Tindaklanjuti Laporan, PB HMI Bertemu Kapolri Jendral Badrodin Haiti

HMINEWS.Com- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI – MPO) bertemu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri. Pertemuan ini membicarakan dampak dari pernyataan Ketua KPK Saut Situmorang perihal HMI yang menuai kecaman.

Ketua UmumPB HMI Muhammad Fauzi memimpin langsung rombongan bertemu Kapolri pada Kamis (12/5/2016) siang.

Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan. Pertama, Kapolri meminta agar cabang-cabang HMI di daerah tak lagi membuat laporan polisi sebab locus delicti-nya berada di Jakarta. Maka laporan & pemberkasan perkara akan dipusatkan pada Bareskrim Mabes Polri.

Kedua, Kapolri mempersilakan & membolehkan aksi-aksi HMI sepanjang tak anarkis. Ketiga, kasus Saut Situmorang jangan dibenturkan pada masalah isu SARA, muslim & nonmuslim. Keempat, Polri akan tetap menindaklanjuti laporan dugaan perkara pidana yang sudah dilaporkan PB HMI (MPO) sebelumnya.

Kelima, tak menutup kemungkinan penyidikan Mabes Polri bakal menambahkan pasal-pasal tambahan apabila dalam pemeriksaan ditemukan alasan untuk itu. Keenam, Polri tetap berkomitmen atas laporan kasus ini dan akan mengusutnya.

“Saran-saran Kapolri akan kita tindaklanjuti, khususnya soal aksi agar tidak anarkis serta tidak melebar menjadi isu SARA,” kataMuhammad Fauzi usai pertemuan.

HMI MPO Harapkan Penggantian Kabareskrim Jadi Kabar Baik Penegakan Hukum

HMINEWS.Com – Komisi Hukum dan HAM Pengurus Besar HMI MPO berharap penggantian Kabareskrim Mabes Polri akan membawa kabar baik bagi penegakan hukum di Indonesia. Kasus-kasus besar yang terhenti di tangan Komjen Budi Waseso (Buwas), Kabareskrim sebelumnya, maupun kasus-kasus kontroversial yang tak tuntas, diharapkan bisa diselesaikan.

Komentar itu disampaikan Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro di Jakarta, Ahad (6/9/2015) malam.

“Terlalu dini untuk menyimpulkan pengganti Budi Waseso sama dengan penghentian penyelidikan kasus Pelindo karena pengganti Buwas juga memiliki wewenang yang sama untuk melanjutkan upaya itu.  Mari kita dorong Kabareskrim baru untuk berani melanjutkan penyelidikan kasus-kasus tersebut,” kata Zuhad Aji.

Zuhad Aji mencatat, banyak kasus kontroversial di bawah kepemimpinan Buwas yang tidak p-21 (dilimpahkan ke pengadilan), seperti kasus Pimpinan KPK, Komisioner KY Suparman Marzuki, serta kasus Pelindo.

“Tentang momentum penggantian yang bersamaan dengan upaya Bareskrim menyelidiki kasus Pelindo saya berpendapat kasus sebesar itu harus ditangani oleh perwira yang memang lebih kompeten,” lanjutnya.

Hari ini (Senin 7/9/2015) Komjen Budi Waseso (Buwas) dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BN). Sedangkan jabatannya sebelum ini, yaitu sebagai Kabareskrim Mabes Polri diserahterimakan kepada pejabat penggantinya, Komjen Anang Iskandar. Sertijab dilangsungkan di Gedung Rupatama Mabes Polri, bersamaan dengan sertijab 7 Kapolda di Indonesia.

PB HMI: Praperadilan BG Dikabulkan, Rekening Gendut Harus Tetap Diusut

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI -MPO) menyatakan, dikabulkannya gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan tidak menggugurkan substansi perkara rekening gendut perwira tinggi Polri.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan untuk menyatakan tidak sahnya status tersangka yang diberikan KPK kepadanya hari ini, Senin (16/2/2015).

“Putusan praperadilan tidaklah menggugurkan substansi perkara rekening gendut yang mengantarkan Komjend Budi Gunawan menjadi tersangka. Meski pada akhirnya Hakim Sarpin mengabulkan gugatan praperadilan Komjend Budi Gunawan untuk menyatakan tidak-sahnya status tersangka yang diberikan KPK kepadanya namun substansi perkara rekening gendut ini tetaplah fakta. Prosedur wajib dijalankan tetapi tidak boleh mengalahkan atau mengenyampingkan substansi perkara,” kata Zuhad Aji.

Meski begitu, Zuhad menegaskan, “PB HMI MPO menyerukan kepada semua pihak untuk tetap menghormati hukum dengan cara mendukung KPK melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus rekening gendut perwira POLRI sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” lanjutnya.

Menurutnya hal ini penting karena institusi POLRI diyakini masih memiliki banyak perwira yang berintegritas dan layak untuk menjadi Kapolri selain Komjend Budi Gunawan.

“Karena itu PB HMI mpo mendukung Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjend Budi Gunawan menjadi KAPOLRI demi menjaga martabat dan kewibawaan institusi POLRI sebagai penegak hukum,” tegasnya.

Apakah KPK Berpolitik?

HMINEWS.Com – KPK vs Polri menjadi salah satu isu sentral yang menghiasi media massa saat ini, sejak Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Keputusan KPK ini dinilai aneh dan ‘berbau politis’ karena diumumkan menjelang pelantikannya sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi.

“Ini kan aneh, jadi jelas KPK berpolitik,” ujar kuasa hukum BG, Eggi Sudjana saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi Barisan Nusantara bertajuk “Apakah KPK Berpolitik?”, di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (25/01/2015).

Eggi juga menyayangkan sikap Abraham Samad dan KPK. Seperti menghimbau masyarakat datang ke KPK. Demikian juga TNI diminta untuk melindungi bisa menimbulkan kisruh antarinstitusi.

“Masyarakat pada umumnya janganlah terprovokasi. Seperti yang diimbau oleh KPK disuruh datang semua ke KPK, itu provokasi namanya saya kira. Tidak pada tempatnya,” tambahnya.

Menanggapi usulan beberapa aktivis untuk memberikan imunitas kepada komisioner KPK, Eggi tidak setuju karena usulan ini tidak sesuai konstitusi.

“Argumentasinya haruslah hukum. Hukumlah yang menjadi kebenaran. Jadi tawaran kekebalan hukum tidak sesuai dengan UUD 1945, semua orang sama di depan hukum,” pungkasnya.

Sebaliknya, Ridaya Laode, aktivis anti korupsi, menyatakan bahwa KPK tidak berpolitik praktis. Kalau yang dimaksud adalah bagaimana KPK memilih dan memprioritaskan kasus-kasus besar, paling strategis dan sistematis, strategi ini layak dilakukan KPK.

Ia menjelaskan bahwa penangkapan Bambang Widjayanto (BW) oleh kepolisian beberapa hari setelah BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah bentuk kriminalisasi KPK. Banyak petunjuk yang mengarah ke simpulan demikian. BW ditangkap, Adnan dilaporkan, demikian juga Abraham Samad.

“Bukankah kriminalisasi 3 pimpinan/komisioner KPK ini adalah bentuk pelemahan KPK,” ujar Ridaya.

“Soal kisruh KPK dan kepolisian ini ada lelucon di kalangan aktivis, Abraham akan dikrimanalisasi karena pernah tidak pakai helm saat kuliah”, cerita Ridaya Laode pada sesi tanya jawab yang disambut tawa peserta diskusi.

Lanjutnya, banyak aktivitas berharap ke depan ada imunitas terbatas terhadap KPK oleh Presiden.

Pembicara kedua, Tatak Ujiyati juga menyatakan ketatnya proses screening rekrutmen KPK yang jauh dari proses politik. Namun, menurutnya, banyak kalangan yang berupaya melakukan pelemahan terhadap KPK menjadi tanda keberhasilan KPK mengusut korupsi tanpa pandang bulu.

“Dalam perjalanannya semua kalangan sudah disentuh KPK. Sekarang terlihat banyak yang membenci KPK ini sudah mengakumulasi. Karena dari berbagai latar belakang, politisi, hakim, jaksa, bupati/walikota, bahkan hakim MK sudah disentuh KPK”, kata Tatak Ujiyati, aktivis anti korupsi dalam diskusi Barisan Nusantara.

Namun, menurutnya, kalau KPK juga tidaklah bisa dikatakan lembaga super body karena penyidik masih banyak diambil dari kepolisian dan kejaksaan. Ini menandakan adanya ketergantungan KPK terhadap lembaga lain dalam perekrutan alat KPK.

“Padahal dengan mandirinya KPK merekrut anggotanya akan sangat membantu mengatasi darurat korupsi di Indonesia”.

Tatak Ujiyati setuju jika yang terjadi sekarang terhadap KPK merupakan upaya pelemahan KPK. Kriminalisasi beberapa komisioner KPK sebenarnya adalah pelemahan KPK secara sistematis. “Dengan upaya itu, KPK tidak bisa memproses kasus hukum tersangka BG,” sambungnya.

Karena itu Tatak Ujiyati mempertanyakan komitmen Presiden terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi soal status BG yang ternyata sudah “distabilo merah” jauh-jauh sebelum diumumkan KPK.

“Padahal adanya KPK muncul karena berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga hùkum formal yang sudah ada seperti kejaksaan dan kepolisian,” terangnya.

Firman

Presiden Perlu Terbitkan Perppu Hak Imunitas Pimpinan KPK

HMINEWS.Com – Usulan Denny Indrayana agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) yang memberikan hak imunitas bagi pimpinan KPK bisa menjadi solusi bagi kisruh KPK Vs Polri ini. Demikian disampaikan salah satu ketua DPP Gerindra, Habiburokhman melalui rilisnya, Ahad (15/1/2015).

Menurut Habiburokhman dalam kasus BW sangat aneh  peristiwa yang terjadi tahun 2010 baru dilaporkan tahun 2015 dan dalam hitungan hari sudah naik ke tingkat penyidikan. Laporan terhadap Adnan Pandu Praja juga tak kalah janggal, peritiwa yang dilaporkan terjadi 8 tahun lalu atau tepatnya tahun 2006.

“Jika terus dibiarkan, kondisi ini dipastikan akan memperlemah KPK karena karena konsentrasi pimpinannya menjadi terganggu. Yang lebih parah, kriminalisasi tersebut dapat membuat pimpinan dan jajaran dibawahnya demoralisasi atau bahkan trauma dalam mengusut perkara-perkara korupsi beresiko tinggi,” paparnya.

Ia juga menilai, kasus ini tidak serta merta bisa dicap sebagai fenomena “coruptor fight back”, namun secara umum fenomena tersebut  adalah fenomena yang biasa terjadi dalam perang melawan korupsi. Koruptor yang memang pejabat negara dan memegang kekuasaan akan memakai segala kekuasaannya untuk melindungi diri. Tantangan akan semakin besar jika yang dibidik adalah pejabat di bidang hukum, karena ia juga punya kewenangan melakukan tindakan hukum untuk menyerang balik.

“Untuk itu hak imunitas bagi pimpinan KPK sudah saatnya direalisasikan namun dengan batasan yang jelas. Secara teknis pengaturan soal hak imunitas tersebut bisa dituangkan dalam produk hukum Perppu yang dalam waktu dekat  bisa segera dikeluarkan oleh Presiden untuk kemudian disetujui oleh DPR,” lanjutnya lagi.

Yang diatur dalam Perpu tersebut adalah jaminan agar pimpinan KPK tidak bisa dituntut secara pidana atas perbuatan hukum yang ia lakukan sebelum ia menjabat. Perlu digarisbawahi jika hak imunitas tersebut hanya  berlaku sepanjang masa jabatan dan akan hilang dengan sendirinya jika ia tak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK. Dengan demikian  Perppu tersebut tidak akan melanggar azas persamaan di muka hukum (equality before the law).

Dengan adanya hak imunitas ini maka pimpinan KPK bisa konsentrasi penuh menyelesaikan tugas-tugasnya yang begitu berat tanpa takut mendapatkan persoalan atas peristiwa hukum yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya.

Pemberian hak imunitas ini harus sejalan dengan penyempurnaan proses seleksi pimpinan KPK baik di tingkat Panitia Seleksi maupun tingkat DPR. Jadi orang-orang yang sejak awal terdeteksi bermasalah harus sudah dinyatakan  gugur terlebih dahulu dalam proses seleksi tersebut sehingga KPK juga tidak dijadikan bungker untuk lari dari masalah hukum

Perlindungan hukum atau Hak imunitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan hal baru bagi kita . Selama ini sudah ada perlindungan hukum  yang diberikan kepada saksi pelapor kasus korupsi. Pasal 10 ayat (1) UU 13/2006 yang menyatakan, Saksi, Korban dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Selain itu, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimenyatakan, KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Jika saksi saja mendapatkan perlindungan hukum dan imunitas, maka sangatlah wajar jika pimpinan KPK mendapatkan hal yang sama. Presiden Jokowi sebagai pemegang mandat dari rakyat sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan harus mau menggunakan kewenangannya menyelesaikan kisruh ini.

PB HMI: Penangkapan Wakil Ketua KPK Perburuk Citra Polri

zafHMINEWS.Com – Ketua Komisi Hukum dan HAM Pengurus Besar HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro, menilai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri nyeleneh.

“Dalam perspektif penegakan hukum an sich sesungguhnya kejadian penangkapan terhadap tersangka seperti ini suatu kewajaran, tetapi dalam perspektif sosiologis-politis kasus ini menjadi nyeleneh. Pertama, tidak biasanya kepolisian menangani kasus yang melibatkan pejabat negara dalam waktu yang singkat dan super cepat,” kata Zuhad Aji, Jum’at (23/1/2015) siang.

Kedua, lanjut alumni UII Jogja tersebut, tidak biasanya kepolisian bersemangat untuk melakukan penangkapan pada pejabat negara tanpa didahului dengan “unggah-ungguh” mengundang (pemanggilan). Ketiga, polisi “memilih” waktu pengungkapan kasus bersamaan dengan pengusutan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu petinggi POLRI yaitu Komjend Budi Gunawan.

“Khusus terhadap poin ketiga, jika pihak kepolisian tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas kepada publik, tidak menutup kemungkinan memunculkan kembali kesan buruk terhadap institusi POLRI. Publik akan melihat bahwa POLRI terkesan menjadi penghalang bagi kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK yang ujungnya POLRI justru akan menjadi “musuh bersama” rakyat Indonesia yang pro terhadap pemberantasan korupsi,” paparnya lagi.

Penangkapan Bdilakukan setelah BW (Bambang Widjojanto) dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara dugaan menyuruh melakukan orang memberikan keterangan palsu dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 yang lalu. Dimana saat itu BW menjadi kuasa hukum dari salah satu pihak yang bersengketa.

Menurut keterangan dari POLRI, kasus ini baru dilaporkan tanggal 15 Januari 2015 yang kemudian langsung ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh POLRI. Mengejutkan sekali ditengah-tengah penanganan kasus Komjen Budi Gunawan yang diduga melakukan korupsi oleh KPK tiba-tiba wakil ketua KPK (BW) ditersangkakan dalam kasus (lama) dan langsung ditangkap.

Dengan alasan-alasan tersebut, ujar Zuhad, PB HMI mendesak agar Presiden RI Joko Widodo mengambil langkah penyelamatan pemberantasan korupsi di Indonesia secara nyata.

Saat Tepat Presiden Harus Benahi KPK dan Polri

HMINEWS.Com – Hubungan dua institusi vital di negeri ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri kembali tegang dengan adanya penetapan status tersangka calon Kapolri yang baru, Komjen Budi Gunawan. Ada indikasi ketidakberesan di dua lembaga tersebut akibat konflik kepentingan elit pimpinannya.

KPK dinilai sering bertindak di luar kewenangannya, tabrak sana-sini, melabrak aturan dan norma. Terdapat sejumlah catatan mengenai sepak terjang pimpinan puncak KPK, Abraham Samad. Seperti saat momen Pilpres lalu ia tampil di depan publik dan terkesan memihak Jokowi, serta diberitakan pula ia kecewa lantaran setelah itu tidak dipilih sebagai cawapresnya. Dan kini, kekecewaan itulah yang ditengarai menjadi penyebab KPK menetapkan status BG dalam waktu yg dinilai sebagian kalangan tidak pas.

Mayjend (purn) Saurip Kadi, dalam diskusi Institut Ekonomi Politik Sukarno Hatta (IEPSH) menyatakan, pimpinan KPK melanggar tata krama bernegara. Ia menegaskan, KPK memang harus melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak dengan melanggar fatsoen bernegara pada saat yang bersamaan.

“Ini menjadi mendasar, karena tanpa menegakkan fatsoen, nanti akhirnya presiden dan negara disudutkan pada kondisi pilihan yang sulit, dan ini membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Saurip Kadi, Ahad (18/1/2015).

Sementara mantan Kapolri Jend (purn) Chairuddin Ismail, mengatakan bahwa KPK sering bertindak dengan alat bukti yang kurang, tetapi dengan alat bukti yang kurang tersebut KPK lantas melempar wacana ke publik, sehingga terjadilah pengadilan opini di masyarakat. Inilah yang disebutnya sebagai deliberasi hukum ke ranah  publik.

“Dalam bahasa Bataknya, SUPDIBILHEB, supaya dibilang hebat saja,” sindir mantan jendral tersebut.

Sementara di tubuh Polri sendiri pun terjadi ‘perang bintang,’ yaitu perebutkan posisi Kapolri oleh sejumlah oknum jenderal bintang 3, berkolaborasi dengan elit pimpinan republik, yang diduga bermain dalam pencopotan Kapolri Jend (pol) Sutarman, penunjukan calon tunggal, penetapan status tersangka calon Kapolri oleh KPK, hinggapenunjukan Plt Kapolri oleh Presiden.

Saurip menyatakan hal ini bisa saja merupakan rekayasa pihak tertentu, tetapi Jokowi dinilainya lolos dari ujian ini dengan tindakannya menunda pelantikan Kapolri yang baru dan mengangkat Plt selama penundaan tersebut.

“Ini moment yang paling baik untuk memperbaiki internal Polri,” ujarnya.

Menurutnya konflik ini sangat menjijikkan dan bakal mengganggu kepentingan seluruh rakyat Indonesia, sebab banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan tugas kepolisian, mulai dari pengaturan lalu lintas, dan pelayanan publik lain. Pembenahan Polri dilakukan bersamaan dengan pembenahan KPK.

“Alangkah baiknya Pak Jokowi dan Kabinet yang terkait bisa mengevaluasi KPK, jangan Cuma Pak BG, ini saatnya untuk membersihkan agar kedepan 240an juta rakyat tidak direcoki kelakuan2 sejenis ini terus,” lanjutnya lagi.

Politisi Nasdem, Kisman Latumakulita, mengatakan upaya tersebut bisa ditempuh dengan membentuk tim investigasi.

“Ini momentum untuk Presiden bentuk tim investigasi untuk kita perkuat lagi KPK. Dengan kasus ini kita masuk lagi. Keraguan pada KPK selama ini kita investigasi,” tandasnya.

Ia menyarankan agar tim investigasi tersebut terdiri dari tokoh sekaliber Buya Syafii Maarif, Bagir Manan dan lainnya.

Kisruh KPK-Polri, Presiden Disarankan Selesaikan di Luar Peradilan

HMINEWS.Com – Para pengamat menilai kisruh kasus calon Kapolri Komjen Budi Gunawan tidak lepas dari konflik internal elit Polri. Konflik figur yang belum selesai, ditambah  masalah kedekatan BG dengan Megawati dan tak lepas pula dari kepentingan mantan Presiden SBY.

“Ini sinergi line up gabung dengan tokoh-tokoh tertentu di Trunojoyo (Mabes Polri) sana yang nggragas, sudah bintang 3 tetapi tidak bisa mensyukuri sudah jadi bintang tiga daripada yang lain yang lebih pinter, yang lebih berkarakter,” kata Mayjend (purn) Saurip Kadi dalam diskusi IEPSH di Tebet, Ahad (18/1/2015).

Hal ini juga yang ia sebut sebagai ‘perang bintang’ elit Polri, yang menginginkan jabatan Kapolri tersebut. Sementara politisi Nasdem, Kisman Latumakulita, menengarai adanya campur tangan asing dalam kemelut Kapolri ini.

“Saya menduga ini dominan sekali peran asing, supaya kita berantem terus. Kita diciptakan begini terus, kapan kita menyelesaikan persoalan kita sendiri?Kita menghadapi MEA yang sudah di depan mata. 2015 MEA berlangsung, pertumbuhan China turun 6-7 persen, pengangguran di China 250 juta, dan 50 juta manusia dari China akan membanjiri Indonesia. Lalu lintas barang menjadi tidak terdeteksi,” paparnya.

Ia pun menyarankan, untuk mengakhiri kemelut secepatnya, Presiden harus segera menggunakan kewenangannya, tampil sebagaimana Presiden SBY sebelumnya dalam kasus ‘Cicak -Buaya’ (KPK vs Polri), dengan penyelesaian di luar lembaga peradilan (out of court).

Sementara mantan Wakapolri, Komjen Pol (purn) Oegroseno menampik anggapan ini. Menurutnya promosi jabatan di Polri, termasuk pemberhentian Kapolri satu dan pengangkatan Kapolri berikutnya, adalah hal yang biasa terjadi, dari waktu ke waktu.

Penetapan Tersangka Komjen BG, Konflik Kepentingan Elit KPK

HMINEWS.Com – Sulit menampik kecurigaan adanya konflik kepentingan elit pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan status tersangka korupsi calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) yang telah dipilih Presiden Joko Widodo.

Hal ini terlihat bahwa waktu penetapan tidak dilakukan sejak sebelum BG ditunjuk oleh Presiden. Kedua, terdapat belasan perwira Polri yang mempunyai ‘rekening gendut’ seperti BG, tetapi tidak ada yang turut menjadi tersangka seperti BG.

“Apa yang kita lihat, stabilo merah dan kuning disandang puluhan menteri yang masih menjabat, tidak ada persoalan. Rekening gendut tidak ada masalah, saya mendapat bocoran dari kawan wartawan, disandang belasan pejabat Polri, tidak satupun menjadi tersangka,” kata politisi Nasdem, Kisman Latumakulita, dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Ekonomi Politik Sukarno-Hatta (IEPSH) di Dapur Selera -Tebet, Ahad (18/1/2015).

Selain itu, politisi yang lama bergelut di dunia wartawan ini melanjutkan, dengan status tersangka yang disandang, tidak serta merta membuktikan bahwa BG bersalah, akan tetapi kesalahan itu dibuktikan nantinya di pengadilan. Jadi sebenarnya desakan mundur terhadap BG karena alasan etis saja, dan jika ini yang diterapkan maka selayaknya pimpinan KPK menerapkannya juga di internal mereka. Contohnya ketika Abraham Samad (Ketua KPK) sendiri dijatuhi sanksi  oleh Komite Etik KPK.

“Abraham Samad pernah dihukum oleh Komite Etik terhadap kasus sprindik yang bocor, itu Abraham dihukum Komite Etik yang terdiri dari Anies Baswedan dan Buya Syafii Maarif,. Secara etika seharusnya dia mundur. Penerapan etika itu jangan pada orang lain, tapi diri kita dulu. Kalau secara etika Budi Gunawan harus mundur, maka secara etika pula Abraham Samad harus mundur dong,” tandas Kisman.

Kisman juga melihat adanya kezhaliman yang dilakukan KPK yang dinilainya banyak menerabas aturan dalam bertindak. Ia mencontohkan, KPK pernah menggeledah ruangan Hakim Agung Bagir Manan, mengambil rancangan keputusan Hakim Agung yang hanya boleh dibaca Hakim Agung sendiri, sehingga dengan demikian KPK masuk wilayah rahasia negara. Toh tidak ditemukan indikasi korupsi di situ.

Mayjend (purn) Saurip Kadi yang hadir dan berbicara dalam dialog tersebut juga mengatakan pentapan oleh KPK tidak pas waktunya.

“Yang jadi soal adalah ketika momennya tidak pas, sehingga sulit mengatakan ini tidak tebang pilih, ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik,” ujar dia.

Ia maklum seandainya kemarin itu KPK tidak hanya mengincar BG, tetapi termasuk rekening gendut Angkatan Darat, Angkatan Udara, atau Angkatan Laut, jika memang ada.

Gerindra: Mengejutkan, Budi Gunawan Ikut Susun Visi Misi Jokowi Dalam Pilpres

HMINEWS.Com – Pengajuan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri memang merupakan hak prerogatif presiden, namun salah besar jika penggunaan hak prerogatif presiden tersebut dilakukan dengan mengabaikan begitu saja kritikan, aspirasi dan masukan dari masyarakat.

“Kami melihat sedikitnya ada dua masalah yang harus di-clear-kan lebih dahulu oleh Jokowi terkait pengajuan Budi Gunawan tersebut,” kata Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra, Habiburokhman, dalam keterangannya, Ahad (11/1/2015).

Yang pertama dan sangat mengejutkan, kata Habiburokhman, adalah pengakuan petinggi PDIP Trimedya Pandjaitan bahwa Budi Gunawan ikut menyusun visi dan misi pasangan Jokowi – JK pada saat Pilpres lalu.

“Jika pernyataan Trimedya tersebut benar tentu ini merupakan masalah yang sangat besar. Patut dipertanyakan bagaimana mungkin perwira tinggi Polri aktif ikut menyusun visi-misi salah satu dari hanya dua pasangan Capres-Cawapres. Yang kita ketahui , penyusunan visi – misi merupakan domain Tim Sukses pasangan calon. Bukankah seharusnya seluruh anggota Polri bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Penyusunan visi dan isi pasangan Capres – Cawapres jelas bukan merupakan bagian dari tupoksi Budi Gunawan yang saat itu menjabat Kalemdiklatpol,” paparnya lagi.

Habiburokhman menyoroti netralitas kepolisian, yang merupakan salah satu isu paling panas pada Pilpres lalu. Meskipun berulang-kali pejabat Polri membantah tuduhan telah berpihak pada salah satu pasangan calon, namun sebagain masyarakat tetap merasa Polri telah bersikap tidak netral.

Kedua adalah soal tidak adanya tahapan pemeriksaan rekam jejak oleh KPK dan PPATK sebagaimana beberapa waktu lalu dilakukan Jokowi saat menyeleksi calon menteri. Menurut Habiburokhman, secara logika agak janggal jika untuk menyeleksi menteri-menteri yang tugasnya tidak terkait langsung dengan hukum saja Jokowi merasa perlu meminta rekomendasi KPK dan PPATAK , justru untuk jabatan Kapolri yang merupakan ujung tombak penegakan hukum Jokowi tidak meminta rekomendasi dua lembaga tersebut.

Ia pun mengibaratkan, jika korupsi adalah sampah dan penegak hukum adalah sapunya, bagaimana mungkin sang sapu bisa digunakan untuk membersihkan sampah jika sapunya sendiri kotor. Lebih jauh ia juga mendesak agar Jokowi menjelaskan ada masalah apa sehingga kali ini tidak ada rekomendasi KPK dan PPATK. Terlebih nama Budi Gunawan beberapa waktu lalu sempat dipergunjingkan terkait isu rekening gendut.