PKS dan PKB Paling Interaktif di Dunia Maya

HMINEWS.Com – Jakarta (17/11) WikiDPR.org bekerjasama dengan DPR Watch danSelasar.com merilis data keaktifan anggota DPR di twitter. Data yang dikemas dalam sajian infografis ini menampilkan dua temuan utama yakni jumlah anggota DPR per fraksi yang memiliki akun twitter dan tingkat keaktifan akun-akun tersebut. Infografis ini menunjukkan secara nyata upaya transparansi dan akuntabilitas dari setiap anggota DPR di dunia maya.

“Twitter adalah medium komunikasi yang paling interaktif saat ini. Melalui medium ini anggota DPR dapat berkomunikasi dua arah dengan konstituennya, ini kenapa kepemilikan akun twitter penting sebagai awal untuk keterbukaan pada publik,” jelas Hayati, pegiat WikiDPR.org. Hayati menambahkan bahwa data ini penting karena selayaknya wakil rakyat membuka komunikasi dan tidak jatuh menjadi elit baru di masyarakat.

Hasil riset WikiDPR.org, DPR Watch, dan Selasar.com ini menunjukkan data bahwa PKS dan PKB adalah dua fraksi yang paling interaktif di jagat twitter. PKS di posisi pertama dengan 31 dari 40 anggota fraksinya memiliki akun twitter (77,5%). Dari 31 anggota yang memiliki akun twitter, 17 diantaranya atau 42,5% tergolong aktif. PKB di posisi kedua dengan 66% anggota fraksinya memiliki akun twitter dan 38,3% tergolong aktif.

Bila PKS dan PKB berada di posisi atas, kompatriot PKS di Koalisi Merah Putih, Gerindra berada di posisi bawah dengan hanya 39 dari 73 anggotanya yang memiliki akun twitter atau 53,4%. Tingkat keaktifan anggota Gerindra dalam menggunakan medium twitter pun tergolong rendah yakni hanya 10 anggotanya yang aktif atau 13,7%.

Hayati menambahkan tingkat keaktifan twitter diukur dari terakhir kali anggota dewan mengetwit. “Dianggap aktif bila setidaknya sampai Oktober 2014 mereka masih berkicau di twitter. Banyak kita temui saat masa kampanya sangat aktif ngetwit namun setelah dilantik justru tidak aktif. Padahal komunikasi dengan konstituen seharusnya harus terus berjalan,” ujar Hayati.

Baik WikiDPR.org, DPR Watch, dan Selasar.com berharap hasil penelitian ini dapat mendorong anggota dewan untuk menjaga interaksi dengan konstituennya.

“Medium komunikasi tentu beragam, namun twitter adalah salah satu medium paling terbuka dan demokratis. Jika ini dimanfaatkan dua arah untuk menampung aspirasi jelas akan mendorong peningkatan kualitas kinerja anggota dewan,” pungkas Hayati.

PKS Belum (Partai) Islam (?)

Tsunami politik yang terus menghantam PKS sejak awal tahun ini, terus memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, elit politik, pers, tokoh agama, hingga masyarakat umum.

Diantara sejumlah kalangan yang berreaksi di atas, yang terdengar paling sadis menelan PKS adalah kalangan pers. Dimulai dari hari pertama LHI diboyong oleh KPK hingga saat ini PKS (akan) didepak dari koalisi setgab, pers tidak henti-hentinya menguliti kemana-mana berbagai prahara tentang partai dengan slogan (lamanya) “Bersih, Peduli, dan Profesional” ini.

Terlepas dari dependensi pers yang melakukan hal tersebut adalah lawan politik PKS atau bukan, sesungguhnya terkait ini ada fenomena lain yang mengambang di sini dan menjadi alasan mengapa banyak reaksi tersebut muncul. Hal ini terkait dengan ideologi (prinsip) yang dianut oleh PKS.

Partai, Islam, dan Timur Tengah

PKS terinspirasi dari ideologi Gerakan Islam Transnasional bernama Ikhwanul Muslimin (IM). Gerakan ini menyebar di sejumlah negara seperti Mesir, Turki, hingga Malaysia. IM berawal dari Mesir dengan beberapa tokohnya seperti Hassan Al Banna dan Sayyid Quthb. Sistem kaderisasi PKS sangat mengadopsi dari sistem di IM. Kaderisasi dimulai semenjak dini dan juga terinfiltrasi dalam organisasi-organisasi intra di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi, serta proses pernikahan para kader pun dirancang sedemikian rupa. Politisi PKS Zulkieflimansyah bahkan menyebut PKS sebagai partai komunis bercitarasa Islam.

1999, PKS awalnya berdiri dengan nama Partai Keadilan (PK) dan berhasil meraih pertumbuhan suara yang cukup tinggi dari pemilu ke pemilu hingga kemudian mengubah nama menjadi PKS. Tahun 2008, dalam musyawarah kerja nasional (mukernas)-nya, PKS mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka demi meningkatkan elektabilitas. Hal ini kemudian memicu konflik internal dalam tubuh PKS, antara faksi (keadilan) yang ingin mempertahankan jalan partai (gerakan) di jalan syariat Islam dengan faksi (sejahtera) yang mulai banyak berdamai dengan pragmatisme politik elektoral. Inilah salah satu pemicu tsunami politik melanda PKS tahun ini.

Cita-cita utama PKS sesungguhnya adalah hendak mewujudkan Negara Islam (khilafah). PKS sangat menyesalkan salah satu titik sejarah Indonesia yang gagal diresmikan, yaitu Piagam Jakarta yang kemudian digantikan oleh Pancasila hari ini. Mahfud MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) menyiratkan dalam salah satu pernyataannya bahwa Partai (gerakan) Islam seperti PKS berkeinginan untuk meng-Islamkan Indonesia. Hal ini sangat berbeda dan bertentangan dengan sejumlah Kelompok Islam lain di Indonesia, yang sebaliknya berniat meng-Indonesiakan Islam.

Kedua cita-cita di atas (meng-Islamkan Indonesia dan meng-Indonesiakan Islam), berangkat dari prinsip (pemahaman) yang berbeda. Dalam konsep meng-Islamkan Indonesia, PKS berpijak pada ideologi Islam yang banyak terdistorsi oleh budaya Timur Tengah (arab). Hal ini bisa terlihat dari sejumlah hitam putih perilaku kader PKS yang dekat dengan budaya tersebut. PKS berniat ingin menyeragamkan, mereduksi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia menjadi kesatuan (dakwah) Islam (konvensional).

Pemahaman PKS di atas, ditentang oleh cita-cita meng-Indonesiakan Islam. Dalam konsep ini, Islam dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai universal yang berkeinginan menjadi rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam yang lahir dan berkembang di timur tengah pun kemudian dipelajari secara substansial. Sejumlah distorsinya dengan budaya arab dicoba untuk dijernihkan dan kemudian di transformasikan serta diadaptasi dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Pemahaman PKS juga ditolak oleh seorang pengamat demokrasi timur tengah, Khaled Abou El Fadl. Ia menyatakan bahwa agama dapat menjalankan aneka peran di arena publik tanpa mengubah sistem politik yang ada menjadi teokrasi. Gagasan bahwa agama harus dikurung dalam ranah privat yang kaku supaya demokrasi yang layak bisa eksis terlalu menyederhanakan masalah, dan itu tidak mencerminkan realitas demokrasi yang sukses.

Kemudian, salah satu legenda intelektual Indonesia yaitu Nurcholish Madjid (Cak Nur), sebagai salah satu tokoh penggiat konsep meng-Indonesiakan Islam, pernah membuat terapan dari konsep tersebut dalam wujud sebuah jargon populer ; “Islam Yes, Partai Islam No!”. Jargon ini bersumber dari kajian futurologi terkait masa depan Islam politik. Perwujudan (mengaku) Islam dalam kendaraan partai politik diyakini Cak Nur menempatkan Islam dalam posisi rentan terhadap pengkerdilan nilai dan substansi sesungguhnya dari Islam itu sendiri.

Hal itu ternyata kemudian benar terjadi, terhadap sejumlah kejadian yang menyangkut PKS saat ini, banyak pihak kemudian menyebut PKS sebagai partai yang telah mencoreng sendiri Islam yang (menurutnya) ia bawa. PKS disebut telah ‘menjual’ Islam untuk kepentingan politiknya. Inilah yang memantik kontra sejumlah kalangan.

PKS seringkali memahami sumber ajaran Islam secara tekstual, inilah yang kemudian menjadikan arah pemahaman mereka semakin terombang-ambing. Sejumlah intelektual Islam Indonesia pun kerap mengingatkan PKS tentang prinsip dasar mereka, Yudi Latief (Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan) bahkan menulis buku berjudul “Tuhan pun Tidak Partisan” sebagai antitesis terhadap prinsip dasar PKS.

Lalu ketika tsunami politik semakin memporak-porandakan PKS, muncul sebuah anekdot yang (bisa jadi) nyata terjadi di PKS ; partai ini awalnya bernama partai keadilan karena ingin menciptakan keadilan di negeri ini. Lalu kemudian mereka berpikir lagi, apa tujuan dari keadilan ini?, maka kemudian hadir jawaban bahwa keadilan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka berubahlah namanya kemudian menjadi PKS. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mensejahterakan rakyat?, dan muncul jawaban “maka sejahterakanlah diri sendiri terlebih dahulu.”

Inilah kemudian, PKS kebablasan dalam arus politik praktis dengan pemahaman Islam tekstualnya dan bertahan dalam prinsip ‘men(T)uhan’.

Ibnu Budiman
Peneliti di Universitas Indonesia