Masyarakat Tual-Malra Desak Penuntasan Kasus Penembakan Pelajar

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Tual-Maluku Tenggara beserta organ gerakan dan masyarakat (Kei) Kota Tual-Maluku Tenggara yang tergabung dalam aliansi SAKURA ( Solidaritas Kemanusiaan Untuk Rakyat) turun ke jalan untuk mengawal penuntasan kasus penembakan warga, Senin (7/12/2015).

Rute yang ditempuh dalam aksi ini adalah: kantor Walikota Tual, DPRD Kota Tual, Pasar Tual dan berakhir di Pertigaan Wearhir Kota Tual.

Kasus penembakan warga tersebut berawal dari bentrok antara warga Fair dan warga Pemda, yang bermula dari tawuran antar anak sekolah yang berada di Kabupaten Malra (25/11/2015). Kejadian tersebut menimbulkan beberapa korban dan kebakaran kios yang berada di sekitar tempat kejadian. Oknum kepolisian bertindak di luar batas, yaitu menembak salah seorang pelajar MAN Langgur bernama Firman Mahfuz Rumaf, yang merupakan warga Desa Fair.

Ketua Umum HMI-MPO Cabang Tual-Malra, Rahmat Ohoirenan, dalam orasinya menyayangkan tindakan politi tersebut.

“Kepolisian adalah alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum sebagaiman telah dijelaskan dalam Amandemen ke II UUD 1945 Pasal 30 ayat 4. Namun sungguh sangat disayangkan pihak kepolisian tidak lagi menjadikan UU Kepolisian sebagai kompas dalam menjalankan tugas, akan tetapi justru kembali menyampingkan UU dan mengandalkan senjata sebagai alat untuk menakuti dan membunuh masyarakat,” kata Rahmat Ohoirenan.

Padahal, lanjut Rahmat, tujuan dipersenjatainya para polisi itu adalah untuk melindungi masyarakat bukan untuk membunuh rakyat. Ia menyebut peristiwa seperti itu, penembakan, sudah berulang kali terjadi, namun tidak ada kekautan hukum yang memberi efek jera kepada para polisi.

Sementara Wakil Walikota Tual, Adam Rahayaan, menyatakan pihaknya sudah memanggil Kapolres Maluku Tenggara untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anak buahnya. Demikian juga dengan DPRD Kota Tual akan tetap mengawal kasus ini sampai selesai karena kasus ini sudah melanggar aturan yang berlaku dalam hal ini UUD 1945 apalagi sampai timbul korban jiwa.

“Ini sangat tidak bagus dan perlu untuk dipertegas dan dikawal sampai selesai, kami dari wakil rakyat Kota Tual akan tidak diam melihat derita atau penindasan yang di alami oleh masyarakat kami, maka itu kami akan memanggil Kapolres Maluku Tenggara untuk sidang paripurna terbuka untuk masyarakat Kota Tual-Malra dan mahasiswa agar bersama-sama membahas maslah ini,” ujar Ketua DPRD Kota Tual, Fadila Rahawarin.

Faisal Rumkel

Penembakan Anak di Mataram, Badko HMI Datangi LPA NTB

HMINEWS.Com – Penembakan terhadap 5 anak dibawah umur pada konflik dua kelurahan di bima 24 desember lalu, menuai protes dari kalangan aktifis. Pasalnya, Tindakan aparat kepolisian tersebut dinilai represif dan melanggar kode etik kepolisian serta melanggar Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Aktifis HMI MPO Badko Sulambanusa (Sulawesi Selatan, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara), Wilayah Bali Nusa Tenggara mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat, Selasa (6/01/2015). Sekitar pukul 10. 00 Wita Pengurus HMI MPO Badko Sulambanusa ditemui oleh Ketua LPA NTB Drs. H. Badarudin Nur dan Joko Jumadi. SH. MH.

Koordinator Divisi advokasi dan hukum, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat (NTB) Pengurus HMI MPO Badko Sulambanusa, Koordinator Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Dedi Ermansyah menyampaikan protesnya terhadap tindakan represif aparat, dan meminta kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB untuk melindungi 5 korban penembakan aparat yang saat ini berstatus sebagai tersangka.

“Penembakan aparat polisi terhadap anak di bawah umur tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, apalagi anak-anak yang ditembak tersebut sedang main game disebuah stasiun permainan, jangankan anak-anak yang tidak bersalah, anak-anak yang sudah jelas kesalahannya saja tidak bisa dihukum, karena mereka mendapat perlindungan dari negara, apalagi sampai ditembak hingga beberapa kali tembakan,” kata Dedi Ermansyah.

Dedi Menambahkan, penembakan tersebut merupakan kejahatan terorganisir oleh lembaga kepolisian, karena yang melakukannya bukan lagi oknum, tapi organisasi dengan anggota dua kompi aparat.

“Nah ini ada indikasi perintah dari atasan untuk melakukan penyerangan terhadap warga,” tandasnya lagi.

Badko meminta komitmen LPA NTB untuk melindungi 5 orang korban dan dibebaskan dari status tersangka, serta meminta LPA untuk bersama-sama menegakkan keadilan, yakni semua pelaku penembakan anak di bawah umur tersebut dihukum sesui ketentuan yang ada.

Ketua LPA NTB Drs. H. Badarudin Nur Mengapresiasi langkah HMI dalam mendorong LPA untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan kejahatan.

“Kami mengapresiasi langkah adik-adik dari HMI dan kita akan bersama-sama melindungi hak-hak anak dari berbagai ancaman,” ungkapnya.

Sementara Joko Jumadi. SH. MH., Koordinator Divisi Advokasi dan Hukum LPA NTB, berjanji untuk melindungi anak-anak yang sebenarnya sebagai korban tertapi berubah menjadi tersangka.

“Kami berjanji akan melindungi dan melepaskan status tersangka terhadap korban penembakan, dan kami akan meminta Kepolisian Daerah NTB untuk bertanggungjawab dan mengadili para pelaku penembakan,” lanjutnya.

Korban penembakan atas nama Andi Panca masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Mataram, sementara korban yang lainya diamannkan di Panti Sosial Paramita Mataram. Pihak LPA NTB Divisi Advokasi dan Hukum akan melakukan sosialisasi dan konsolidasi kepada mahasiswa dengan mengundang OKP, BEM, DPM, dan UKM se- NTB terkait tindakan-tindakan represif oleh polisi.

KontraS: Amuk Warga Poso Dipicu Kebrutalan Polisi

HMINEWS.Com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan proses penegakan hukum Polisi atas tindakan terorisme di Poso yang menimbulkan kepanikan sosial. Tindakan polisi di Poso provokatif dan memunculkan amuk massa.

“Kami menilai bahwa tindakan Polisi di Poso dalam penangkapan Ahmad cukup provokatif, memunculkan amuk sebagian massa di kota Poso. Selain itu, Kami mempertanyakan urgensi penabrakan dan penembakan terhadap Ahmad dalam operasi Polisi pasca bom bunuh diri, “apakah Ahmad dalam posisi mengancam jiwa seseorang?” Penggunaan senjata api hanya bisa dilakukan oleh Polisi kepada seseorang (seperti Ahmad) pada saat adanya ancaman jiwa seketika, baik terhadap dirinya ataupun orang lain,” demikian rilis Badan Pekerja KontraS, Rabu (12/6/2013).

Penabrakan dan penembakan Ahmad yang merupakan warga Poso tersebut, lanjut KontraS, memicu kemarahan warga di sekitar, Senin (10/6). Menurut informasi yang dihimpun KontraS, korban jauh setelah ditabrak dengan mobil Kijang Innova yang diduga dikendarai tim Densus 88.

“Setelah terjatuh, korban berusaha lari kearah Gang Nusa Indah, Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota. Pada saat itulah korban meninggal dunia setelah diberondong tembakan oleh tim Densus 88 Anti teror. Saksi di lokasi peristiwa menemukan 7 selongsong peluru yang diduga digunakan oleh Densus 88 menembak korban,” lanjut Badan Pekerja KontraS.

KontraS mendapat banyak informasi dugaan tidak profesionalnya polisi dengan tindak kekerasan, penembakan dan penyiksaan terhadap warga yang baru berstatus sebagai ‘terduga’ terorisme. Warga yang marah kemudian memasang portal di jalan Trans Sulawesi dan membakar ban di tengah jalan dekat Mapolres.

“Kami mendukung operasi penegakan hukum atas tindak terorisme, akan tetapi kami meminta agar operasi tersebut memperhatikan keselamatan jiwa warga sipil dan harus dilakukan dengan prosedur yang tepat. Juga penting adalah memahami psikologis warga Poso sebagai masyarakat paska Konflik.”