Agar Pemilu 2014 Demokratis

Diperlukan sejumlah komponen terpenting untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis di Indonesia. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hadar N Gumay menyebutkan setidaknya ada tujuh karakter agar pemilu demokratis.

“Dari segi penyelenggara pemilu, KPU harus memiliki tujuh karakter, seperti independensi, imparsialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profsionalitas dan orientasi pelayanan atau service mindnees,” kata Hadar dalam Seminar Nasional “Mewujudkan Pemilu 2014 yang Demokratis,” yang digelar Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII) dan Hanns Seidel Foundation (HSF) di Yogyakarta, Sabtu (13/4/2013).

Menurut Hadar, dengan kemandirian badan penyelenggara pemilu tersebut maka kekhawatiran akan ‘pragmatisme’ pihak penyelenggara dapat dikurangi. Celah-celah bagi pihak yang mempunyai kepentingan harus ditutup agar tidak dimanfaatkan untuk mengembuskan isu-isu yang menyudutkan peran lembaga tersebut.

“Agar tidak ada tuduhan kinerja KPU lambat, tidak meyakinkan dan lainnya yang bisa menyebabkan bias di kalangan masyarakat,” lanjutnya.

Pengawasan Mahasiswa dan LSM

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan mengatakan pengawasan dalam penyelenggara pemilu era sekarang, dari segi regulasi sudah jauh lebih baik dari masa Orde Baru, walaupun saat itu telah memiliki panitia independen yang berada di bawah sub-ordinaasi, namun dirasa belum kuat secara kelembagaan.

“Pasca Reformasi digagaslah  suatu pengawas Pemilu yang lebih independen  yang tadinya panitia sekarang dijadikan badan, bahkan di pusat dan provinsi sifat badan pengawas tersebut sudah permanen, hal ini dilakukan untuk memperkuan posisi dari badan pengawasan tersebut,” kata Prof Kacung Marijan.

Selain sistem yang sudah dirancang dengan “baik”, untuk pengawasan yang efektif tentunya, tidak terlepas dari  peran serta mahasiswa, LSM dan lainnya. Hal ini berfungsi untuk mencegah adanya money politics yang berimplikasi lahirnya korupsi politik, kata sang Professor lagi.

“Karena hal ini yang sulit dijangkau oleh badan pengawas apabila hanya dilakukan sendiri, maka dari itu perlua andanya  peran aktif dari masyarakat yang memberikan pengaduan kepada badan yang akhirnya akan ditindaklanjuti oleh badan atau lembaga yang berwenang, hal ini yang dirasa akan memunculkan pengawasan yang  bersinergi dan efektif,” paparnya.

Pengawasan inilah, sebagai “root culture,” yang diharapkan dapat menggiring demokrasi dalam Pemilu pada titik tengah, agar tidak lagi ada pada suatu demokrasi pasar bebas yang tidak sempurna yang cenderung pragmatis dan jauh dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Peran Masyarakat

Selain penyelenggara dan pengawas pemilu, ada satu fator yang amat penting yakni peran serta masyarakat. Menurut dosen Fakultas Hukum UII, Anang Zubaidy, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin menurun, dimulai dari tahun 1971 (99%) hingga 2009 (71%).

“Sebenarnya partisipasi masyarakat dalam pemberian suara dalam pemilihan umum bukan satu-satunya penentu demokratis atau tidaknya pemilihan umum, partisipasi hanya dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kualitas penyelenggaraan pemilu serta seberapa besar harapan masyarakat kepada calon-calon yang berkontestasi dalam sebuah pemilu,” kata Anang Zubaidy.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di iantara faktor-faktor itu adalah motivasi dari diri pemilih sendiri, penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu dan peserta pemilu. Penurunan partisipasi pada satu sisi dan peningkatan angka golongan putih pada sisi yang lain setidaknya ditentukan oleh beberapa faktor di atas.

“Oleh karenanya, perlu upaya serius untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa menafikan aspek pemberdayaan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu, bukan sekedar mobilisasi,” lanjut dia.

 Partisipasi yang ideal, menurutnya, adalah partisipasi karena sebuah kesadaran masyarakat akan kepentingan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan sebuah pendidikan politik yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat dan semangat transparansi dari diri partai politik/peserta pemilu terutama pada saat menyeleksi calon wakil rakyat dari partai politik yang bersangkutan.

Sebagai penutup, dari seminar nasional ini  diperoleh tiga kesimpulan besar yakni mencakup integritas penyelenggara, perbaikan institusional, perlunya pendidikan politik guna mewujudkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pemilu yang nantinya akan terbentuk suatu perangkat yang bersinergi dan berhasil mewujudkan suatu pemilu yang demokratis.

 Zayanti Mandasari
Pengurus Unit Kajian Strategis HMI Cabang Yogyakarta

Mengkaji dan Mengkritisi RUU Kamnas

Seminar RUU Kamnas diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Pusham UII, Yogyakarta. Topik yang diangkat adalah “RUU Kamnas, Quo Vadis Organisasi Masyarakat dan Kemahasiswaan,” digelar dalam dua hari yang berbeda, yaitu Senin dan Rabu (17 dan 19 Desember 2012) di Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

Dalam seminar hari pertama membahas tentang Rancangan Undang-undang Kemananan Nasional (RUU KAMNAS) dengan pembicara Eko Prasetyo (Pusham UII), King Faisal Sulaiman (Staf Ahli DPR RI), serta pembicara dari Polda DI Yogyakarta. Dijelaskan bahwa ruang lingkup KAMNAS meliputi keamanan insani, keamanan publik, keamanan kedalam, dan keamanan keluar.

King Faisal Sulaiman menjelaskan saat mengisi materi “Status RUU KAMNAS berkaitan dengan status hukum tata laksana pemerintahan yang berlaku, seperti tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan perang. Spektrum ancaman dimulai dari ancaman paling lunak sampai ancaman paling keras yang bersifat lokal, nasional dan internasional dengan berbagai jenis dan bentuknya yang sasarannya terdiri atas bangsa dan negara dan keberlangsungan pembangunan nasional masyarakat dan insani.”

“Unsur Kamnas dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tigkat kabupaten/kota, dan berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya yang berperan sebagai pelaksana penyelenggara keamanan nasional,” lanjut dia.

Eko Prasetyo mengemukakan RUU KAMNAS cenderung militeristik, bisa jadi nanti mengulang orde baru yakni kembalinya dwi fungsi ABRI. Padahal sebenarnya TNI dan Polri sudah diatur terpisah dalam konstitusi. Dalam undang-undang tersebut ada istilah memonopoli dari kalangan tertentu. RUU tersebut lebih memihak pada Kewenanga polisi dan TNI.

Rusdi, seorang peserta seminar curiga “apakah RUU KAMNAS sebagai upaya proyek, juga  seperti halnya melihat momentum kejadian yang telah terjadi di negara ini, banyaknya kerusuhan di berbagai daerah yang tidak bisa diakomodir oleh polisi”.

Ruang Lingkup Kamnas

Ruang lingkup Kamnas yang terlalu luas seharunya terbatas pada pengaturan tentang pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar guna untuk menjaga keutuhan negara kedaulatan dan keselamatan bangsa dan negara. King Faisal mengatakan dalam RUU kamnas pasal 5, keamanan insani dan keaman publik masih merupakan domain keamanan dalam negeri yang mungkin dapat menjadi domain kemanan negera apabila telah menimbulkan suatu eskalasi akibat yang telah mengancam bangsa dan negara. Seharusnya lingkup keamanan nasional kembali kepada hakekat ancaman yang lebih menekankan dari dalam dan dari luar suatu negara sebagai suatu kesatuan.”

Dilihat dari statusnya RUU Kamnas ternyata tidak jauh berbeda dengan keadaan bahaya yang telah dijabarkan dalam UU no.23/1959 tentang keadaan bahaya. UU No. 23 / 1959 lebih menekankan kepada darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang sedangkan RUU KAMNAS lebih memperluas cakupannya sampai kepada status tertib sipil yang hanya dibedakan dari segi dampak terhadap keselamatan rakyat bangsa dan bernegara, serta penanggulangan oleh segenap penyelenggara keamanan instansi pemerintah.

RUU Kamnas membatasi ruang gerak dari berbagai lini, mengulang pada era orde baru, di mana ada dwi fungsi ABRI atau polisi dan TNI bersatu, besar kemungkinan lawannya adalah masyarakat. Dalam RUU kamnas dinilai tidak memasukkan Hak Asasi Manusia, penghormatan dan perlindungan. Soal intelijen dalam ketentuan umum dicantumkan secara khusus sebagai salah satu unsur utama kemanan nasional.

“Dalam pandangan pergerakan, RUU Kamnas perlu dicermati secara mendalam, kalau bisa RUU tidak jadi disahkan. Pungkasnya di dalamnya banyak sekali kerancuan dan terlalu luas cakupannya, perlunya mengkritisi lebih dalam,” pungkas Faisal.

El-Hasan
Marakom UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta