Lagi, 16 TKI Asal Situbondo Ditangkap Di Malaysia

HMINEWS.COM, Jakarta – Kabar tertangkapnya 16 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Situbondo di Malaysia membuat prihatin. Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh pun turut angkat bicara.

“Kita semua turut prihatin atas kejadian ini, saya yakin ini hanya masalah ketidaktahuan teman-teman TKI saja, soal penggunaan dokumen visa”, ungkap Nihayah, Kamis, (6/10/2016).

Nihayah menjelaskan tentang pentingnya diadakan sosialisasi kepada para calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. Agar ketika sudah berada disana, tidak terjadi masalah, khususnya terkait dokumen.

“Walaupun secara dokumen mereka tidak lengkap namun mereka tetap warga Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh negara. Oleh sebab itu, saya akan bantu semakmimal mungkin untuk mencarikan jalan keluar,” terang Nihayah.

Legislator F-PKB ini mengatakan dirinya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membantu proses pemulangan para TKI tersebut.

“Saya telah melakukan koordinasi dengan BNP2TKI, Pihak Kedubes RI di Malaysia, dan Disnaker Situbondo, untuk mengupayakan pembebasan dan pemulangan ke 16 TKI tersebut,”pungkasnya.

Sebelumnya, diketahui sebanyak 16 TKI asal Situbondo ditangkap Imigrasi Malaysia. Mereka diamankan di kamar kosnya, di wilayah Johar Baru Malaysia, karena tidak bisa menunjukkan dokuman sah sebagai TKI legal, akhir September lalu.

Ironinya, sebanyak 16 TKI itu seluruhnya berasal dari satu kampung di Situbondo, yakni Dusun Pesisir Utara, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Mereka rata-rata menjadi TKI di Malaysia dengan menggunakan visa kunjungan, karena dikiranya bekerja menjadi TKI di Malaysia bisa dengan visa kunjungan sudah legal atau resmi.

PKS dan PKB Paling Interaktif di Dunia Maya

HMINEWS.Com – Jakarta (17/11) WikiDPR.org bekerjasama dengan DPR Watch danSelasar.com merilis data keaktifan anggota DPR di twitter. Data yang dikemas dalam sajian infografis ini menampilkan dua temuan utama yakni jumlah anggota DPR per fraksi yang memiliki akun twitter dan tingkat keaktifan akun-akun tersebut. Infografis ini menunjukkan secara nyata upaya transparansi dan akuntabilitas dari setiap anggota DPR di dunia maya.

“Twitter adalah medium komunikasi yang paling interaktif saat ini. Melalui medium ini anggota DPR dapat berkomunikasi dua arah dengan konstituennya, ini kenapa kepemilikan akun twitter penting sebagai awal untuk keterbukaan pada publik,” jelas Hayati, pegiat WikiDPR.org. Hayati menambahkan bahwa data ini penting karena selayaknya wakil rakyat membuka komunikasi dan tidak jatuh menjadi elit baru di masyarakat.

Hasil riset WikiDPR.org, DPR Watch, dan Selasar.com ini menunjukkan data bahwa PKS dan PKB adalah dua fraksi yang paling interaktif di jagat twitter. PKS di posisi pertama dengan 31 dari 40 anggota fraksinya memiliki akun twitter (77,5%). Dari 31 anggota yang memiliki akun twitter, 17 diantaranya atau 42,5% tergolong aktif. PKB di posisi kedua dengan 66% anggota fraksinya memiliki akun twitter dan 38,3% tergolong aktif.

Bila PKS dan PKB berada di posisi atas, kompatriot PKS di Koalisi Merah Putih, Gerindra berada di posisi bawah dengan hanya 39 dari 73 anggotanya yang memiliki akun twitter atau 53,4%. Tingkat keaktifan anggota Gerindra dalam menggunakan medium twitter pun tergolong rendah yakni hanya 10 anggotanya yang aktif atau 13,7%.

Hayati menambahkan tingkat keaktifan twitter diukur dari terakhir kali anggota dewan mengetwit. “Dianggap aktif bila setidaknya sampai Oktober 2014 mereka masih berkicau di twitter. Banyak kita temui saat masa kampanya sangat aktif ngetwit namun setelah dilantik justru tidak aktif. Padahal komunikasi dengan konstituen seharusnya harus terus berjalan,” ujar Hayati.

Baik WikiDPR.org, DPR Watch, dan Selasar.com berharap hasil penelitian ini dapat mendorong anggota dewan untuk menjaga interaksi dengan konstituennya.

“Medium komunikasi tentu beragam, namun twitter adalah salah satu medium paling terbuka dan demokratis. Jika ini dimanfaatkan dua arah untuk menampung aspirasi jelas akan mendorong peningkatan kualitas kinerja anggota dewan,” pungkas Hayati.