Developmentalisme Golkar

HMINews.com – Warna Partai Golkar, tidak saja menegaskan bergeraknya kekuatan politik anti-Komunis dan penegak Pancasila di Tengah-tengah arus politik menentang komunisme, namun ia juga hadir sebagai kekuatan alternatif di tengah-tengah kegagalan eksperimentasi sistem multipartai era Demokrasi Parlementer. Partai-partai politik pada masa itu telah berkembang sebagai kekuatan-kekuatan, sebagaimana di istilahkan Cliffford Geertz, dalam ideologi politik aliran. sedemikian besarnya semangat ideologisasi itu, yang dalam praktiknya justru mempertegas tajamnya pertarungan politik yang, terutama ditandai oleh jatuh bangunnya kabinet pemerintahan. keadaan ini membuat tidak adanya konsistensi dalam pembangunan nasional.

Golkar hadir dalam semangat mengoreksi partai-partai yang terjebak pada konflik ideologis dan visi developmentalisme. embrionya ditandai oleh hadirnya golongan-golongan fungsional non-afiliatif, yang posisi dan perannya banyak terpinggirkan oleh dominasi partai-partai politik.

Gagasan untuk mengembangkan golongan fungsional ini, memang sering dilontarkan oleh Bung Karno dalam mematangkan eksperimen Demokrasi terpimpin. Bung Karno menginginkan kekuatan alternatif di luar partai-partai, yang kemudian diberi tempat secara formal di Front Nasional. Namun, pada saat yang sama, angkatan bersenjata juga sangat menyadari potensi kekuatan politik golongan fungsional itu. Puncaknya, Angkatan Bersenjata, dalam hal ini Angkatan Darat, sebagai kekuatan politik Pengimbang komunisme, efektif memanfaatkan golongan-golongan fungsional yang anti-komunis ke dalam Sekber Golkar pada 1964.

kehadiran Sekber Golkar segera membedakan dirinya dengan partai-partai yang berideologi politik aliran. dalam perkembangannya, ideologi Golkar semakin jelas, yakni mengusung tema pembangunan sebagai basisnya.

Boleh dikatakan, ideologi Golkar adalah developmentalisme. ini penting untuk membedakannya dengan konteks ideologi politik aliran yang dominan pada masa itu.

Dengan penegasan bahwa Pancasila telah final sebagai ideologi Negara dimana Golkar merupakan pembela terdepannya, ia kemudian tampil sebagai kekuatan politik yang programatik. Golkar mengedepankan program-program pembangunan yang lebih pragmatis, dalam arti menjauhkan potensi konflik ideologi politik aliran, dan karenanya sangat mengedepankan stabilitas politik.

Memang, hadir dan membesarnya Golkar sebagai kekuatan politik, secara sistematis didukung oleh rezim Orde Baru. Pilihan Orde Baru terhadap Sekber Golkar, yang kemudian menjadi Golkar sebagai kontestan pemilu, tidak lepas dari asumsi dasar bahwa ia belum terkontaminasi oleh tradisi dan pilihan ideologis partai-partai.

Golkar merupakan kekuatan politik yang bersifat catch all, mewadahi keberagaman dan mencerminkan kebhinekaan Indonesia. Ia berbeda dengan partai agama atau partai nasionalis yang sepanjang era Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin telah terbentuk corak ideologi politiknya.
Golkar lebih cair secara ideologi politik, justru ketika mengedepankan gagasan gagasan mengenai karya-kekaryaan, modernisasi dan pembangunan.

Banyak alumni golkar yang berhasil menjadi elit negeri ini dengan pola pendekatan kontribusinya masing-masing, seperti Wiranto yang mendirikan Partai Hanura, Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem, Prabowo dengan Gerindra, dan masih banyak lagi elit negeri ini yang merasakan proses pembentukan ideologi Partai Golkar dalam dirinya dan dapat berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara, dengan demikian bisa dikatakan bahwa partai golkar telah banyak berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa ini dan masih menjadi harapan bagi masyarakat dalam proses politik pembangunan bangsa dan negara.

Mencermati perjalanan Partai Golkar sebagaimana tersebut di atas, tentu kita berharap ketua umum yang terpilih dalam Munas dalam waktu dekat ini akan bisa menegaskan warna developmentalisme Golkar yang sudah teruji selama ini, dan senantiasa agar tetap berpihak pada rakyat dalam kontribusinya dalam kancah politik nasional.

R. Aria Bima Sakti
Ketua Komisi Politik dan Keamanan PB HMI MPO

Ambivalensi Partai Politik Di Negara Kita

Jatuhnya kekuasaan Orde Baru pada 1998 memberi angin segar bagi rakyat Indonesia. Khususnya mengenai ketatanegaraan, Republik ini mengalami transisi dari otoritarianisme menjadi negara demokratis dalam arti sepenuhnya.

Dengan reformasi, harapan segenap rakyat Indonesia yang telah lama menunggu kebebasan akhirnya terwujud. Upaya para pemikir bangsa kemudian membuahkan hasil dengan amandemen UUD 1945 yang lebih sesuai lagi dengan kehidupan berbangsa dan  bernegara, serta menghindarkan kembalinya absolutisme sehingga posisi rakyat semakin kuat.

Lompatan pemikiran progresif rasanya tepat bila disandingkan pada proses amandemen UUD 1945 karena pasca amandemen UUD 1945 dari tahun 1999 sampai 2002 banyak sekali perubahan yang dirasa. Bentuk negara Indonesia masih tetap negara kesatuan, namun kedaulatan tertinggi tidak lagi berada ditangan MPR, lembaga ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, namun telah tereduksi dan menjadi lembaga tinggi negara saja. Negara Indonesia semakin menegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Landasan yuridis tersebut dapat ditemui pada pasal 1 UUD 1945 pascaamandemen.

Sudah sebelas tahun sejak amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan, yakni sejak tahun 2002. Perjalanan demokratisasi ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena tantangan perkembangan zaman menjadi batu ujian yang wajib diperhitungkan, pengakomodiran suara rakyat perlu kesiapan sistem. Ciri negara demokrasi adalah adanya alat pengakomodir kepentingan rakyat dan tercermin salah satunya melalui Partai Politik.

Partai politik umumnya ialah segolongan manusia yang berkumpul bersama untuk memiliki kekuasaan sehingga dapat mewujudkan keinginan bersama. Secara formal  pada pasal 1 UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik menyebutkan “Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Sangat disayangkan ternyata partai politik yang digadang sebagai pilar demokrasi kini mengalami ambivalensi.

Ambivalensi memiliki makna perasaan tidak sadar yang saling bertentangan terhadap situasi yang sama atau terhadap seseorang pada waktu yg sama.Urgenitas yang menjadi pendorong dibentuknya partai politik yang secara ideal diharap mampu untuk menampung aspirasi rakyat Indonesia terlihat ambivalen ketika dihadapkan oleh realita yang terjadi di masyarakat. Partai politik  nampak menjadi musuh rakyat karena banyak terindikasi ataupun terbukti melakukan kejahatan megakorupsi pada khususnya. Pada akhir Desember 2011 sampai 2012  saja media selalu menyorot sikap abuse of power dari para wakil rakyat yang berkendaraan partai politik. Kejahatan demi kejahatan dilakukan para pejabat kita mulai dari korupsi, pencucian uang, padahal mereka adalah delegasi dari partai politiknya masing-masing.

Kampanye yang dilakukan partai politik melalui segala mekanisme media selalu membawa janji-janji mensejahterakan, peduli rakyat kecil, berkorban untuk kemajuan bangsa  gencar dilakukan untuk menarik minat rakyat. Miris sekali ketika terungkap di masyarakat bahwa banyaknya politik uang di setiap waktu kampanye berbagai partai politik. Demokrasi berdasarkan hukum seharusnya memiliki makna yang luas, tidak hanya secara formal tetapi juga secara materiil. Tidak elok rasanya apabila negara dijalankan dengan sekedar formalitas administrasi yang sesuai dengan aturan tertulisnya saja. Akibatnya timbul protes keras di masyarakat dikarenakan pemerintah saat ini hanya mencari keuntungan dari aturan formal yang ada tanpa menjalankan kewajibannya untuk memberikan bukti mensejahterakan rakyatnya. Rakyat bukannya sejahtera malah menjadi korban eksploitasi, dan  keberadaanya hanya demi  keuntungan kepentingan individu.

UU No 31 tahun 2002 tetang Partai Politik penyebutkan dalam Pasal 6 mengenai tujuan dari partai politik ialah:

1) Tujuan umum Partai Politik adalah

a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945

b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

2) Tujuan khusus Partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ambivalensi partai politik  menjadi masalah yang serius bagi bangsa Indonesia. Selain merupakan komunitas penampung aspirasi, parpol juga dapat bergerak luas di kebijakan-kebijakan negara karena memilki jatah kursi di dewan, serta memiliki hak untuk mendelegasikan wakilnya. Ikatan delegatoris dengan Partai yang mendelegasian pastinya memiliki hubungan yakni kepentingan-kepentingan, hanya saja kepentingan rakyatkah atau kepentingan kekuasaan individu semata yang dibawa? Itulah yang menjadi masalah. Kaburnya pengelihatan kita akan partai politik bagaikan melihat fatamorgana. Hal ini menjelaskan dualitas kedok dari parpol dari segi aplikasi di kehidupan bernegara, dan inilah yang disebut dengan ambivalensi.

Partai Politik bagaikan pegangan masyarakat atau bisa menjadi lubang yang mengakibatkan masyarakat terselip dan jatuh.UUD 1945 menegaskan dalam pasal 28 E ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Salah satu implikasi pasal tersebut adalah dengan dibolehkannya membentuk partai politik sebagai wadah untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi sangat ambivalen apabila tujuan diberikannya kebebasan malah merusak atau melanggar hak-hak masyarakat. Kasus demi kasus bermunculan  di  tahun 2011-2012 mengenai partai politik di Indonesia, mulai dari kasus bank Century, wisma atlet, stadion hambalang semakin menguatkan kesan  ambivalensi Partai Politik bila menengok antara cita-cita, tujuan dan pelaksanaanya.

Partai politik bisa saja menjadi dewa penyelamat rakyat di satu sisi dengan visi misi kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan rakyat. Sisi lainnya partai politik seakan-akan menjadi ancaman serius bagi sebuah negara, karena di tengah kehidupan rakyatnya yang hidup di dalam garis kemiskinan,  justru  partai politik banyak mengeluarkan produk kejahatan korupsi, nepotisme, konspirasi dan pencucian uang yang  merugikan keuangan negara.

Allan Mustafa Umami
HMI Koorkom UII, Yogyakarta