PB HMI Nilai Kekerasan Terhadap Guru di Gresik Coreng Wajah Pendidikan

HMINEWS.COM, Peristiwa murid mencekik guru di Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini menjadi sangat viral di media sosial.

Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI (MPO) M Hatta Sahib Budang menilai peristiwa seperti yang terjadi di SMP PGRI Wringinanom telah mencoreng wajah pendidikan tanah air meskipun kedua belah pihak sudah didamaikan dan sang murid sudah meminta maaf secara langsung kepada sang guru.

Menurut Hatta, fenomena seperti itu bukanlah fenomena baru. Pasalnya, hal serupa juga terjadi di SMP Negeri 2 Takalar, Sulawesi Selatan, dimana para siswa tega memaki dan memukuli petugas kebersihan di sekolahnya. Tak hanya itu, mereka justru dibantu orang tua mereka datang memukul petugas itu.

Menurut dia, hal seperti itu tak semestinya dilakukan murid seorang murid pada guru. Krena mereka adalah orangtua kedua di lingkungan sekolah. Seharusnya mereka dihormati bukan malah diperlakukan secara tidak baik dan kasar.

“Ini mencoreng wajah pendidikan kita. Guru mendidik dan membina untuk menjadi murid lebih baik, dan saling menghormati dan menjaga etika dan sopan santun. Guru adalah orang tua kita di sekolah, karena adanya guru kita saling mengenal dan menghormati kepada yang tua,” kata Moh. Hatta Sahib Budang di Jakarta, Senin (12/2/2019).

Hatta, pun memandang peran orangtua sangat penting dalam mengawasi anak-anak mereka. Terlebih dalam waktu dekat siswa akan menghadapi Ujian Akhir Nasional.

“Mari kita bangun suasana yang tenang, suasana belajar di rumah. Suasana yang nyaman untuk anak-anak kita. Saya berharap, kita sebagai orangtua menghindari hal-hal yang bisa menggangu ketenangan persiapan anak dalam menghadapi Ujian Nasional,” harapnya.

Selain itu, orangtua juga semestinya memantau lingkungan pergaulan anaknya setelah mereka pulang sekolah. Selain itu, sejak mereka keluar rumah berangkat ke Sekolah harus diperiksa semua barang bawaan mereka untuk menghindari adanya benda-benda yang mereka bawa melanggar aturan sekolah.

“Orang tua perlu mengontrol anak-anak sebelum berangkat sekolah, menjaga kemungkinan dalam tas ada rokok atau barang-barang terlarang, dicegah sebelumnya, jangan sampai mempermalukan orang tua dan menimbulkan masalah di sekolah,” pungkasnya.[]

Pleno II PB HMI Sukses Digelar di Jakarta

HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) sukses menggelar Pleno II di Hotel Sofyan Inn Tebet, Jakarta. Acara ini digelar pada tanggal 3-5 Februari 2019.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus PB HMI, Lembaga Khusus, Lembaga Kekaryaan dan Badan Koordinasi PB HMI seluruh Indonesia yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum, Zuhad Aji Firmantoro.

Ketua Panitia Pleno II PB HMI, Kaslan dalam laporannnya mengatakan bahwa acara ini digelar dalam rangka mengevaluasi kinerja PB HMI selama satu tahun kepengurusan. Selain evaluasi kinerja pengurus, forum ini juga diharapkan dapat menjadi ajang konsolidasi dalam merumuskan gagasan dan kebijakan HMI kedepan.

“Kita berharap ini menjadi sebuah momentum merumuskan gagasan yang lebih progresif dan aplikatif tentunya sesuai dengan tantangan kebangsaan dan keummatan,” jelas Kaslan dalam laporannya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PB HMI, Zuhad Aji mengingatkan para pengurus untuk lebih progresif lagi dalam melakukan sejumlah kegiatan dan program kerja yang telah direncanakan. Sebab, kepengurusan sudah memasuki satu tahun periode. Namun belum banyak agenda yang dilakukan .

Oleh karenannya, Alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu meminta semua pengurus lebih solid lagi dalam memanfaatkan sisa waktu kepengurusan satu tahun kedepan.

“Sisa waktu kita tinggal satu tahun. Paling efektif 6 bulan kedepan karena enam bulan terkahir fokus ke Kongres. Mari kita bersama solidkan, atur ulang strategi 12 bulan kedepan supaya kita bermanfaat untuk PB, anggota HMI, personal kita masing-masing serta umat dan bangsa,” harapnya.

sd

Dalam forum Pleno II juga digelar Forum Group Discusion (FGD) dengan membahas sejumlah isu Sentral seperti Ekonomi, Politik, Hukum dan Pendidikan. Hadir sebagai pembicara antara lain, Komisioner KPU RI 2012 – 2017 yang juga Direktur Eksekutif Netgrit Sigit Pamungkas,  Dr. Muhamad Murtadho, Kepala Bidang Litbang Pendidikan Kementerian Agama RI, Dr. Aji Dedi Mulawarman Ketua Yayasan Rumah Peneleh dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Fordebi, Ari Yusuf Amir dan Andy Radimad Wijaya.[]

MA Tolak PK Soal ‘Anak PKI’, PB HMI: Ruhut Sitompul harus Minta Maaf

HMINEWS.COM, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO), Zuhad Aji Firmantoro meminta kepada Ruhut Sitompul untuk menaati hasil keputusan Mahkamah Agung yang menolak upaya hukum yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul yang telah berpolemik dengan PB HMI  akibat pernyataan yang disampaikan beberapa tahun lalu.

Insiden pernyataan politisi Ruhut Sitompul tentang Anak PKI pada Tahun 2011 lalu menimbulkan persoalan hukum.

Aji Firmantoro menceritakan, pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2010, PB HMI yang pada saat itu di Komandoi oleh M. Chozin Amrullah, menjadi salah satu pioneer yang menolak pengusulan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

“Tentu ini menjadi hal yang lumrah bahkan diperlukan di alam Demokrasi, bahwa setiap Warga Negara memiliki hak yang sama dihadapan Hukum dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat, ditambah lagi PB HMI pada saat itu mendasarkan Pada Argumentasi Ilmiah dalam menyatakan sikap penolakan tersebut,” katanya dalam keterangannya, Selasa (20/11/2018).

Terhadap sikap penolakan dari PB HMI, politisi senior Ruhut Sitompul memberikan tanggapan yang menohok, dengan menyatakan “yang tidak setuju Soeharto jadi Pahlawan cuma anak PKI”.

Pernyataan dari Ruhut Sitompul tersebut telah jelas-jelas merendahkan martabat kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dengan Ruhut Sitompul bahkan menjurus kepada Hate Speec yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan atas tuduhan “anak PKI”.

“Bahwa atas pernyataan dan sikap tidak terpuji tersebut PB HMI telah menempuh jalur hukum yakni melalui Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jak-Pus) pada Tahun 2011 lalu,” tutur Aji.

Pada tanggal 17 November 2011 Majelis Hakim pemeriksa perkara (PN Jak-Pus) menolak Gugatan Penggugat. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, PB HMI melalui Chozin dkk telah mengajukan upaya hukum Banding yang putusannya menyatakan Ruhut Sitompul terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas ucapannya, dan dihukum sebesar Rp 131.300 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan Meminta maaf di dua Media Nasional

Terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, Ruhut Sitompul telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi maupun Upaya Hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, yang dimana semua upaya hukum tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Hal ini semakin menguatkan bahwa Ruhut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sudah seharusnya melaksanakan Hukuman atas perbuatan yang dilakukan.

“Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak PK dari Ruhut Sitompul, maka dengan ini kami Pengurus Besar Himpunan Mahasiwa Islam meminta kepada Ruhut Sitompul untuk melaksanakan putusan  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memiliki kekuatan hukum,” tegas Zuhad Aji.

Aji juga berharap, semoga kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran bagi siapapun untuk lebih berhati-hati mengeluarkan pernyataan.

“agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapapun khususnya yang figurnya cukup dikenal oleh publik untuk lebih hati-hati dalam berbicara, khususnya di ranah publik.,” pungkasnya.

PB HMI Minta Polisi Tangkap Pembakar Bendera Tauhid

HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) turut mengecam pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh sekelompok anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) di Garut Jawa Barat.

Ketua Komisi Pemuda dan Kemahasiswaan PB HMI Abubakar mengatakan aksi tersebut telah melukai hati umat Islam di seluruh dunia. Sebab, kalimat tauhid adalah kalimat sakral dan simbol keislaman.

“Tentu kita menyesalkan aksi itu. Ini sangat melukai hati umat Islam karena itu adalah kalimat sakral yang sangat diagungkan,” kata Abubakar di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Maka wajar ketika kalimat yang sangat diagungkan itu dibakar mengundang kecaman dan menyulut emosi umat.

Oleh karena itu, dia meminta aparat Kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan mengadili pelakunya sesuai prosedur hukum.

“Meminta aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili pelaku yang merobek bendera yang berlambang tauhid itu,” pintanya.

Dia pun menghimbau kepada umat Islam agar dapat menahan diri dan tidak main sendiri serta mempercayakan kasus ini pada aparat yang berwenang.

Perayaan Hari Santri Nasional (HSN) ke-3 di Garut, Jawa Barat tercoreng aksi oknum anggota ormas tertentu yang membakar bendera milik bertuliskan kalimat tauhid Alun-alun Limbangan Kabupaten Garut.

Akibatnya video berdurasi 2,04 menit yang mulai beredar pada Senin, 22 Oktober 2018 siang sekitar pukul 11.00 itu, menjadi sorotan umat.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto menegaskan bendera yang dibakar saat peringatan hari santri nasional di alun-alun Limbangan Kabupaten Garut adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Hasil pemeriksaan bendera yang diambil dan dibakar itu adalah bendera HTI,” tegas Agung di Bandung. Agung menambahkan, status tiga orang yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan dan berstatus terperiksa.[]

Pembukaan LK II HMI Jayapura Diawali dengan Bedah Buku dan Halal bi Halal

HMINEWS.COM- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jayapura menggelar Latihan Kader II (Intermediate Training) ke VIII dan Halal Bi Halal yang dirangkaikan dengan kegiatan Bedah Buku dengan Judul: 2024 Hijrah Untuk Negeri dengan narasumber  Dr.Aji Dedi Mulawarman SP. SE. M.SA. Di balai diklat kementerian sosial Provinsi Papua-Jayapura. Ahad (01/06/2018).

Acara yang dibuka oleh Bapak Wakil Walikota Jayapura, Ir. H. Rustum  Saru MM, dan di hadiri Oleh Ketua KAHMI Wilayah Papua, Serta Ketua PB HMI-MPO Zuhad Aji Firmantori beserta Jajaran Komisi PB, komisi PAO dan Komisi Pendidikan dan Kebudayaan, bakal berlangsung dari 01 Juli sampai 08 Juli 2018

Menurut ketua panitia pelaksana Megawati YR Toding, sejauh ini panitia pelaksana telah berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan kegiatan ini.

“Jumlah peserta setelah melalui penjaringan mencapai 16  orang peserta yang menjadi utusan dari masing-masing Komisariat,” kata Megawati.

Kegiatan akan berlangsung selama Delapan hari Delapan malam di balai diklat kementrian Sosial. 

“Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan LK II HMI Cabang Jayapura. Mudah-mudahan kami bisa menjadi tuan rumah yang baik,” tutur Megawati saat menyampaikan laporannya.

Sementara itu, Waki Walikota Jayapura  menyebut jika kegiatan itu merupakan momentum penting dalam upaya kaderisasi untuk melahirkan calon-calon pemimpin di masa mendatang.

“Apa yang dilakukan pada hari ini adalah menjadi bagian dalam menginvestasikan waktu, pikiran dan tenaga untuk kepentingan melahirkan bibit-bibit terbaik generasi yang akan memimpin di masa mendatang,” tutur Wakil Walikota Jayapura saat memberikan sambutan.

Turut hadir dalam pembukaan LK II ini, Ketua Majelis Daerah Kahmi  Kanda Dr,  H.Ahcmad Idrus SE. MM.

 

Ketum PB HMI Resmi Tutup Musda HMI Badko Jabagtengtim

 

HMINEWS.COM- Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Zuhad Aji Firmantoro menutup secara resmi agenda Musyawarah Daerah (Musda) Badan Koordinasi (Badko) HMI Jawa Bagian Barat dan Timur pada Ahad (27/5/2018) bertempat di Wisma Putih, Ketenger, Gedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah.

Aji dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan Musda Badko Jabagtentim yang ke 26 ini. 

Ia juga mengingatkan jika sejatinya HMI dalam konteks gerakan mahasiswa hari ini hadir sebagai entitas yang konsen pada gerakan perkaderan.

“Gerakan eksklusif mahasiswa ini, mau tidak akan bertumpu pada gerakan perkaderan. HMI hadir sebagai gerakan ekslusif perkaderan, tentu di HMI, kita kemudian digembleng menjadi muslim yang benar, sekaligus muslim  dalam tanggungjawabnya sebagai bagian dari integral bangsa dan negara,” papar Aji. 

Selain itu Aji juga menyinggung saat ini sebagai era keterbukaan dan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari reformasi. 

“Reformasi menawarkan lebih banyak optimisme kepada kaum muda. Hanya lewat alam demokrasi teman-teman mahasiswa kini punya ruang untuk bisa menyalurkan ekspresi dan tentunya penegakan supremasi hukum menjadi salah satu poin dari amanat reformasi,” papar Aji. 

Sementara itu. M Muhtar Nasir, Demisioner Badko Jabagtengtim periode 2015-2017 dalam sambutannya banyak memaparkan tentang beberapa poin penting bagi Ketua Badko selanjutnya, terutama dalam hal perkaderan dan mengawal cabang-cabang di sekitar Jawa Tengah.

Dalam Musda yang mengangkat tema Konsolidasi Perkaderan untuk Mewujudkan Generasi yang Unggul dan Berkeadaban berlangsung sejak Jumat-Ahad, 25-27 Mei 2018 dan melahirkan 3 formatur, yang selanjutnya diusulkan ke PB HMI untuk ditetapkan salah satunya sebagai Ketua Badko Jabagtengtim periode 2018-2020

Adapun 3 calon  Formatur terpilih dalam Musda kali ini yaitu Muhlis (Cabang Sleman), Hasan (Purworejo), Idrus (Purwokerto) 

PB HMI Serukan Cabang Se-Indonesia Gelar Aksi Solidaritas

 

HMINEWS- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO menyerukan kepada seluruh kader HMI se Indonesia untuk menggelar aksi solidaritas terkait tindakan represif aparat kepolisian dalam mengawal aksi kader HMI Cabang Jakarta di depan istana pada Senin 21 Mei lalu.

“Bahwa berbeda pendapat boleh tapi hak untuk mengungkapkannya tetap harus dijamin, tentu tindakan aparat yang represif terhadap teman-teman HMI saat melakukan aksi unjuk rasa adalah tindakan yang menciderai nilai-nilai demokrasi,” kata Ketua Umum PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro, Rabu (23/5/2018).

Olehnya itu, lanjut Zuhad Aji, PB HMI menginstruksikan kepada seluruh HMI Cabang se Indonesia untuk menggelar aksi solidaritas secara serentak pada Jumat nanti.

“Kita instruksikan kepada seluruh cabang untuk menggelar aksi solidaritas pada pada Jumat, 25 Mei 2018. Tentu aksi ini dilakukan dengan cara-cara damai sesuai dengan UU dan aturan yang berlaku, menyampaikan pendapat di muka umum,” terangnya.

Aji mengungkapkan, surat resmi dari PB HMI terkait aksi solidaritas tersebut akan dikirim via surat elektronik (surel) ke cabang-cabang se Indonesia.

Sebelumnya, puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Jakarta
dalam memperingati 20 tahun Reformasi berakhir ricuh. Tujuh mahasiswa sempat mengalami luka dan sempat dirawat di RSUD Tarakan pada Senin (21/5/2018).

Dukung Larangan Mantan Narapidana Ikut Pemilu, PB HMI Sambangi Kantor KPU

HMINEWS.COM-Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO melalui Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Selasa, (8/5/2018) sekira pukul 15.30 Wib.

Kedatangan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI tersebut adalah untuk menyerahkan pernyataan sikap dukungan kepada KPU RI terkait wacana Peraturan KPU yang memuat syarat, jika mantan terpidana korupsi tidak dapat menjadi anggota legislatif.

Menurut Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI, Muhtar Yogasara, Peraturan KPU tersebut perlu didorong secara bersama dalam rangka membangun dan memajukan kualitaa demokrasi di Indonesia.

“Wacana ini sudah bergulir dan mengundang berbagai pandangan, pendapat, dan sikap. Ada yang pro dan ada yang kontra. Perbedaan itu harus dipandang sebagai hal yang wajar dalam negara demokrasi”, Ungkap Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI, Muhtar Yogasara saat ditemui di Kantor KPU RI, Selasa (08/05/2018).

Olehnya itu, lanjutnya, PB HMI lewat Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu menyampaikan pendapat dan sikap secara resmi terkait wacana Peraturan KPU RI yang melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi angota legislatif.

Berikut pernyataan sikap PB HMI yang disampaikan lewat Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI.

Pertama, mendukung KPU RI mengatur pembahatasan hak politik untuk dipilih  bagi mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif dalam kontestasi pemilu di Indonesia melalui PKPU, sepanjang Presiden Joko Wiodo tidak mengeluarkan Perppu berkaitan dengan pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif.

Kedua, menuntut DPR RI mengambil sikap untuk berpihak pada rakyat dengan mengakomodir aspirasi rakyat yang menginginkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas melalui pengaturan 

pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif bagi mantan terpidana korupsi;

Ketiga, menuntut kepada semua Partai Politik peserta Pemilu untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya

dan bersih dari latar belakang tindak pidana korupsi dalam kontestasi Pemilu 2019;

Keempat, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi yang dicalonkan oleh Partai Politik pada kontestasi Pemilu 2019;

Kelima, menginstruksikan kepada seluruh jajaran struktural HMI se-Indonesia untuk mendukung 

sepenuhnya ikhtiar KPU RI dalam mewujudkan Pemilu berkualitas dan berintegritas melalui 

pengaturan pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif terhadap mantan 

terpidana korupsi dengan menggelar Aksi Gerakan Sosial.

Sementara itu, Komisioner KPU RI yang diwakili oleh Ferian menyambut baik kedatangan dan dukungan  PB HMI dalam mengawal wacana Peraturan KPU terkait pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif.

“Kita apresiasi sikap dukungan PB HMI, isinya cukup argumentatif dan berdasar. Insya Allah kita akan teruskan kepada pimpinan agar dibahas dalam rapat pleno”, terangnya.

Ferian juga menyebut, Peraturan KPU terkait pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif masi dalam tahapan pembahasan dan akan terus di dorong.

“Kita masih mengagendakan rapat dengar pendapat dengan DPR, saat ini kami masih menunggu waktu luang DPR. Sebab saat ini DPR masi sementara reses, insya Allah rapat dengar pendapat akan dilakukan secepatnya”, pungkasnya.

Pertemuan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI dengan Komisioner KPU RI diakhiri dengan serah terima surat dukungan PB HMI terkait rancangan Peraturan KPU mengenai pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi anggota Legislatif.

Diketahui, tahapan pendaftaran calon Legislatif periode 2019-2024 akan dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2018.

Zuhad Aji : Kohati Mesti Ambil Bagian Lahirkan Wanita Mandiri dan Visioner

TANGERANG, HMINEWS.com-Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO, Zuhad Aji Firmantoro didaulat menjadi salah satu narasumber diskusi publik pada pembukaan penataran Kohati HMI Cabang Tangerang Raya, bertempat di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (21/4/2018).

Dalam diskusi yang mengangkat tema menumbuhkan generasi wanita yang mandiri dan visioner, Zuhad Aji menyampaikan pandangan tentang peran yang mesti diambil oleh wanita masa kini, terkhusus Kohati sebagai organisasi yang menaungi perempuan dalam organisasi HMI.

“Kohati harus ambil bagian memastikan lahirnya wanita-wanita mandiri dan visioner demi terwujudnya masa depan umat yang dicita-citakan HMI,” jelas Zuhad Aji, Jumat (20/4/2018).

Selain itu, alumnus pascasarjana FH UII ini juga menyampaikan beberapa poin diantaranya, jika emansipasi wanita itu adalah merupakan diskusi dalam perspektif sosiologis.

“Karena dalam perspektif habluminallah posisi perempuan dan laki-laki sudah terang. imam solat, saling menghormati suami istri, dan lainnya,” paparnya.

Zuhad melanjutkan, tentu kita sepakat jika dalam ruang publik wanita diberi ksempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan sesuai dengan kompetensinya.

“afirmatif action untuk peran wanita di ruang publik harus dihentikan saat wanita sudah memiliki akses yg equal dengan kaum laki-laki,” lanjut Zuhad Aji.

Menurutnya, pembagian peran antara wanita dan pria tetap penting, terutama dalam hal rumah tangga.

“umat yang hebat itu dibentuk oleh rumah tangga yang kuat, karena itulah pembagian peran pria dan wanita menjadi keharusan,” pungkasnya.

Dalam diskusi tersebut hadir sebagai narasumber lainnya koordinator presidium KAHMI Kabupaten Tangerang. Selain itu, juga dihadiri oleh ratusan peserta dari lingkup Tangerang.

Indonesia dan Resolusi Konflik Dunia Internasional

Indonesia dan Resolusi Konflik Dunia Internasional

Oleh : Henky Fernando*

Hampir setiap tahun konflik diberbagai sektor tatanan dunia internasional, selalu menjadi konsumsi masyarakat internasional seperti, konflik antar negara maupun negara dengan kelompok-kelompok separatis yang ada di Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor mulai dari politik ekonomi sampai permasalahan ideologi yang mengarah kepada Genosida. Tidak jarang konflik yang terjadi menyebabkan banyak kerugian moril dan materil. Konflik yang secara terus menerus terjadi seakan menjadi imunitas bagi masyarakat internasional dalam membenarkan sikap apatisme dalam konteks resolusi konflik.

Perlunya intervensi dari negara-negara lain umumnya dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya untuk menanggulangi setiap konflik yang terjadi, sangatlah essential dengan tidak mengkesampingkan nilai-nilai kemanusian. salah satu negara yang masuk dalam keanggotaan PBB adalah Indonesia, yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap konflik tersebut yang diamanatkan dalam filosofi dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia pertama secara tegas menjelaskan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” dan di dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Eksistensi serta partisipasi bangsa Indonesia dalam kebijakan luar negeri sangatlah diperlukan dalam memanifestasikan amanah  undang-undang dasar. Namun sampai saat ini belum ada upaya konkrit dari pemerintah dalam merespon konflik yang terjadi selain hanya sebatas kecaman semata. Dahulu politik luar negeri Indonesia sangatlah disegani ditatanan Internasional karena diisi oleh orang-orang yang mempunyai ide dan gagasan rasional dalam mengambil setiap kebijakan luar negerinya, seperti yang dilakukan oleh Sutan Syahrir, Agus Salim dan kawan-kawannya yang mampu berdiplomasi dengan baik bahkan membuat Indonesia diakui status kemardekaannya di tatanan dunia Internasional dimasa itu.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia seharusnya mempunyai sikap tegas dalam memberikan resolusi atas konflik yang terjadi di tatanan dunia seperti diamanahkan dalam Undang-undang dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 dan Perpres No.7 tahun 2005 yang  menjadi dasar kebijakannya. Intimidasi dan diskriminasi di berbagai sektor pendidikan, politik, hukum, ekonomi, bahkan Genosida, menjadi problem yang sangat serius saat ini dalam perspektif konflik. Secara teoritis, konflik yang terjadi tidak hanya berasal dari satu penyebab, setiap konflik selalu terkait dengan banyaknya persoalan lain. Oleh karenanya, kebijakan yang lebih konkrit dan terukur dari negara Indonesia sangatlah penting dalam merespon isu-isu konflik. Sehingga eksistensi dari pemerintah Indonesia bisa berdampak langsung pada pokok permasalahan yang ada dalam perspektif resolusi konflik.

Melalui Komisi Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-MPO berkomitmen untuk berkolaborasi dan mendorong pemerintah untuk dapat lebih serius berpartisipasi dalam merespon konflik yang terjadi di tatanan dunia internasional, Jika negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap resolusi konflik saat ini, maka pemerintah hari ini adalah inkonstitusional.

 

Henky Fernando, Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI