DKPP Jatuhkan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pemilu

HMINEWS.Com – 13 putusan sanksi dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk penyelenggara Pemilihan Umum dari tingkat pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten/ kota atas pelanggaran kode etik yang terjadi dalam Pilpres 2014. Sanksi berupa peringatan dan pemecatan.

Putusan dijatuhkan untuk anggota KPU Pusat, Bawaslu Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Jawa Timur, KPU Kabupaten Halmahera Timur, KPU Kota Surabaya, Panwaslu Kabupaten Banyuwangi, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dan KPU Kabupaten Dogiyai. Sidang pembacaan putusan diketuai Jimly Asshiddiqie, dengan anggota Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait dan Valina Singka Subekti, Kamis (21/8/2014).

Anggota Majlis Sidang DKPP Saut Hamonangan Sirait menyebut sembilan orang dipecat, yaitu Didimus Dogomo, Yohanes Iyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa, dan Palfianus Kegou selaku lima anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Kelima telah melanggar kode etik Pilpres 2014 di dua distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah Kabupaten Dogiyai yang menyebabkan hilangnya hak warga sekitar untuk menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, DKPP juga membacakan putusan terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif, sanksi pemberhentian diberikan kepada dua anggota KPU Kabupaten Serang; Luthfi Nuriman dan Adnan Hamsin. “Mereka telah meminta uang pengamanan, dan ada bukti transfernya ketika Pileg 2014. DKPP berpendapat mereka melanggar kode etik,” ucap Hamonangan.

Anggota Panwaslu Banyuwangi yang dipecat adalah Rorry Desrino Purnama dan Totok Hariyanto yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dinyatakan telah menggunakan fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kegiatan kampanye salah satu kandidat.

Jimly juga menuturkan DKPP memberi sanksi peringatan pada 30 orang penyelenggara pemilu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Sementara 20 orang yang tidak terbukti melanggar kode etik harus direhabilitasi untuk dikembalikan nama baiknya.

“Jadi, dari 16 perkara sidang pleno pelanggaran kode etik ini, sembilan anggota KPU atau Panwaslu diberhentikan dan 20 orang harus direhabilitasikan,” katanya.

Sidang pembacaan putusan dihadiri Ketua Husni Kamil Manik beserta Komisioner Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Arief Budiman dan Hadar Nafis Gumay, serta perwakilan kedua pasangan capres-cawapres.

PB HMI MPO: Hindari Konflik Berkepanjangan Pascaputusan MK

HMINEWS.Com – Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI MPO mengeluarkan pernyataan atas sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi.

“Sengketa Pemilihan Umum sudah tidak asing lagi mewarnai persidangan di Mahkamah Konstitusi RI. Lantas apakah sebenarnya konsekuensi hukum atas putusan MK tersebut? Tentunya masih banyak rakyat awam akan hal tersebut, terlebih lagi saat ini sedang disidangkan sengekta Pilpres 2014-2019. Suhu politik memanas dan menguji demokrasi Indonesia,” papar staf Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Aria Bima Sakti, di Jakarta, Jum’at (15/8/2014).

Aria Bima Sakti menjelaskan, menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan MK yang telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 dimana dijelaskan “MK Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD RI 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

“Dengan demikian secara teoritis, final bermakna bahwasannya putusan MK berkekuatan hukum tetap setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, dan makna sifat mengikat tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia” lanjutnya.

Ia menegaskan, Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO akan mengawal keberlangsungan proses hukum pascaputusan MK terkait sengketa Pilpres yang sedang berlangsung, mengimbau agar para pihak menghormati dan menjunjung tinggi tegaknya hukum di negeri ini, demi upaya menghindari konflik yang berkepanjangan.

Akhirnya Yusril Bersaksi pada Sidang Sengketa Pilpres

yusrilHMINEWS.Com – Akhirnya pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra hadir sebagai saksi pada sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski dihadirkanoleh tim Prabowo-Hatta, Yusril menegaskan dirinya benar-benar sebagai saksi ahli dan tidak berpihak pada salah satu kubu capres-cawapres yang bersengketa.

“Saya hanya bertindak sebagai ahli, tidak memihak kepada pihak manapun, saya bicara sesuai dengan keyakinan saya dan saya disumpah. Orang bisa membaca keterangan ahli saya yang tidak membela sini, membela yang itu. Saya hanya menjelaskan dari segi konstitusi,” kata Yusril usai bersaksi di sidang MK, Jum’at (15/8/2014).

Yusril mengaku malam sebelumnya ditelepon oleh Jokowi, dan kepada capres tersebut ia katakan akan memihak konstitusi. “Tadi malam Pak Jokowi juga menelpon saya, saya menerangkan, ‘Pak Jokowi saya hadir sebagai ahli dan diminta oleh pihak Prabowo. Saya akan menyampaikan sesuai dengan keahlian saya dan saya tidak akan memihak manapun, saya hanya akan memihak kepada konstitusi,” ujarnya.

Dengan keterangan tersebut, Yusril berharap kubu Jokowi bisa menerima. Ia juga menyatakan: “Tadinya saya ingin mengajukan sendiri, tapi pihak Prabowo minta saya, tapi bila Pak Jokowi minta saya juga akan datang karena saya ingin menerapkan sistem hukum secara objektif,” tandasnya.

Putri Widji Thukul Ingatkan Jokowi Soal Hendropriyono

fitriHMINEWS.Com – Putri aktivis Widji Thukul, Fitri Nganthi Wani yang juga pendukung Jokowi mengingatkan agar Jokowi menepati janjinya dalam kampanye. Ia menulis surat terbuka yang dipublikasikannya melalui akun fesbuk pribadinya.

Masih ingat ini kan Pak? :’)
Bapak sendiri lho yg bilang #JokowiMenolakLupa.
Ketika semua orang bikin avatar “I Stand On The Rights Side”, sy lebih suka bikin avatar dengan tulisan “
I Am On The Human Right Side And I Stand With Joko Widodo” (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203265044325607&set=pb.1194406735.-2207520000.1407694363.&type=3&theater).

Bapak ngerti kan maksud sy? Melawan lupa tidak jauh2 dari melawan luka, pak. Dan itu harus tanpa perkecualian. Bisa dipahami kan pak?

Revolusi mental sebuah negara dimulai dari menghargai nyawa rakyatnya meskipun cuma 1 nyawa, pak. Jika bapak ingat bapak saya, jika bapak memakai puisi bapak saya untuk melawan puisi kubu Prahara, tolong ingat Alm.Munir juga pak. Alm.Munir juga punya jasa besar dalam perkembangan kasus bapak saya.

Dan dia dibunuh! Dibunuh karena memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk hak asasi bapak saya. Bapak tau juga kan siapa pembunuhnya? Bapak tau kan bagaimana negara menyepelekan kasusnya?
Hindari budaya perkewuh dan tak berdaya karena pernah dibantu orang pak. Jadilah objektif pak.

Sensitiflah terhadap mereka yg berpotensi punya lidah penjilat dan membahayakan diri bapak. Sy tau bapak masih bisa diandalkan. Sy tau bapak masih bisa kami cintai. Karena bapak hanyalah satu2nya, berbeda dgn yg lain.. :’)

Saya harap ini hanya ujian yang mengasah keimanan bapak. Dan semoga ujian ini cepat berlalu karena melihat bapak seperti ini kami turut tersakiti pak.

Di tanganmu ada harapan kami, jangan remukkan itu.
Salam Ingatan.

cc: Ir H Joko Widodo, Joko Widodo, Eko Sulistyo
Saya berdialog dengan Dionisius Utomo Rahardjo, ayah dari Petrus Bima Anugrah, dan Fitri Nganthi Wani, putri sulung Wiji Thukul. Kedua keluarga mereka adalah aktivis yang hilang tahun 1998.

Mereka menolak untuk lupa dan mengharapkan pelanggaran HAM dapat dituntaskan di Indonesia.

#Salam2Jari #JokowiMenolakLupa
Foto: Saya berdialog dengan Dionisius Utomo Rahardjo, ayah dari Petrus Bima Anugrah, dan Fitri Nganthi Wani, putri sulung Wiji Thukul. Kedua keluarga mereka adalah aktivis yang hilang tahun 1998. Mereka menolak untuk lupa dan mengharapkan pelanggaran HAM dapat dituntaskan di Indonesia. #Salam2Jari #JokowiMenolakLupa

GPII Dukung Netralitas dan Independsni KPU-Bawaslu

gpii.HMINEWS.Com – Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menyerukan para pendukung dua pasang capres-cawapres tidak melakukan tindakan provokatif terhadap rakyat. Solus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi suatu negara.

GPII menyatakan, situasi pasca Pilpres 09 Juli membuat banyak masyarakat khawatir terhadap kinerja KPU menjadi terganggu oleh tindakan para pendukung capres-cawapres.

“Sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan bersama bahwa pengumuman secara resmi oleh KPU dilaksanakan hingga tanggal 22 Juli 2014, maka kepada para kandidat beserta pendukungnya untuk dapat menghormati atas kesepakatan bersama penyelanggaraan pemilu yang aman, jujur, adil dan damai sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Bersama pada tanggal 3 Juni 2014 di Jakarta,” Koordinator Lapangan GPII hasil muktamar bersama GPI-GPII di Medan, Khaerudin Lumaluntur di Jakarta, Senin (14/7/2014).

Dengan alasan itu, GPII menyerukan penguatan netralitas KPU, BAWASLU, dalam proses rekapitulasi penghitungan suara sebagai bagian dari tahapan pemilu dalam menghasilkan keputusannya, meminta TNI /POLRI dan aparat lainnya untuk tetap netral/tidak berpihak, serta menindak tegas setiap upaya tindakan yang mengarah kepada provokasi yang berpotensi terganggunya kehidupan masyarakat.

Gerakan yang berpusat di Menteng tersebut juga mengimbau masyarakat bersikap tenang dan tetap menjaga persatuan serta menjaga suasana damai yang harmoni.

Menjahit Kembali Merah Putih Kita

supporter
Merah Putih Bersatu (ilustrasi supporter sepakbola Indonesia)

HMINEWS.Com – Pasca Pilpres 9 Juli 2014, setelah setelah dua calon presiden mengklaim kemenangannya masing-masing, kita menghadapi masa ketidakpastian panjang. Problem ini memunculkan berbagai spekulasi munculnya kekerasan, konflik, hingga melambatnya investasi dan laju ekonomi. Selain itu, Pilpres 2014 ini juga mengubah peta struktur sosial masyarakat kita menjadi dua (oposisi biner). Sangat jelas, konsekuensinya adalah kedaulatan politik dan negara yang plural ini.

Berdasarkan pada konteks tersebut, Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol Indonesia) mengadakan studi kualitatif mengenai Diskursus Pilpres 2014, dengan metode “Discourse Analysis.” Menganalisis lima aspek utama, yaitu: (1) Debat dan emosi publik; (2) Kampanye hitam dan negatif; (3) Collective action dan orientasi politik; (4)  Intervensi asing; dan (5) pembelahan masyarakat.

Merah – Putih yang Terbagi: Diskursus Pilpres 2014

Debat dan Emosi Publik:

  Sebelum Pilpres 9 Juli   Sesudah Pilpres 9 Juli  Dampak
  • Penuh harapan terhadap visi, misi, dan program kerja Capres-Cawapres
  • Terkonsentrasi dan tersubyektivikasi oleh substansi yang dibawakan oleh  Capres –Cawapres
  • Hasil debat didrive untuk mendulang suara, dan  menskoringkan hasil debat di sosial media menjadi trending topic
  • Pangung debat hadir di mana-mana, dan masyarakat terkelompokkan menjadi dua
  • Pembenaran terhadap visi, misi, dan program kerja Capres-Cawapres
  • Personifikasi Capres-Cawapres
  • Saling klaim kemenangan versi debat, berpengaruh kepada versi survey. Di sini, hasil debat dijadikan propaganda kemenangan
  • Panggung politik diarahkan secara berlawanan, saling serang, hingga pembunuhan karakter yang tentunya tidak elegan bila ditinjau dari etika politik kita
Terciptanya masyarakat tontonan – spectacle society,

Kampanye Hitam dan Negatif

  Sebelum Pilpres 9 Juli   Sesudah Pilpres 9 Juli  Dampak
  • Catatan Politica Wave selama Mei-Juni 2014, terdapat 458.678 kampanye hitam.
  • Jokowi-JK merupakan pasangan  yang paling banyak diserang oleh kampanye hitam, dengan persentase 74,5% serangan kampanye hitam dan 25,5% kampanye negatif.
  • Prabowo-Hatta lebih banyak mendapat kampanye negatif, sebesar 83,5% dibandingkan kampanye hitam sebesar 16,5%.
  • Hasil observasi pasca pilpres kampanye hitam dan negatif, lebih banyak menyerang Prabowo-Hatta. Di mana isu yang berkembang, bahwa kubu Prabowo-Hatta tidak siap kalah dan akan melakukan kekerasan.
  • Deklarasi pemenangan yang terlalu dini, sebelum data mencapai 100%, oleh Kubu Jokowi – Jusuf Kalla, menjadi tending topic negatif untuk pasangan tersebut. Jokowi – JK dinilai terlalu prematur mendeklarasikan kemenangan
Politik kehilangan kesantunan – Senjakala Demokrasi adalah katastrofi bagi perkembangan demokrasi kita

Collective Action dan Orientasi Politik

  Sebelum Pilpres 9 Juli   Sesudah Pilpres 9 Juli  Dampak
  • Legitimasi lembaga survey, sehingga memicu lahirnya berbagai lembaga survey. Yang terdaftar di KPU 50 Lembaga Survei
  • Legitimasi KPU
  • Delegitimasi lembaga survey
  • Delegitimasi KPU
  • Proyeksi dan Potensi Politisasi MK
Munculnya berbagai gerakan sosial di tingkat grasroot, yang dapat memicu ketidakstabilan keamanan, pertikaian, dan konflik

Intervensi Asing

Sebelum Pilpres 9 Juli Sesudah Pilpres 9 Juli
  • Pemberitaan media asing yang tidak berimbang.
  • Isu gelontoran dana asing dalam Pilpres
Massifnya pemberitaan media asing menyudutkan pasangan Prabowo-Hatta.Pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan oleh para Jurnalis Asing kepada Prabowo mengarah pada “bila anda kalah”

Spekulasi kedatangan Bill Clinton, 22 Juli 2014

Bagi Kubu Jokowi-JK isu intervensi asing menjadi senjata politik baru dalam pilpres ini. Tim Kampanye Jokowi-JK merasa aneh dengan tuduhan sejumlah pihak yang mengeksploitasi intervensi asing di ajang Pilpres 2014.

Melucuti kedaulatan NKRI

Pembelahan Masyarakat

Sebelum Pilpres 9 Juli Sesudah Pilpres 9 Juli
  • Bersifat laten dan parsial
  • Optimisme untuk menyatu kembali
  • Berbeda, tapi kedua-duanya adalah putra-putri terbaik bangsa.

 

  • Bersifat manifest dan massif. Pada level grasroot, misalnya: pembelahan pada keluarga menyebabkan perceraian. Level komunitas: perselisihan antar kelompok.
  • Pesimisme masyarakat, berujung pada keresahan sosial, yang sudah menggejala dibeberapa tempat
  • Beberapa pernyataan elite yang mempertegang situasi. (1) Burhanudin “KPU keliru kalau tidak menetakan Jokowi sebagai pemenang Pilpres”; (2) Fadli Zon “Tak ada scenario kalah”; (3) Panglima TNI dan Kapolri mengatakan “Siaga 1”.

Menjahit Kembali Merah – Putih Kita

Perlu waktu yang tak sedikit untuk mengembalikan “pembelahan masyarakat” ini kepada bentuk struktur semula pasca Pilpres 2014. Untuk itu, perlu dilakukan Rekonsiliasi, Reorientasi Sistem Kaderisasi dan Pendidikan Politik, Spirit Kebangsaan, dan Spirit Kedaulatan.

Rekonsiliasi dan pencegahan konflik pasca Pilpres mutlak diperlukan antara dua kubu kontestan. Pilpres 2014 yang hanya menyajikan dua pasang calon, dalam banyak hal mencerminkan kegagalan elite politik melahirkan generasi pemimpin bangsa. Untuk itu, perlu reorientasi sistem kaderisasi dan pendidikan politik di masa mendatang.

Menumbuhkembalikan Spirit Kebangsaaan dengan mengedepankan semangat spiritualitas, toleransi, saling menghargai, bersatu, dan adil yang bertumpu kepada ideologi berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila.

Point penting dari ajang Pilpres ini adalah “kedaulatan bangsa”, di mana ke depan tujuan dan tantangan bernegara akan teramat besar, siapapun yang akan menjadi presiden kita nanti, diperlukan komitmennya untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Demikian studi kualitatif Puspol Indonesia yang diketuai Ubedillah Badrun (Direktur) dan Ketua Litbang Ahmad Tarmiji A.

Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Minta Lembaga Survey Jujur

Suasana Pilpres 09 Juli 2014 di Hong Kong
Suasana Pilpres 09 Juli 2014 di Hong Kong

HMINEWS.Com – Sejumlah anggota masyarakat Indonesia di Pittsburgh, Pennsylvania, AS menyatakan sikap politik mereka terkait dengan rekapitulasi perhitungan pemilu yang jujur dan transparan. Gerakan-gerakan dukungan dan sikap politik banyak bermunculan selama musim pemilihan presiden tahun 2014 ini. Fenomena ini menunjukkan tingginya partisipasi aktif warga Indonesia di luar negeri terhadap situasi politik di tanah air.

“Perlu ditegaskan, bahwa partisipasi politik warga Indonesia di luar negeri tidak bisa dianggap kecil, dan pemahaman politik mereka cukup luas mendalam, tidak hanya mengandalkan informasi media saja”, demikian kata Anis Sundusiyah, warga Indonesia yang sedang menempuh S3 di Universitas Pennsylvania, Ahad (13/7/2014).

Mewakili masyarakat Indonesia yang berada di Pittsburgh, Anis menyampaikan rasa syukurnya atas penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014 yang berlangsung aman dan demokratis. Oleh karena itu berharap agar KPU tetap bertindak adil, menjaga hasil pilpres dengan bersih, jujur, transparan dan bebas manipulasi.

“Kami juga menyerukan kepada lembaga-lembaga survey yang melaksanakan quick count agar menyajikan hasil quick count secara jujur dalam koridor ilmiah, etika dan dapat mempertanggung-jawabkannya secara hukum”, pungkas staf pengajar IAIN Walisongo Semarang tersebut.

Setelah Tak Ada Lembaga Survey Netral, Apa?

rqcDua kubu lembaga survey, pendukung dua pasang Capes/Cawapres, saling melaporkan sebagai buntut kisruh hasil hitung cepat (quick count) Pilpres 09 Juli 2014. Lembaga survey yang terlebih dahulu dialporkan adalah Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Cyrus dan Center for Strategic and International Studies (CSIS)

M Maulana, salah seorang anggota tim advokat Prabowo-Hatta, menyatakan SMRC patut diduga tidak independen dan partisan karena Saiful Mujani mengakui secara terbuka berkampanye negatif menentang pencalonan Prabowo. Sementara Cyrus adalah konsultan pemenangan Jokowi sewaktu Pilgub DKI 2012. Demikian kata dia dalam saat melapor ke bawaslu, Jumat (11/7/2014).

Selain melaporkan dua lembaga survei tersebut, mereka juga melaporkan salah satu pengamat politik bernama Adrinof Chaniago. Trim advokat Prabowo-Hatta mengaku mendapat informasi bahwa Adrinof merupakan konsultan Jokowi saat Debat Capres.

Sebagai serangan balik, 4 lembaga survey yang dinilai mendukung Prabowo-Hatta pun dilaporkan. Keempatnya adalah Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survey Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC) dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Laporan bukan ditujukan ke Bawaslu, akan tetapi ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim Mabes Polri), dan pelapornya adalah Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta, Sabtu (12/7).

Keempat lembaga survei tersebut dituduh telah melakukan pembohongan publik dengan memanipulasi data dalam quick count Pilpres dan memenangkan kubu Prabowo-Hatta, berbeda dari umumnya lembaga survey yang hasilnya memenangkan Jokowi-JK.

Pihak PBHI Jakarta mengaku menemukan bukti yang menunjukkan manipulasi data di lapangan oleh keempat lembaga survey, salah satunya adalah angka prosentasi jumlah responden yang mencapai 100,35 persen dari angka wajarnya, yakni 100 persen.

Pandangan Kritis

Quick count merupakan terobosan ilmiah yang telah teruji, meski tidak selalu tepat. Sah-sah saja mempercayai quick count sebagai sebagai sebuah metodologi. QC memang ilmiah, tetapi bukan berarti tidak bisa dimanipulasi sama sekali. Ianya menjadi wajar dan representatif, salah satunya indikatornya, manakala dilakukan secara transparan dan tidak salah dalam pengambilan sampel.

Temuan kejanggalan proses penghitungan ini yang sudah banyak dikaji. Misalnya, (tidak jadi deh, hehe ). Percaya seratus persen terhadap lembaga survey itu konyol, demikian juga sebaliknya terhadap lembaga negara yaitu KPU, apalagi Ketua KPU sendiri mengatakan hasil real count KPU pun tidak mutlak. Lho? Artinya masih bisa digugat ke MK jika ditemukan kejanggalan.

Sebenarnya quick count bisa digunakan untuk mengawal real count. Sayangnya, dari awal lembaga-lembaga survey yang melakukan penghitungan cepat ini dinilai sudah tidak netral, dan dibiayai pihak tertentu. Pun demikian dengan quick count yang dilakukan oleh lembaga negara yang seharusnya netral. Namun demikian, masyarakat (yang tidak tergabung ke dalam berbagai lembaga survey) tetap bisa memainkan perannya. Toh KPU telah menempuh terobosan baru dengan mengunggah form C1 ke internet yang bisa dipantau dari mana saja.

Fathur

Efek Pilpres: Adu Petisi Online Serang Metro-TV One

metro vs tv oneHMINEWS.Com – Dampak Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan keberpihakan media berlanjut dengan pembuatan petisi online di change.org. Petisi ditujukan untuk mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mencabut izin siaran dua stasiun televisi.

Pertama petisi dibuat oleh orang yang mengaku bernama Teuku Kemal Fasya, warga Lhokseumawe, Aceh, tiga hari lalu, dan kini telah mendapat 28.049 tandatangan secara online, dan diperkirakan bakal terus bertambah.

Kedua, petisi tandingan yang dibuat untuk mendesak pencabutan izin siaran Metro TV. Dalam petisi ini, alasan yang dikemukakan sama persis dengan yang dibuat petisi pertama. Perubahan atau perbedaan hanya pada nama stasiun tv serta nama pihak yang mengajukan petisi, yaitu Masyarakat Transparansi Informasi Indonesia (bukan Masyarakat Transparansi Indonesia). Pagi ini, Senin (14/7/2014) petisi telah mendapat 14.846 tandatangan secara online, diperkirakan akan terus naik.

Inilah alasan -yang sama- yang dibuat kedua pembuat petisi: yaitu dinilai “terbukti secara sistematis, terencana, sporadis, dan cukup lama menyebarkan kabar bohong, propaganda, dan fitnah yang bisa mengarah kepada perpecahan nasional.”

“Apa yang dilakukan Metro TV/ TV ONE bukan saja melanggar ketentuan penyiaran, tapi juga penistaan pada prinsip utama pemilu seperti memberikan kabar bohong tentang berbagai isu selama Pilpres, menyiarkan berita tanpa prinsip keseimbangan yang layak, membangun opini meresahkan kecurangan yang tak berdasar yang mendiskreditkan salah seorang kandidat presiden Prabowo Subianto, melakukan kampanye kepada pasangan Jokowi – JK pada hari tenang 6-8 Juli 2014, menyiarkan hasil hitung cepat (quick count) Pemilu Presiden 9 Juli 2014 dari lembaga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas metodologisnya, dan menyembunyikan hasil survei yang berbeda dengan preferensi politik Metro TV/TV ONE.”

Sejauh apa petisi ini memberikan dampak?

Mengapa Quick Count Agak Aneh

qcSaya ditanya mengapa belum menyetujui hasil Quick Count lembaga-lembaga kredibel yang memenangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Ini karena memang hasilnya bertentangan dengan prediksi dimana jauh-jauh hari bahkan bulan kita sudah katakan akan terjadi close to call (selisih tipis) sekitar 3% saja, dan SBY akan mengambil peran sebagai mediator. Ini merujuk pada teori base case yang diperkenalkan guru ekonometrika Dale W. Jurgenson dari Harvard adanya faktor exonegenous variable, atau hal-hal yang mengubah secara dramatis terhadap perhitungan dan nilai-nilai.

Dalam kasus pilpres 2014 kita sekarang, maka media massa dan media sosial terlibat aktif dalam proses exogenous tadi. Hal ini terjadi karena ada kasus dasar (base case) yang kita set dan kemudian kita adopsi sebagai asumsi rujukan (default assumption). Asumsi ini digunakan karena kita membutuhkan model dan simulasi untuk memahami sebuah kasus dan mengambil alternatif kasus jika dibutuhkan.

Pada kasus kita ini asumsi dasarnya adalah:

1. Jokowi harus menang karena popularitas dan elektabilitasnya tinggi (di atas 70%)
2. Jokowi harus menang meski dipasangkan dengan sandal.

Pada perkembangannya adalah, bahwa semua lembaga survey sepakat dalam satu setengah bulan, elektabilitas dan popularitas Jokowi menurun sementara Prabowo menunjukkan tren naik. Rata-rata menempatkan posisi puncak bagi kedua kandidat pada angka di bawah 50%. Di sini kemudian muncul dorongan dari base-case assumption kepada alternative case. Kira-kira bagaimana jika nanti garis elektabilitas Jokowi yang terus menurun akan bertemu dengan garis elektabilitas Prabowo yang menanjak. Titik “cross” atau simpang dari kedua orang ini adalah pada titik 48% atau amannya titik 50%. Saya yakin semua lembaga survey percaya itu.

Sangat sulit mengabaikan tren berhenti di titik itu bagi kedua pihak, yang artinya apa mau dikata elektabiltias Jokowi akan terus turun dan Prabowo akan menyalip (crossing). Sehingga ini menimbulkan pertanyaan dan kegusaran bagi semua pihak konsultan tentunya. Apa mungkin akhirnya Jokowi tersalip Prabowo? Jawabannya ya, karena terjadi rasio konstan dari trend penurunan-kenaikan kedua kandidat tadi.

Nah, menghindari posisi ‘tidak enak’ bagi salah satu pihak ini maka, ada alternative case yang perlu dimunculkan melalui asumsi baru yaitu:
1. Jokowi menang menurut QC lembaga kredibel
2. Jokowi kalah menurut QC lembaga yang dipertanyakan kredibilitasnya
3. Jokowi kalah hanya jika dicurangi.
4. Jokowi harus menang, jika kalah maka lembaga dipertanyakan kredibilitasnya atau terjadi operasi kecurangan (Jusuf Kalla).

Nah, di sini kata “kredibilitas” dan “kecurangan” akan menjadi: exogenous variable, yang kita bahas di atas sebelumnya. Menggantikan hal yang penting juga kita pertanyakan, yaitu bagaimana tren menurunnya Jokowi dan menanjaknya pamor Prabowo ternyata berhenti di angka 48% oleh lembaga-lembaga survey tadi. 

Bagaimana tren dalam 1,5 bulan yang bergerak sligthly moderate tiba-tiba secara non konvensional bounching (melambung lagi) dimana Jokowi bergerak naik mendadak dari tren penurunan di angka 48% (SMRC) menjadi 52,45%.

Decline Projection pada kandidat yang terus mengalami defisit (Jokowi) sebetulnya memiliki rasio konstan secara nasional. Ini kenapa kita dengan mudah melihat rata-rata suara hampir seimbang menunjukkan penurunan dan kenaikan. Namun ketika terjadi bounching seperti yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga survey yang kredibel dengan menunjukkan angka kenaikan 4% dalam satu hari pemilihan ini benar-benar ajaib.

Sehingga wajar kita yang masih mau berpikiran sehat dan fair ingin tahu juga bagaimana hitung-hitungannya terjadi. Tetapi tetap saja, Pilpres ini sudah diputuskan siapa peserta dan wasit-wasitnya. Untuk itu lebih baik kita bersabar menunggu hasil pasti KPU pada 22 Juli besok.

Andi HakimAndi Hakim