HMI MPO Mataram Tolak UU Pilkada

unnamedHMINEWS.Com – Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat terus mengalir dalam aksi-aksi Menolak UU Pilkada, tidak terkecuali dari gerakan mahasiswa di Indonesia Timur. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Mataram melakukan aksi Tolak UU Pilkada di Mataram, Rabu (8/10/2014).

HMI MPO Mataram menilai UU Pilkada yang disahkan oleh DPR RI beberapa hari yang lalu akan merampas hak dasar warga negara. “Mereka (DPR) telah meninggalkan rakyat yang memilihnya, dan telah merampas hak kami sebagai warga negara”, terang Riyan Wijaya, Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram.

Puluhan mahasiswa yang ikut dalam aksi kali ini sangat menyayangkan sikap para wakil rakyat yang telah mencederai demokrasi. Mereka mengimbau DPR untuk bisa merasakan derita rakyat dan mendengar suara rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai keinginan mereka. Karena jika hak dasar masyarakat tidak dikembalikan, Indonesia hanya akan kembali ke masa rezim Orde Baru

“Kita hanya akan kembali ke masa rezim orde baru dimana nasib rakyat hanya ditentukan oleh segelintir orang saja, kemana reformasi yang digagas dari gedung dewan yang terhormat tahun 98?” ujar Riyan Wijaya.

Menurut Riyan, drama politik anggota DPR yang notabene juga anggota partai, semua itu demi memuaskan hasrat berpolitik dan sentimen kekubuan yang akan menciptakan instabilitas bernegara secara kultural dan struktural.

Aksi Tolak UU Pilkada yang dilakukan HMI Cabang Mataram ini adalah serangkaian aksi maraton dari Cabang-cabang HMI seluruh Indonesia, yang puncaknya hari Kamis di Ibukota Jakarta. Aksi penolakan ini juga diinisiasi oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) yang diketuai Puji Hartoyo.

Komisi PAO PB HMI, Abu Bakar menyatakan bahwa kehadiran UU Pilkada merupakan ancaman bagi demokrasi, dan Indonesia mengalami kemunduran dalam berdemokrasi.

DPR dinilai mengkhianati agenda reformasi, oleh sebab itu mahasiwa harus kembali turun menggalang kekuatan dengan gerakan rakyat. “Kami mengimbau (instruksikan) kepada seluruh rekan-rekan HMI cabang se-Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap UU Pilkada,” tegas Abu Bakar.

Mereka juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggalang kekuatan secara nasional untuk mengembalikan hak-hak mereka.

Tolak RUU Pilkada, HMI Kendari Hearing dengan DPRD Sultra

kendariHMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Kendari menghadiri undangan dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Sultra yang di gelar di aula Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi  Sulawesi Tenggara (22/09/2014).
Ketua Umum HMI-MPO Cabang Kendari, Budiman mengatakan agenda dengar pendapat bersama DPRD Provinsi
Sultra merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya  (17/9) terkait penolakan RUU PILKADA yang tengah digodok di Komisi II DPR-RI.
“Subtansi dari rapat dengar pendapat ini adalah mendengarkan langsung sikap dari fraksi-fraksi yang berada di DPRD  Prov Sultra,” ujarnya.
 
Dalam dengar pendapat tersebut, tak ada satupun legislator yang menegaskan sikapnya secara kelembagaan. Menurut Ketua DPRD Prov. Sultra, Sabaruddin Labamba dari Fraksi Amanat Reformasi mengatakan secara individu dari nurani kecilnya ia menolak RUU Pilkada atau kepala daerah hanya dipilih oleh DPRD. “Secara fraksi saya tidak dapat menyampaikan, sebab melalui mekanisme partai karena saya bukan Ketua Fraksi,” ucapnya.
 
Sementara itu kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Endang yang juga sebagai wakil ketua DPRD Prov Sultra mengungkapkan perlunya mengevaluasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah karena  masih banyak problem yang tak dapat dinafikan. Seperti biaya politik yang mahal, money politik, konflik horizontal ini harus kita carikan solusi.
 
“Sebelum SBY mengambil sikap, saya terlebih dulu secara pribadi hari Rabu (17/9) lalu telah menolak RUU Pilkada,” tegas alumni HMI Cabang Kendari ini.

PB HMI: RUU Pilkada Membajak Demokrasi

apHMINEWS.Com – Komisi Politik Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) melihat adanya upaya membajak demokrasi oleh segelintir elit politik melalui RUU Pilkada yang saat ini sedang dibahas di DPR.

Menurut Ketua Komisi Politik PB HMI MPO, Arfianto Purbolaksono, upaya pembajakan tersebut dilakukan dengan cara mengembalikan lagi sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, yang artinya bahwa rakyat Indonesia akan kehilangan hak demokratisnya untuk memilih pemimpin lokal di daerahnya masing-masing.

“Jika RUU tersebut disahkan maka aturan tersebut menjadi inkonstitusional, karena sistem pemilihan langsung merupakan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dimana Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah dipilih secara demokratis,” kata Arfianto, Kamis (11/9/2014).

Ia menggarisbawahi frasa ‘dipilih secara demokratis’ yang dijadikan celah untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak dapat diterima. “Hal ini dikarenakan tafsir Mahkamah Konstitusi mengenai frase tersebut sudah jelas bahwa Pilkada Langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945, sebagaimana termaktub dalam Putusan MK Nomor 72-73/PUU/2004,” paparnya.

Ini diperkuat lagi melalui UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

PB HMI MPO tidak menutup mata atas berbagai alasan yang digunakan oleh para perumus RUU Pilkada, bahwa pilkada langsung berbiaya mahal, menimbulkan konflik horizontal, menyuburkan politik uang dan lain-lain. Namun mengamputasi hak demokratik rakyat untuk memilih kepala daerah sebagai solusi merupakan paradigma yang zhalim dan tidak bertanggungjawab oleh para elit politik, karena berbagai kekurangan dalam praktek pilkada langsung dapat di tekan dan di lokalisir tanpa perlu mengubah sistem pemilihan.

“Kami berpendapat bahwa berbagai permasalahan tersebut justru merupakan bentuk kegagalan pemerintah dan partai-partai politik dalam menegakkan hukum dan memberikan pendidikan politik yang baik. Oleh sebab itu, PB HMI MPO sebagai elemen masyarakat sipil yang turut memperjuangkan lahirnya reformasi menyerukan seluruh kelompok masyrakat pro demokrasi agar mengawal dan menolak pengesahan RUU Pilkada,” pungkasnya.