Penyelesaian Kasus Wasior-Wamena

HMINEWS.Com – National Papua Solidarity (NAPAS) akan menggelar aksi Lilin Kemanusiaan (LINK) Papua. Aksi tersebut akan digelar di berbagai tempat secara serentak sebagai kampanye penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Wasior-Wamena.

Aksi tersebut akan diadakan serentak di berbagai tempat, sedangkan di Jakarta, aksi akan diadakan di Bundaran Hotel Indonesia, 14 Juli 2013 pukul 20.00. Tanggal tersebut dipilih bertepatan dengan 9 tahun kasus Wasior-Wamena yang berkasnya telah rampung oleh KOMNAS HAM dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

“Kasus Wasior-Wamena dipilih karena hasil penyelidikan tim ad hoc untuk penyelidikan pro-justicia KOMNAS HAM menemukan indikasi awal terjadinya pelanggaran HAM berat kedua kasus tersebut,” kata Koordinator NAPAS, Zely Ariane, dalam rilisnya, Selasa (9/7/2013).

Pelanggaran HAM di Wasior berawal dari konflik antara masyarakat yang menuntut ganti rugi atas hak ulayat yang dirampas perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan. Dalam aksi masyarakat pada akhir bulan Maret 2001 tiba-tiba saja “kelompok tidak dikenal bersenjata” menembak mati 3 orang karyawan PT. DMP. Pasca penembakan, Polda Papua dengan dukungan Kodam XVII Trikora melakukan“Operasi Tuntas Matoa.”

Operasi ini menyebabkan korban masyarakat sipil. Berdasar laporan KOMNAS HAM telah terjadi indikasi kejahatan HAM dalam bentuk: 1. Pembunuhan (4 kasus); 2. Penyiksaan (39 kasus) termasuk yang menimbulkan kematian (dead in custody); 3. Pemerkosaan (1 kasus); dan 5. Penghilangan secara paksa (5 kasus); 6. Berdasarkan investigasi PBHI, terjadi pengungsian secara paksa, yang menimbulkan kematian dan penyakit; serta 7. Kehilangan dan pengrusakan harta milik.

Namun Kejaksaaan Agung mengembalikan berkas yang dihimpun KOMNAS HAM dengan alasan belum melengkapi dan memenuhi beberapa syarat formil dan materiil. Pada 29 Desember 2004, berkas tersebut dikembalikan lagi oleh Komnas HAM tanpa memperdulikan alasan dari Kejagung dengan alasan wewenang Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kontras dan NAPAS Serukan Penghentian Kekerasan di Papua

HMINEWS.Com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan National Papua Solidarity (NAPAS) mengecam keras sejumlah tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadidi Papua. Keduanya mencatat, sejak 30 April-22 Mei 2013 telah terjadi serangkaian kekerasan massif berupa penembakan, penghilangan paksa, pembunuhan dan kekerasan lainnya di Papua.

Sejumlah daerah tempat terjadinya kekerasan yang mereka sebutkan antara lain: Biak, Sorong, Timika dan Puncak Jaya. Kekerasan yang dilakukan aparat telah mengakibatkan 3 orang tewas tertembak, 2 luka-luka, 26 ditangkap (6 telah dibebaskan pada 22 Mei).

“Mereka yang menjadi korban adalah warga sipil biasa yang dituduh anggota OPM, mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyikapi tindakan represif aparat keamanan,” tulir rilis bersama tersebut, Kamis (23/5/2013).

Sebagai contoh, demonstrasi masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Penegakan HAM (SPP HAM) pada 13 Mei di Jayapura dihadapi aparat dengan kekerasan. Sebelumnya, 30 April juga terjadi hal yang sama, menewaskan 3 orang di Aimas Kabupaten Sorong.

Masih menurut rilis tersebut, aparat kepolisian juga berlaku represif terhadap mahasiswa yang memperingati 15 tahun Reformasi di Bundaran Abepura, 23 Mei. Sejumlah mahasiswa diinterogasi akibat aksi tersebut.

Menyikapi hal tersebut, KontraS dan Napas mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memeriksa Kapolda Papua dan Kapolres yang terkait pelarangan dan represi terhadap aksi damai 1 dan 13 Mei. Mendesak Kapolri menghentikan pelarangan aksi damai, pembubaran paksa dan penangkapan yang sewenang-wenang.

Perlu Perhatian Khusus Selesaikan Masalah Papua

HMINEWS.Com – Presiden SBY diserukan agar segera bertindak menangani keamanan Papua usai terjadinya penembakan yang menewaskan 12 anggota TNI dalam dua hari ini. Sebab disinyalir banyak kepentingan bermain di Papua yang kaya sumber daya alam tersebut.

“Papua provinsi khusus yang harus dijaga karena banyaknya kepentingan asing yang mau mendekati dan datang ke Papua karena sumber daya alam yang kaya raya,” kata anggota Komisi I dari FPDIP, Puan Maharani di Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Untuk menjaga Papua, Puan mengimbau memperkuat deteksi dini yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, pendekatan kepada Papua harusnya tidak sekedar musyawarah, tetapi juga pembicaraan dari hati ke hati.

“Karena nantinya jika dibiarkan, persoalan yang sudah redam akan bergejolak kembali. Untuk itu kami meminta sikap tegas pemerintah khususnya Presiden berkaitan dengan yang terjadi di Papua dari dulu hingga sekarang,” lanjutnya.

Terpisah, Ketua Umum PB HMI-MPO, Alto Makmuralto, berharap aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan terhadap TNI dan menegakkan hukum.

“Namun harus tetap dalam kerangka yang adil dan rasional, bukan sikap membalas dendam yang dapat membuat jatuh korban jiwa yang lebih besar lagi,” kata Alto. []

Rakyat Papua Bisa Berikan Bagian Emas Lebih Dari yang Amerika Bisa

HMINEWS.Com – Sekjen Presidium Dewan Papua, Thaha Alhamid tidak bosan mengulang-ulang seruan agar penyelesaian masalah Papua ditempuh dengan dialog. Dengan dialog-lah, semua hal bisa dibicarakan baik-baik, termasuk jika pemerintah pusat berkeinginan mendapatkan bagian yang lebih besar dari tambang Freeport, misalnya.

“Gunung emas ada di Amungme, jangankan Indonesia, Amerika pun tidak bisa memindahkan itu gunung. Kalau mau dialog, kita bisa bagi dua itu gunung, caranya bagaimana, ya kembali kita dialogkan. Selama ini kan untuk dapat (bagian) 5 persen saja susah. Kalau mau bahkan pemerintah pusat bisa mendapatkan 30 persen. Caranya bagaimana, ya dialoglah dengan kami rakyat Papua,” ujar Thaha Alhamid dalam seminar akhir tahun, ‘Dinamika Politik dan Pembangunan Papua, Senin (17/12/2012).

Thaha menegaskan demikian karena, menurutnya, terbukti banyak yang berkepentingan di Bumi Cenderawasih tersebut. Ia mengakui interest paling utama yang membelit adalah persoalan uang. Semua demi uang, bahkan dengan mudahnya banyak kepala daerah menjual bumi Papua ke pihak manapun untuk mendapatkan uang guna tampil sebagai kepala daerah. Setelah terpilih sebagai kepala daerah mereka malah menghabiskan waktunya untuk tinggal di Jakarta, dan jika uang habis baru mereka kembali ke daerah, atau membuat ‘deal-deal’ baru lagi menggadaikan tanah air Papua.

Thaha banyak bercerita secara satire mengenai masalah Papua. Namun bagaimanapun permasalah yang mendera, sambil diusahakan penyelesaiannya, ia sangat berharap agar rakyat Papua bisa sekolah, semuanya, termasuk yang tinggal di daerah paling terpencil yang belum terjangkau karena ketiadaan sarana yang  hanya bisa dicapai dengan pesawat.

“Bagaimana caranya agar masyarakat Papua bisa sekolah, itu saja.” ucap Thaha sambil menyeka air matanya.

Upaya penyelesaian masalah secara damai dan dialog juga diserukan Mahfudz Siddiq (anggota Fraksi PKS) dan Latifah Anum Siregar (Jaringan Damai Papua/ JDP) yang menjadi pembicara seminar tersebut. Akan tetapi Mahfudz pesimis akan ada dialog, karena ia melihat, pemerintah pusat belum ada niat tersebut.

“Sampai 2014 jangan dulu berbesar hati bahwa akan ada dialog, selama kita belum punya presiden yang mencintai rakyat Papua,” kata Mahfudz.

Menurutnya pendekatan yang digunakan pemerintah masih selalu dari soal kedaulatan dan keamanan (sovoreignty and security) dan selalu menganggap semuanya merupakan potensi separatisme, padahal tidak selamanya keinginan masyarakat adalah itu. Karenanya tidak ada cara lain kecuali mewujudkan dialog.

“Namun jika dialog tetap belum bisa ditempuh, kita harus terus mendekatkan perspektif-kesepahaman. Dalam pandangan masyarakat luar Papua, ada PR besar bagi masyarakat Papua sendiri, mereka harus punya kesiapan dan kapabilitas membangun Papua. Masyarakat harus kasih tau, sinyal dan dukungan masyarakat Indonesia untuk turut membangun Papua.

Fathur

Masalah Papua, Banyak Aktor Banyak Tuan

HMINEWS.Com – Persoalan Papua kini sangat rumit. Tidak hanya masalah ekonomi (kesejahteraan atau bagi-bagi duit), politik (kekuasaan), keamanan, dan pendidikan. Aktornya pun melibatkan begitu banyak kepentingan yang bervariasi, tidak hanya Jakarta-Papua, tetapi juga unsur lain bahkan tak ditampik adanya kepentingan asing yang ikut bermain dan mengambil keuntungan dari situasi yang ada.

Demikian poin penting dalam Seminar Refleksi Akhir Tahun 2012, ‘Dinamika Politik dan Pembangunan Papua’ yang diselenggarakan Jaringan Damai Papua (JDP) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Hotel Harris, Tebet – Jakarta, Senin (17/12/2012).

“Sekarang banyak aktor, mentor dari aktor juga banyak, tuannya banyak, bos-bosnya di Jakarta juga banyak,” kata Sekjen Presidium Dewan Papua, Thaha Alhamid yang menjadi salah satu dari empat pembicara tersebut.

Berbagai upaya penyelesaian masalah Papua hingga kini pun belum ada yang terbukti manjur. Kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) yang demikian besar tidak terbukti membawa perubahan banyak ke arah yang lebih baik.

“Kasus kekerasan sipil, politik, dan pelanggaran HAM justru banyak terjadi di era Otsus,” kata Latifah Anum Siregar dari Aliansi Demokrasi untuk Papua.

Menurut Thaha, masalah Papua pun kian tidak jelas, dan karena ketidakjelasan tersebutlah upaya memperbaiki keadaan selalu tidak relevan. Semua program yang dijalankan tidak relevan karena tidak didahului dengan dialog untuk mencari masalah yang sebenarnya.

Mengomentari situasi tersebut, Mahfudz Siddiq menyatakan bahwa Papua harus dibuka dan terbuka. Dibuka secara transparan oleh pusat sehingga tidak terus menimbulkan pertanyaan di Indonesia sendiri maupun di dunia internasional yang akan terus menjadi beban diplomasi. Masyarakat Papua juga harus terbuka agar semua elemen bangsa turut membantu menyelesaikan masalah dan menjadikan Papua lebih baik.

Fathur