Kepemimpinan Efektif untuk Melunasi Janji Kemerdekaan

Anies Baswedan dan Rene Suhardono (foto: Rene Suhardono, @ReneCC)

HMINEWS.Com – Indonesia butuh pemimpin efektif yang menggerakkan semua orang untuk turun tangan melunasi janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan, yaitu janji yang tidak bisa direvisi lagi, harus dilunasi pada setiap anak bangsa Indonesia.

Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam pidato penyampaian visi-misi Capres pada Konvensi Partai Demokrat, Ahad (15/9/2013).

“Republik ini berjanji melindungi, berjanji mencerdaskan, berjanji mensejahterakan, dan berjanji membuat setiap kita menjadi bagian dari dunia. Janji ini bukan janji pemerintah, janji ini adalah janji seluruh bangsa Indonesia, karena itu saya merasa terpanggil untuk turun tangan ramai-ramai melunasi janji kemerdekaan kita,” kata Anies.

Melunasi janji kemerdekaan, lanjut Anies, artinya republik ini tidak hanya dirancang untuk melindungi minoritas atau mayoritas, tetapi untuk melindungi setiap warga negara Indonesia tanpa syarat. “Siapapun, di manapun, agama apapun, keyakinan apapun, etnis apapun, bahasa apapun, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan republik ini,” lanjutnya.

Pencetus program ‘Indonesia Mengajar’ itu juga mengulas, dahulu saat kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia mempunyai semua syarat untuk merasa pesimis, yaitu berupa keterbelakangan, buta huruf, miskin dan tidak terdidik. Seitar 90 persen dari 70 juta penduduk Indonesia waktu itu buta huruf, dan kini dari jumlah 240 penduduk Indonesia, tinggal 8 persen yang buta huruf, tetapi itu saja belum cukup, sebab 45 persennya hanya berpendidikan Sekolah Dasar.

Manusia Indonesia

Menurut Anies, fokus pembangunan Indonesia adalah pada manusianya, bukan selalu membangga-banggakan kekayaan alam berupa minyak, gas, tambang, laut dan hutan.

“Itu kekayaan, tapi kekayaan terbesar adalah manusia Indonesia, itu kekayaan terbesar kita,” tegasnya. Sebab begitu manusianya terkembangkan, tercerdaskan, maka seluruh potensi ini bisa diubah menjadi potensi yang membuat kita meraih kesejahteraan.

“Karena itu saya melihat, mengembangkan manusia menjadi kunci, dan saya garis bawahi, mengembangkan manusia bukan semata-mata ‘sumber daya,’ kenapa? karena manusia harus dikembangkan seutuhnya.”

Tantangan terberat hari ini, yang paling krusial di Indonesia adalah tsunami korupsi; korupsi di segala level, tetapi korupsi adalah gejala, penyakitnya adalah defisit integritas. Karenanya, pendidikan harus diarahkan untuk membangun integritas, orang-orang jujur dan berkarakter yang siap mengemban amanah.

Pendidikan adalah kunci, tapi dalam jangka pendek, kita harus bereskan ekonomi dan penegakan hukum, yang hanya bisa jika ditopang dengan kualitas manusianya. Bila saat ini pilar ekonomi dan demokrasi Indonesia sudah berjalan, maka pilar ketiga, yaitu kepastian hukum dan keadilan yang harus dihadirkan.

Bila kita miliki tiga pilar; ada pilar ekonomi ada pilar demokrasi, dua pilar ini berjalan, tapi pilar ketiga yang menopang adalah kepastian hukum, keadilan, rule of law, di sini kita perlu hadirkan.

“Dalam jangka pendek ini kita harus menghadirkan pilar ketiga melalui kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan yang menggerakkan, karena tidak bisa urusan sebesar Indonesia diselesaikan satu orang, kita harus memunculkan kepemimpinan yang mengajak semua orang turun tangan terlibat melunasi sama-sama janji kemerdekaan itu. Indonesia ini adalah Indonesia kita semua milik kita, mari kita miliki masalah yang ada di bangsa ini lalu kita turun tangan ramai-ramai menyelesaikan masalah bangsa ini,” ucapnya lugas.

Regenerasi Kepemimpinan Politik Kaum Muda, Suatu Keharusan

HMINEWS.Com – Regenarasi dalam politik adalah sesuatu yang alamiah.  Sayangnya ada problem regenasi dalam tubuh parpol-parpol. Golkar adalah salah satu partai yang paling parah dalam regenarasi. Anak-anak muda brilian seperti Yudhi Krisnandi, Ferry Mursyidan Baldan harus atau dipaksa keluar dari partai, oleh pertarungan politik internal partai yang tidak win-win solution. Demikian disampaikan oleh peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bakti dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Rumah Kebangsaan di Jakarta (11/9/2013).

Ikrar juga memberikan contoh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat (PD). Terlepas dari kesalahan yang diperbuatnya, Anas Urbaningrum adalah sosok muda yang memiliki gagasan brilian ditubuh PD. Anas ingin mengubah ketergantungan PD pada figuritas tunggal pada SBY. Sayangnya Anas terpangkas di tengah jalan, akibatnya sampai hari ini iklan-iklan demokrat masih menampilkan SBY sebagai tokoh sentralnya.

“Oleh karena itu tidak heran jika saat ini imej tumbuhnya politisi muda di tubuh PDIP lebih tinggi dari pada di PD”, ungkap Ikrar lebih lanjut.

Pembicara lain, Philips Vermonte dari CSIS mengungkapkan bahwa idealnya parpol adalah aktif mencari alternatif pemimpin-pemimpin muda untuk dikader dan kemudian didorong menjadi pemimpin politik. Sayangnya yang terjadi saat ini justru sebaliknya, aktor-aktor politik melamar ke parpol untuk dinaikkan menjadi pemimpin politik. Dampaknya, biaya politik menjadi sangat mahal, mereka harus membeli tiket parpol dan bahkan menyewa konsultan untuk pencitraan.

Oleh karena itu, ke depan kaum muda harus memiliki keberanian untuk bertarung dalam kancah politik. Kaum muda jangan pernah takut melawan dinasti-dinasti politik yang seringkali menghegemoni Parpol.

Diskusi yang dipandu oleh pengelola Rumah Kebangsaan Teten Masduki tersebut, juga dihadiri oleh Komaruddin Hidayat, Arya Bima dan politikus muda lainnya.

Anies: Bukan Mau Jadi Pengurus Partai, Tapi Negara

Anies Baswedan berpose dengan sesama alumni HMI MPO (foto: Abdul Haris)

HMINEWS.Com – Keputusan Anies Baswedan mengikuti konvensi kandidat calon presiden di Partai Demokrat sudah bulat. Namun, ia tegaskan bahwa niatnya bukan untuk menjadi pengurus partai, tetapi untuk mengurus negara – yang harus melalui jalur partai.

“Saya maju bukan untuk menjadi pengurus partai, saya mau untuk ikut mengurus republik ini,” ucap Anis Baswedan dalam acara Syawalan Nasional Alumni HMI MPO di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).

Anies beralasan, untuk memperbaiki keadaan tidak bisa dengan hanya menjadi penonton dan menyerahkan jalannya permainan kepada orang lain, tetapi yang harus dilakukan adalah turun tangan ikut ambil bagian. Mereka, orang-orang partai yang kemudian menjadi pengurus negara itulah, kata Anies, yang mengelola anggaran, membuat kebijakan, dan seluruh kata-kata mereka selama 24 jam sehari selalu mengatasnamakan rakyat.

Dengan langkah yang ditempuhnya itu, Anies berharap bisa mendorong perubahan. Sedangan mengapa Partai Demokrat yang dipilih, Anies pun mengakui partai tersebut memang tak sempurna -tak ada partai yang sempurna, tetapi ia tidak bisa menunggu semuanya serba sempurna dan baik.

“Banyak sekali pertanyaan yang muncul, kenapa Partai Demokrat? Kenapa? Lalu saya tanya, baiknya yang mana? (mereka jawab) yang mana ya? Tidak ada juga.”

“Apakah saya harus menunggu semuanya sempurna, baik tata kelolanya, baru saya masuk? No. itu namanya ceremonial leadership. Kita ditraining dulu untuk menjadi fighter.”

“Kita ini selalu membandingkan dengan kesempurnaan. ‘Kan itu partai kotor,’ lalu saya pikir, kelurahan mana yang bersih? Kecamatan mana yang bersih di Indonesia, perusahaan mana yang bebas korupsi?

Anies mengaku di awal tidak mendaftar untuk ikut konvensi, tetapi ia datang karena dipanggil (diundang) untuk duduk dalam komite, sebagaimana sebelumnya dirinya pernah duduk di Komite Etik KPK.

“Saya tidak mendaftar, tidak melobi, tidak mengirim siapapun untuk bisa ikut konvensi. Saya mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan sebelumnya. Saya di kampus,” lanjutnya.

Menurutnya, dengan ikut konvensi kandidat calon presiden di partai politik, merupakan kesempatan untuk berbuat lebih, meski diakui tentu akan banyak tantangan, tidak sebagaimana ketika ia bekerja di sektor yang ‘aman.’

Tular dan Sebarkan Optimisme

Anies yang mengaku termotivasi semangat untuk ‘melunasi janji kemerdekaan’ tersebut, menilai terlalu banyak hal-hal positif di republik ini, hal-hal yang menakjuban, yang tidak dinarasikan sebagai narasi bangsa. Umumnya, yang terjadi secara kolektif semua merasa sedang gagal, dan hal-hal yang negatif selalu menjadi sesuatu yang sangat menarik diberitakan dan mudah mengundang reaksi.

Ikut konvensi, cucu dari AR Baswedan, salah satu tokoh perintis kemerdekaan yang baru-baru ini mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana tersebut, menyatakan menjadi presiden bukanlah cita-cita.

“Ini bukan soal cita-cita, ini soal membawa misi. Itu berbeda. Cita-cita itu tentang mendapatkan sesuatu. Tapi kalau misi, misi itu kita miliki, kita bawa, dan kita jalankan.”

Fokus politik kita, kata dia, bukan hanya Pemilu 2014, tetapi 2015-2020 saat Indonesia memasuki fase yang sangat krusial dengan dimulainya integrasi ASEAN Community. Pembangunan Indonesia, kedepannya, adalah pembangunan yang tidak melulu berorientasi kepada pembangundan infrastruktur, tetapi yang lebih penting adalah pembangunan manusianya.

Sedangkan kepemimpinan yang dicita-citakan, adalah kepemimpinan efektif, penegakan hukum, toleransi dan pemerataan. Sekarang sudah saatnya warga negara mengambil kembali kontrol atas negara ini. Warga negara plus penyelenggara negara.

Konvensi yang tengah ia ikuti, menurutnya, ibarat kongres HMI yang pertama kali; “belum punya palu sidang, tatib sidang itu dibuat sambil membayangkan kongres, kalau kongres ketiga keempat kelima sudah ada pengalaman pakai sidang,” pungkas Anies.

 

Menelaah Kembali Opini Publik Bentukan Lembaga Survei

Oleh: Dicki A Ghaniy dan Ruslan Arief BM*

Ruang publik kini dihiasi dengan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai kandidat pemimpin nasional versi lembaga survei. Terlebih menjelang pemilu 2014, pollster atau lembaga-lembaga survei ini seakan berlomba menampilkan figur-figur yang dianggap layak menakhodai negara. Mencermati fenomena tersebut, keberadaan lembaga survei dalam sistem demokrasi sebenarnya merupakan sebuah kewajaran mengingat prinsip keterwakilan dan keilmiahannya. Menjamurnya aktivitas survei menjelang pemilu dapat disimpulkan sebagai pertanda makin bergeliatnya demokratisasi di negeri ini.

Namun demikian, sejauh mana peran yang dimainkan lembaga survei tersebut harus kembali dicermati. Pencitraan dan opini tentang kategori pemimpin nasional, mulai dari pemuculan nama hingga dilakukannya jajak pendapat tentang nilai akseptabilitas tokoh nasional tersebut, menyisakan ruang perdebatan.

Masalah: transparansi dan independensi

Polemik mendasar adalah soal kriteria pemimpin nasional itu sendiri. Lembaga survei, dalam hal ini seolah menjadi superior karena merasa bersenjatakan mandat institusional dari seluruh elemen bangsa untuk menentukan tokoh mana saja yang layak digadang menjadi pemimpin nasional. Sebenarnya sah saja bagi lembaga survei untuk menentukan nominasi siapa kandidat pemimpin nasional, namun dengan catatan, harus berada dalam koridor ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis. Namun sayangnya, metode yang digunakan lembaga survei untuk memunculkan nama kandidat tertentu sering tidak jelas. Dengan kata lain, dasar kriteria seorang pemimpin nasional menurut lembaga survei masih dipertanyakan. Banyak kita lihat, seorang tokoh dengan catatan HAM dan sosial yang buruk di masa lalu, tiba-tiba bercokol menjadi kandidat kuat RI-1 versi lembaga survei. Begitu pula dengan tokoh tertentu yang hanya bermodalkan popularitas yang tengah meroket, dengan mudahnya melanggeng sebagai kandidat pemimpin nasional yang diperhitungkan menurut lembaga survei. Sering kali tokoh yang dimasukkan dalam nominasi pemimpin nasional hanya didasarkan pada atribut materialistik yang dimilikinya saat itu, seperti pemodal kaya, pemimpin parpol, tokoh militer, dan tokoh birokrasi. Aspek rekam jejak cenderung diabaikan oleh lembaga survei. Ini jelas merupakan sebuah ironi besar dalam penentuan gagasan kepemimpinan nasional serta mengaburkan kesepakatan soal kriteria seperti apa yang seharusnya dimiliki calon pemimpin bangsa.

Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat kultur demokrasi negeri ini yang melahirkan nama-nama tersebut cenderung bercorak elitis. Akibatnya, gagasan kepemimpinan yang digaungkan muncul dalam corak aristokratis serta memuja-muja ketokohan yang terbentuk oleh mesin pencitraan yang manipulatif. Lembaga survei dalam hal ini justru mendorong lebih jauh kultur demokrasi tersebut. Dalam pemahaman lembaga survei, para tokoh yang ditentukan untuk dipilih responden harus memiliki modal dukungan politik dan finansial yang memadai untuk maju dalam tahap pencalonan sebagai pemimpin. Dalam proses persaingan jabatan publik mulai dari pilkada hingga pilpres, lembaga survei seakan berhak menentukan siapa yang layak dan tidak layak menjadi kandidat dengan bersenjatakan tiga magic words: popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Tanpa disadari, selama ini lembaga survei telah ikut andil dalam menciptakan, membentuk, bahkan mengkonstruksi persepsi masyarakat akan sosok pemimpin nasional. Hal ini merupakan sebuah peran yang seharusnya bukan domain lembaga survei, karena seyogyanya peran lembaga survei adalah monitoring opini publik, bukan justru terlibat dalam proses the-making-of nya.

Jika dirunut ke belakang, maka polemik ini terkait erat dengan independensi dari lembaga survei itu sendiri. Hakikat lembaga survei adalah berkontribusi dalam pendidikan politik demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Namun jika koridor tersebut telah bergeser ke arah orientasi profit, tak heran bias peran lembaga survei akan menyeruak. Terlebih lagi, ketika hasil survei yang kental dengan aroma ‘pesanan’ ternyata tidak sesuai dengan hasil perhitungan Real count, lembaga survei dengan mudah akan berlindung di balik tameng “kesalahan sudah pasti ada”.

Oleh karena itu, lembaga survei perlu meningkatkan transparansi publik mulai dari metode pemunculan kandidat, penarikan sample, hingga sumber pendanaan. Selain itu, hendaknya lembaga survei berfokus pada fungsi pengawasan opini publik saja dan tidak bermain di ranah framing. Jika fungsi ini dijalankan dengan benar, maka secara berkala akan menjadi masukan bagi proses demokrasi yang lebih sehat dan tidak manipulatif. Sehingga demokrasi kita akan semakin terkonsolidasi. Dalam jangka panjang, survei yang dilakukan secara benar juga akan mendorong pemerintahan demokrasi menjadi semakin legitimate, stabil, bertanggungjawab, dan efektif.

*Aktivis HMI MPO Cabang Depok.
Disampaikan dalam Focus Group Discussion mengenai Kepemimpinan Nasional Indonesia Pasca-2014, Universitas Indonesia, Kamis/1 Agustus 2013 oleh Forum PAGI

AJI Ingatkan Forum Pemred Indonesia

HMINEWS.Com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan prihatin terhadap pertemuan Forum Pemred Indonesia yang digelar 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua Bali. Memasuki tahun politik atau setahun menjelang Pemilu 2014, pertemuan ratusan pemred media se-Indonesia bisa menimbulkan spekulasi politik yang tidak perlu.

AJI secara organisasi menerima keluhan dari berbagai kalangan terkait sepak terjang Forum Pemred. Para pemimpin redaksi media yang berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Forum ini dihadiri bukan saja oleh pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan, pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik.

AJI mengingatkan, Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini. Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak wartawan digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan yang menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan, AJI mempertanyakan relevansi pertemuan Forum Pemred dengan fasilitas mewah di Bali.

Menurut Kontan Online, Kamis 13 Juni 2013, peserta Forum Pemred mendapatkan tiket pesawat pulang-pergi dari tempat asal, hotel bintang selama tiga hari, dan makan gratis. Saat registrasi di Bali Nusa Dua Convention Hall, peserta mendapatkan bingkisan selain ID card sebagai peserta forum. Bingkisan itu berisi antara lain satu kilogram gula pasir, sebotol minyak angin, makanan ringan kacang goreng, dan satu bungkus kondom. Patut dipertanyakan, bagaimana dan dari mana Forum Pemred memperoleh fasilitas seperti itu.

Hadir dalam pertemuan Forum Pemred di Bali sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Ekonomi Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Bank Indonesia Agus Marwotowardojo, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan sejumlah pengusaha nasional. Presiden SBY dijadwalkan menutup pertemuan pada Jumat, 14 Juni 2013.

Melalui surat ini, AJI menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. AJI mengingatkan agar Forum Pemred tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 6 : Yakni “Wartawan Indonesia tidak
menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Dalam hal penafsiran, “suap” adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

AJI juga mengingatkan agar pembentukan Forum Pemred sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan diantaranya, poin 8 : Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. Juga poin 9 : Organisasi wartawan memiliki kode etik, yang tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers.

2. AJI menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apapun dari forum tersebut, terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik. AJI mendukung hak setiap orang untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Namun AJI menentang upaya pengorganisasian wartawan yang menjadikan pers sebagai corong kepentingan politik tertentu, perpanjangan tangan pemilik modal, yang menyerobot independensi ruang redaksi.

3. Kepada Pemimpin Redaksi yang hadir di Bali, hendaknya membahas secara serius masalah kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha, dan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi marwah pers Indonesia, serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di seluruh Indonesia.

Partai Tidak Lolos, 19 Anggota DPRD Masuk DCS Partai Lain

HMINEWS.Com – Anggota Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang semestinya memberikan contoh menegakkan aturan, justru mencontohkan yang sebaliknya. 19 anggota DPRD Bulukumba dari partai yang tidak lolos verifikasi, justu mereka telah masuk daftar calon sementara (DCS) partai lain.

Demikian temuan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) dari investigasi di Bulukumba, Sulawesi Selatan. “Kami masih menunggu konfirmasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba mengenai masalah tersebut,”  kata Ketua DPRD Bulukumba, A Hamza Pangki, Jum’at (10/5/2013).

Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta PKPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Semuanya menyatakan kalau sudah pindah partai dan tidak loyal terhadap kebijakan partai maka di lakukan PAW.

Sumarlin

Agar Pemilu 2014 Demokratis

Diperlukan sejumlah komponen terpenting untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis di Indonesia. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hadar N Gumay menyebutkan setidaknya ada tujuh karakter agar pemilu demokratis.

“Dari segi penyelenggara pemilu, KPU harus memiliki tujuh karakter, seperti independensi, imparsialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profsionalitas dan orientasi pelayanan atau service mindnees,” kata Hadar dalam Seminar Nasional “Mewujudkan Pemilu 2014 yang Demokratis,” yang digelar Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII) dan Hanns Seidel Foundation (HSF) di Yogyakarta, Sabtu (13/4/2013).

Menurut Hadar, dengan kemandirian badan penyelenggara pemilu tersebut maka kekhawatiran akan ‘pragmatisme’ pihak penyelenggara dapat dikurangi. Celah-celah bagi pihak yang mempunyai kepentingan harus ditutup agar tidak dimanfaatkan untuk mengembuskan isu-isu yang menyudutkan peran lembaga tersebut.

“Agar tidak ada tuduhan kinerja KPU lambat, tidak meyakinkan dan lainnya yang bisa menyebabkan bias di kalangan masyarakat,” lanjutnya.

Pengawasan Mahasiswa dan LSM

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan mengatakan pengawasan dalam penyelenggara pemilu era sekarang, dari segi regulasi sudah jauh lebih baik dari masa Orde Baru, walaupun saat itu telah memiliki panitia independen yang berada di bawah sub-ordinaasi, namun dirasa belum kuat secara kelembagaan.

“Pasca Reformasi digagaslah  suatu pengawas Pemilu yang lebih independen  yang tadinya panitia sekarang dijadikan badan, bahkan di pusat dan provinsi sifat badan pengawas tersebut sudah permanen, hal ini dilakukan untuk memperkuan posisi dari badan pengawasan tersebut,” kata Prof Kacung Marijan.

Selain sistem yang sudah dirancang dengan “baik”, untuk pengawasan yang efektif tentunya, tidak terlepas dari  peran serta mahasiswa, LSM dan lainnya. Hal ini berfungsi untuk mencegah adanya money politics yang berimplikasi lahirnya korupsi politik, kata sang Professor lagi.

“Karena hal ini yang sulit dijangkau oleh badan pengawas apabila hanya dilakukan sendiri, maka dari itu perlua andanya  peran aktif dari masyarakat yang memberikan pengaduan kepada badan yang akhirnya akan ditindaklanjuti oleh badan atau lembaga yang berwenang, hal ini yang dirasa akan memunculkan pengawasan yang  bersinergi dan efektif,” paparnya.

Pengawasan inilah, sebagai “root culture,” yang diharapkan dapat menggiring demokrasi dalam Pemilu pada titik tengah, agar tidak lagi ada pada suatu demokrasi pasar bebas yang tidak sempurna yang cenderung pragmatis dan jauh dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Peran Masyarakat

Selain penyelenggara dan pengawas pemilu, ada satu fator yang amat penting yakni peran serta masyarakat. Menurut dosen Fakultas Hukum UII, Anang Zubaidy, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin menurun, dimulai dari tahun 1971 (99%) hingga 2009 (71%).

“Sebenarnya partisipasi masyarakat dalam pemberian suara dalam pemilihan umum bukan satu-satunya penentu demokratis atau tidaknya pemilihan umum, partisipasi hanya dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kualitas penyelenggaraan pemilu serta seberapa besar harapan masyarakat kepada calon-calon yang berkontestasi dalam sebuah pemilu,” kata Anang Zubaidy.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di iantara faktor-faktor itu adalah motivasi dari diri pemilih sendiri, penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu dan peserta pemilu. Penurunan partisipasi pada satu sisi dan peningkatan angka golongan putih pada sisi yang lain setidaknya ditentukan oleh beberapa faktor di atas.

“Oleh karenanya, perlu upaya serius untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa menafikan aspek pemberdayaan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu, bukan sekedar mobilisasi,” lanjut dia.

 Partisipasi yang ideal, menurutnya, adalah partisipasi karena sebuah kesadaran masyarakat akan kepentingan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan sebuah pendidikan politik yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat dan semangat transparansi dari diri partai politik/peserta pemilu terutama pada saat menyeleksi calon wakil rakyat dari partai politik yang bersangkutan.

Sebagai penutup, dari seminar nasional ini  diperoleh tiga kesimpulan besar yakni mencakup integritas penyelenggara, perbaikan institusional, perlunya pendidikan politik guna mewujudkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pemilu yang nantinya akan terbentuk suatu perangkat yang bersinergi dan berhasil mewujudkan suatu pemilu yang demokratis.

 Zayanti Mandasari
Pengurus Unit Kajian Strategis HMI Cabang Yogyakarta

Akbar Tanjung: Mahfud Berpeluang Jadi Capres

HMINEWS.Com – Usai menyelesaikan masa jabatannya di Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD diharapkan berkiprah di tempat lain. Peluang terbuka lebar untuk Mahfud yang kaya pengalaman tersebut.

“Kita harapkan beliau berkiprah di tempat lain untuk penegakan hukum dan keadilan serta pemberantasan korupsi,” kata Akbar Tanjung saat open house Mahfud MD di Jakarta Selatan, Senin (1/4/2013).

Ditanya mengenai peluang Mahfud untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2014, Akbar menjawab bahwa Mahfud memang punya peluang untuk itu.

“Elektabilitasnya tinggi dan punya peluang untuk menduduki jabatan puncak di negara kita, apakah itu sebagai presiden atau wakil presiden,” lanjut Akbar.

Apalagi, Mahfud yang sekarang merupakan Ketua Presidium KAHMI (Korps Alumni HMI) tersebut dinilai sebagai orang yang tidak diragukan lagi kredibilitas dan komitmennya, serta berani mengambil terobosan di bidang hukum sewaktu menjabat Ketua MK. Waktu masih panjang bagi Mahfud untuk meraih dukungan masyarakat dan partai politik.

Mahfud mengatakan peluangnya sebagai capres akan dianalisis, termasuk hasil-hasil survey yang ada mengenai elektabilitasnya, untuk menentukan kemana ia akan melangkah. Namun ia juga tegaskan kemungkinan-kemungkinan lain.

“Presiden, wapres, menteri, jadi orang biasa, semuanya mungkin,” jawabnya sambil tertawa.

Fathur

Lepas dari MK, Mahfud MD Belum Tentukan Akan Berkiprah Dimana

HMINEWS.Com – Berakhir masa jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengadakan open house di kediamannya di Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan. Ramai kenalan Mahfud yang datang, utamanya tokoh-tokoh politik nasional dari partai politik maupun para aktivis.

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya petinggi Golkar Akbar Tanjung, Sinta Nuriyah istri almarhum Gus Dur, Luhut Panjaitan, Idrus Marham, Hajriyanto Tohari, Sulastomo, para pengurus KAHMI, alumni UII, Ansor, keluarga Madura dan lainnya.

Ditanya mengenai aktivitas setelah tidak menjabat di MK akan Mahfud menjawab belum mengambil keputusan. Ia akan tentukan hal itu setelah umroh ke tanah suci.

“Saya mau umroh dulu, hari Rabu mau berangkat umroh. Setelah itu, semua kemungkinan, jaringan politik, partai politik, peluang politik, dukungan politik, peluang-peluang yang tersedia, nanti semua itu akan dianalisis untuk memposisikan diri di mana untuk memerankan diri dalam rangka pengabdian,” papar Mahfud, Senin (1/4/2013).

Namun, ia jelaskan, hingga saat ini belum ada parpol yang mengajak masuk dirinya, apalagi waktu sekarang memang belum memungkinkan bagi parpol untuk melakukan hal itu. Sedangkan soal partai mana yang akan ia pilih, apakah partai Islam atau nasionalis, ia jelaskan partai politik sekarang sudah sama.

“Sekarang pengelompokannya bukan Islam bukan Islam, tapi soal komitmen organisasi (partai) itu bagaimana. Kalau ideologis saya kira sudah selesai,” lanjutnya. Ia menyebutkan contoh berkoalisinya partai nasionalis dengan partai Islam di banyak daerah dalam mengusung calon kepala daerah.

Mengenai jabatan MK yang telah ditinggalkannya, menurut Mahfud, dari kesembilan hakim semuanya layak menjadi ketua MK, sebab MK telah membangun sistem yang baik sehingga ke depan MK tidak lagi terlalu tergantung figur.

“Semua yang sembilan orang itu kualitasnya sama kapasitasnya sama kemampuan manajerialnya sama, sehingga tergantung selera saja,” kata Mahfud. “MK sudah membangun sistem agar kapasitas orang sama,” pungkasnya.

Fathur

Pemimpin Berkarakter Quran untuk Pimpin Indonesia

HMINEWS.Com – Diperlukan pemimpin berkarakter Qur’an untuk negeri bernama Indonesia. Seperti apa pemimpin berkarakter Qur’an itu? Berikut hasil Talkshow Pemimpin Berkarakter Qur’an yang digelar oleh Young Islamic Leaders (YI-Lead) pada penutupan Islamic Book Fair (IBF) di Istora Senayan Jakarta, Ahad (10/3/2013).

“Pemimpin haruslah adalah orang-orang yang mempunyai hikmah, sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmah itu dari Allah Konsep ini sama dengan konsep bahwa pemimpin selayaknya adalah seorang filosof, sebagaimana sering diterjemahkan bahwa hikmah tersebut merupakan kebijaksanaan dan kearifan tinggi yang dimiliki seseorang. ‘Barangsiapa diberi ilmu hikmah, bearti dia diberi kebaikan yang sangat banyak,” demikian Adhyaksa mengutip ayat Al Quran.

Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut, pemimpin sekarang sudah terlalu jauh menyimpang, tidak sebagaimana era kekhalifahan yang selalu melibatkan ulama dalam menentukan arah pembangunan.

Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar , menyampaikan, kondisi tersebut terjadi juga karena semakin langkanya para ulama. “Tiap tahun bisa lahir seribu professor, tetapi belum tentu lahir satu orang ulama,” kata Nasaruddin.

Selain itu, lanjutnya, para ulama sekarang kurang bisa menjaga diri (muru’ah), sehingga tidak lagi mampu menjadi panutan umara (penguasa) dan umat. Namun, repotnya, partai-partai Islam yang ada kini, justru di tingkatan elitnya malah menjadi contoh dari para ‘pendusta agama,’ yaitu memperkaya diri sendiri dan tidak peduli dengan kaum miskin dan anak-anak yatim, sementara di kalangan bawah selalu didengungkan sebagai perjuangan. “Di bawah bicaranya jihad, tetapi di atas bicaranya uang,” ujar Syafii Antonio.

Menurut pemaparan Burhanuddi Muhtadi, semua partai politik sekarang bergerak ke tengah, termasuk partai politik ‘Islam’. Semua ramai-ramai mengaburkan ‘jenis kelaminnya’ justru di saat umat membutuhkan figur yang konsisten, sehingga hal menjadikan umat kehilangan teladan. Para elite partai tidak mampu memberi teladan yang baik, karena justru merekalah yang paling berjarak antara omongan dengan perbuatannya.

“Retorika dengan kesehariannya tidak nyambung. Lack of integrity yang mengakibatkan frustrasi massal umat. Padahal dalam Al Qur’an ditegaskan kabura maqtan ‘indallahi an taqulu ma la taf’alun. ‘amat besar murka Allah jika kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat,” ujar Burhan mengutip ayat.

Kata Bahtiar Nasir, dari berbagai kondisi tersebut, harapannya tinggal pada generasi muda yang mau bergerak menyongsong perubahan. “Kekuasaan itu tidak ditunggu, tetapi direbut. Indonesia merdeka tidak melalui pemilu, naiknya Sukarno tidak melalui pemilu, demikian juga dengan Suharto dan Habibi,” kata dia.