Mahasiswa Yogya Serukan Indonesia Gawat Darurat

Mahasiswa UGM turun ke jalan untuk menyentil alumninya (foto: @BEMKMUGM)
Mahasiswa UGM turun ke jalan untuk menyentil alumninya (foto: @BEMKMUGM)

HMINEWS.Com – Setelah mahasiswa dari berbagai kota lain melancarkan protes terhadap Presiden Jokowi, kini giliran mahasiswa Yogyakarta turun ke jalan. Mereka menyerukan bahwa penyelenggaraan negara ini tidak beres, Senin (23/3/2015) siang.

Mahasiswa berangkat dari kampus masing-masing dan berarak-arakan menuju Nol Kilometer Yogyakarta, dan di tempat itulah mereka bergantian menyampaikan seruan, keprihatinan, dan harapannya sercara bergantian. Mereka berasal dari berbagai kampus seperti UNY, UMY, AMIKOM, bahkan mahasiswa dari UGM bergabung untuk menyentil alumninya yang kini jadi presiden itu.

BEM Rema UNY menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi bangsa yang kian tak karuan. Terutama terkait kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK, persoalan harga bahan pokok yang kian mencekik rakyat, serta merosotnya nilai tukar Rupiah, yang berimbas pada sektor usaha dan dipastikan makin membengkakkan hutang luar negeri yang harus dibayar bangsa ini.

Ketua BEM UGM, Satri Triputra, memimpin ‘Sumpah Mahasiswa’ yang menggema bersama semua mahasiswa lintas kampus yang hadir di tempat tersebut.  Ia berharap aksi momentum bangkitnya gerakan mahasiswa yang sebenarnya, bukan sebagai ajang pamer gaya. Oleh karena itu ia menyerukan agar tidak ada satupun yang hadir berfoto selfie yang kemudian diunggah ke sosial media.

“Kita tidak menunjukkan eksistensi diri, tapi kita di sini karena kesadaran kita yang peduli terhadap bangsa ini. Semoga momen ini bisa benar-benar menjadi momentum memaknai aksi mahasiswa yang sebenar-benar aksi mahasiswa beserta nilai-nilainya,” ucap Satria Triputra.

Aksi ini selesai sore hari. Malam harinya, mereka melanjutkan konsolidasi lintas gerakan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk merumuskan aksi lanjutan serta mencari pemecahan terhadap berbagai masalah, mulai dari masalah PKL hingga tatanan kebangsaan ini.

Mahasiswa Solo Siap Panggil Jokowi Pulang Kampung

HMINEWS.Com – Usai dilantik, Bada Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta/ Solo langsung membuat gebrakan, menyerukan ‘Indonesia Darurat: Panggil Jokowi Pulang Kampung,’ Jum’at (20/3/2015).

Aksi ini merupakan respon mahasiswa UNS terhadap 150 hari kerja Presiden Jokowi yang justru menunjukkan indikasi kinerja yang memburuk, serta menyalahi janji-janji kampanyenya. Mahasiswa UNS menyoroti berbagai kebijakan Presiden asal Solo tersebut, yang dinilai tidak pro-rakyat, tidak pro penegakan hukum dan tidak pro pemberantasan korupsi.

Dalam aksi yang dilangsungkan di Boulevard UNS ini, berturut-turut perwakilan BEM fakultas menyampaikan orasinya. Ditingkahi aksi tidur di jalan, serta menyanyikan lagu ‘Darah Juang.’

Ketua BEM yang baru dilantik itu, Eko Pujianto, menyatakan kebijakan Jokowi justru melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia juga menyoal politisasi hukum yang makin marak, harga sembako dan bahan bakar yang makin tinggi, serta merosotnya nilai tukar Rupiah.

Untuk itu, ia menyatakan, mahasiswa Solo bahkan bersiap memanggil pulang Jokowi jika tidak becus mengemban amanah sebagai presiden. Hal ini disampikan melalui pembacaan SP2K (Surat Panggilan Pulang Kampung) untuk Jokowi.

“Kami, mahasiswa siap memanggil Pak Jokowi pulang kampung ketika kebijakan-kebijakannya masih ditunggangi kepentingan-kepentingan. Dengan harapan saat pulang kampung tersebut, Pak Jokowi mau mendengarkan aspirasi masyarakat, suara rakyat,” kata Eko.

Mahasiswa Solo menginginkan seharusnya Pemerintah tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan terhadap para koruptor. Mereka meminta Jokowi tegas memberantas korupsi serta tidak lagi melulu melakukan pencitraan.

“Kita desak Jokowi untuk lebih kerja nyata dan jangan ada lagi pencitraan dan terpengaruh pada kepentingan politik. Jangan tinggalkan rakyat kecil,” tegasnya.

Rapat Akbar, Mahasiswa UI Mulai Gerah dengan Rezim Jokowi

HMINEWS.Com – BEM Universitas Indonesia (UI) mengadakan rapat akbar Gerakan Anti Korupsi (GAK) bersama BEM dari kampus-kampus lain se-Jabotabek seperti IPB, Jayabaya, bahkan ada yang dari Bandung, yaitu ITB, serta ikatan alumni. Rapat tersebut diadakan di Kampus UI Salemba, Jakarta, Jum’at (20/3/2015).

Dipimpin langsung Ketua BEM UI, Andi Aulia Rahman, mahasiswa dari Kampus UI Depok berangkat bersama iring-iringan mobil sound-system, dan terus berosasi sepanjang jalan. Sesampai di RSCM Salemba, mereka berjalan kaki menuju Fakultas Kedokteran UI, tempat dilangsungkannya rapat akbar.

Andi berorasi di panggung yang telah disediakan, di hadapan ratusan mahasiswa berjaket kuning serta warna lainnya dari kampus yang berbeda-beda itu. Disusul orasi BEM Fakultas Kedokteran, Teknik, MIPA, FKM, Fasilkom, dan Psikologi.

Menurut Andi, Rapat Akbar ini adalah untuk menyuarakan amanat reformasi yang belum tuntas, khususnya mengenai pelemahan pemberantasan korupsi. “Kondisi ini yang mendorong kami terus menyuarakan amanat reformasi untuk menciptakan tatanan pemerintahan dan politik yang bebas dari KKN. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, rakyat harus bersatu dan melawan,” kata Andi.

Andi menegaskan, BEM se-UI menyatakan sikap untuk melawan koruptor dan segala bentuk pelemahan agenda Reformasi. Mereka mendesak agar Jokowi dan JK memperkuat KPK sebagai lembaga pembawa gerbong rezim anti korupsi.

Sementara Ketua Iluni UI, Chandra Motik, menyatakan bahwa semangat anti korupsi menjadi ruh perjuangan. Hal ini karena korupsi merupakan persoalan besar dan mendasar yang harus di atasi untuk menyelamatkan Indonesia masa depan.

“Oleh karenanya tuntutan “Perkuat KPK” menjadi simbol perlawanan terhadap koruptor yang sekarang menggunakan hukum secara semena-mena untuk melemahkan korupsi melalui pelemahan KPK. Gerakan kerja lintas kampus ini menggunakan jalur damai, elegan yang konstitusional dalam mencapai tujuan besar gerakan yaitu memperkuat demokrasi,” kata dia di kampus UI Salemba.

Aksi ini juga dihadiri Tim Sembilan, Abraham Samad, Butet, serta budayawan Taufiq Ismail yang merupakan alumni UI dan terkenal dengan puisinya itu, membacakan puisinya.

Tidak hanya itu, sebagai tindak lanjut dikirim surat kepada Presiden Jokowi, berisi ‘Catur Cita’, yaitu empat tuntutan berupa:

1. Perkuat KPK
2. Lakukan reformasi total POLRI dan Lembaga Peradilan segera
3. Bersihkan Demokrasi dari Oligarki
4. Turunkan harga barang pokok yang menjadi kebutuhan rakyat banyak dengan memberantas seluruh mafia.

Sore hari, aksi dilanjut dengan longmarch ke Stasiun Cikini dan ditutup dengan doa oleh Wakil Ketua BEM UI.

Mengefektifkan Pemberantasan Korupsi

Bila kita lihat visi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif dan efisien. Dan bila lihat misi KPK yang pertama, kedua, keempat dan kelima yaitu koordinasi dengan instansi pemberantasan korupsi, supervisi dengan instansi pemberantasan korupsi, pencegahan dan monitoring. Dari visi misi ini bisa dinilai bahwa visi misi tidak akan tercapai bila KPK hanya bekerja sendirian. KPK harus bekerjasama dengan instansi pemberantasan korupsi lainnya. Sayang sekali instansi pemberantasan korupsi hanya dipandang pada kepolisian dan kejaksaan semata. Instansi pemberantasan korupsi harus diperluas bukan hanya sebatas kepolisian dan kejaksaan tapi juga meliputi BPK, BPKP dan Inspektorat (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah).

Dari visi misi ini bisa dinilai bahwa visi misi tidak akan tercapai bila KPK hanya bekerja sendirian. KPK harus bekerjasama dengan instansi pemberantasan korupsi lainnya

Nah, bagaimana kalau kerjasama ini nyaris tidak ada dan kalaupun ada nyaris tidak efektif? Maka terjadilah hubungan antagonis antar sesama instansi pemberantasan korupsi. Kisruh hubungan KPK-Polri adalah puncak gunung es betapa KPK ingin bergerak sendirian di depan. Semua orang ingin korupsi diberantas. Bahkan para koruptor pun ingin korupsi diberantas. Masalahnya adalah dengan cara yang bagaimana?

Libatkan Birokrat

Unsur dan komposisi pimpinan KPK sangat mempengaruhi gerak dan gaya KPK. Semua periode kepemimpinan KPK justru tidak mencerminkan hukum tidak tertulis dalam dunia perkorupsian yaitu: “bahwa yang bisa memberantas korupsi hanyalah para pelaku dan korbannya.” Saya tidak bermaksud menggeneralisir masalah. Namun saya ingin memberi contoh kecil. Instansi yang paling dekat dengan birokrasi adalah Inspektorat, baik itu Inspektorat Jenderal maupun Inspektorat Daerah. Unsur yang mengisi Inspektorat tersebut terdiri dari 2 golongan besar yaitu PNS Inspektorat murni artinya sejak CPNS sampai sekarang terus bertugas di Inspektorat. Satu golongan lagi yaitu PNS pindahan artinya PNS yang telah malang melintang di berbagai instansi di luar Inspektorat. Dalam melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus, PNS Inspektorat murni terlihat kurang memahami permasalahan di luar aspek keuangan. Tapi PNS pindahan justru jauh lebih memahami baik pemahaman teknis administratif maupun modus-modus gerakan korupsi termasuk mutasinya. Kalau Inspektorat saja kondisinya sudah seperti itu, bagaimana dengan pemahaman instansi di luar birokrasi seperti kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP dalam memahami modus gerakan korupsi birokrasi baik untuk pencegahan maupun penindakan?

Unsur pimpinan KPK yang pernah ada meliputi kejaksaan, kepolisian, LSM, pengacara, akademisi. Mereka semua berada di luar birokrasi. Semuanya akan dominan untuk bergerak dalam penindakan korupsi. Karena untuk melakukan pencegahan tidak bisa karena modus dan pergerakan korupsi mereka tidak paham secara mendalam. Dengan unsur dan komposisi seperti ini maka sampai kapanpun juga KPK tidak akan efektif melakukan pencegahan korupsi.

Oleh karena itu atas nama visi dan misi KPK maka unsur komposisi dan unsur pimpinan KPK harus direformasi. Unsur pimpinan KPK pada saat seleksi oleh panitia seleksi harus menambah persyaratan yaitu bukan hanya sekedar memahami hukum, tapi juga harus memahami birokrasi. Dan, yang paling memahami birokrasi adalah kaum birokrat

Unsur dan komposisi pimpinan KPK harus dibakukan, minimal unsur kepolisian, kejaksaan dan birokrasi harus terwakili dalam unsur pimpinan KPK. Unsur dari kejaksaan dan kepolisian menjadi wajib di samping untuk menghindari gesekan-gesekan yang tidak perlu juga untuk memenuhi misi KPK yaitu koordinasi dan supervisi sesama instansi pemberantasan korupsi. Unsur dari birokrasi menjadi wajib atas dasar di samping sebagai simpul monitoring penyelenggaraan negara juga untuk mempercepat pergerakan pencegahan korupsi. Dengan kata lain pemberantasan korupsi harus mengedepankan pola kemesraan antar instansi pemberantasan korupsi.

Saya ingin memberi satu contoh kasus yaitu kasus yang lagi hangat adalah dugaan anggaran siluman pengadaan UPS di pemprov DKI. Dari sudut pandang penindakan korupsi maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak. Dan, diduga akan ditemukan perbedaan antara harga pasaran dan harga kontrak UPS tersebut. Dari dugaan tersebut akan diambil kesimpulan adanya dugaan mark up. Para pelaku mulai dari pimpro, panitia lelang, rekanan ataupun kepala dinas akan menjadi pihak yang akan paling terkena penindakan korupsi. Biasanya akan berakhir seperti itu.

Atas dasar kebiasaan inilah banyak PNS tidak bersedia menjadi pimpro, panitia lelang dan perangkat proyek lainnya. Tapi akan jauh berbeda dengan gaya pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi akan bergerak dari hulu, bukan dari hilir. Apa itu UPS? UPS dalam bahasa pasaran adalah baterai penyimpan listrik yang biasa dipakai untuk perangkat yang menggunakan listrik. Pada umumnya perangkat komputer dan internet selalu didampingi oleh UPS. UPS dengan spesifikasi dan merk yang sama di mana-mana harganya akan hampir sama. Perbedaaan harga antar daerah hanyalah faktor ongkos transportasi. Artinya bila harganya nyaris sama kenapa harus ditenderkan? Bukankah cukup dengan menerbitkan sebuah standar harga barang nasional? Maka atas dasar inilah dibuat program katalog elektronik yang biasa dikenal dengan istilah e-katalog yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barng/Jasa Pemerintah (LKPP). Seharusnya semua barang pabrikan, baik itu pabrikan berbentuk barang mekanikal/elektrikal maupun pabrikan sandang pangan seperti pupuk, bibit, obat dan lainnya. Sayang sekali program e-katalog belum digerakkan secara ‘total football,’ masih lebih banyak imbauannya. Sedangkan pemberantasan korupsi tidak bisa lewat imbauan atau kesadaran, tapi lewat pemaksaan. E-katalog harus digerakkan dengan pemaksaan.

Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pola pelelangan, baik itu pelelangan umum, pelelangan terbatas ataupun pelelangan sederhana untuk semua barang pabrikan harus dihapus. Dengan dihapusnya pelelangan untuk barang pabrikan maka semua instansi pemerintah akan dipaksa untuk melakukan pengadaan lewat media e-katalog. Pemaksaan ini harus diimbangi dengan penyederhanaan pola kerja e-katalog terutama untuk input data tentang barang, spesifikasi dan harga. Sistem harga baku harus diubah dengan menambah faktor error harga sebesar 10%, maksudnya selisih harga 10% antar daerah seharusnya masih bisa ditolerir, atau dengan pemberlakuan koefisien daerah. Penyedia barang juga harus fleksibel dalam artian penyedia barang tidak harus terdaftar dalam e-katalog. Yang masuk daftar e-katalog cukup kelompok distributor saja dan penyedia barang akan berhubungan dengan distributor.

Bila hanya distributor yang bisa menyediakan barang tentu akan mematikan sektor usaha kecil. Jadi, berapapun dugaan biaya siluman yang dianggarkan nantinya akan tersaring sendiri di pengadaan barang via e-katalog. Pola pencegahan korupsi seperti ini akan juga meminimalkan gesekan antar pihak yang berbeda kepentingan.

Nah. Lebih efektif mana pola penindakan korupsi atau pola pencegahan korupsi?
Salam reformasi.

paspoto (1)Rahmad Daulay