IDM Temukan Kejanggalan Kasus Sengketa Kepemilikan TPI

HMINEWS.Com – Indonesia Development Monitoring (IDM) terus memantau perkembangan sengketa kepemilikan saham Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), yang menjadi salah satu perkara hukum bisnis yang paling menonjol dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini.

“Tujuan pemantauan oleh IDM ini adalah memastikan apakah BANI benar-benar menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang adil dalam memeriksa perkara tersebut,” kata Direktur Humas IDM, MS Bakrie, SH, Kamis (22/1/2015),

Dari pemantauan tersebut IDM menemukan beberapa kejanggalan yang akan dilaporkan ke Komisi Yudisial. Pertama adalah waktu pengajuan gugatan yang janggal. Jika merujuk pada salah satu alasan utama pengajuan gugatan yakni pencabutan Surat Kuasa mutlak oleh Mbak Tutut tahun 2003, seharusnya gugatan tersebut juga didaftarkan tahun 2003.

“Namun anehnya gugatan ke BANI didaftarkan oleh PT Berkah setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap yang memenangkan kubu Tutut cs,” lanjut Bakrie memaparkan.

Menurutnya pada putusan BANI terlihat jelas bahwa permohonan itu didaftarkan  pada tanggal 19 November 2013 atau sekitar satu setengah bulan setelah keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung tertanggal 2 Oktober 2013. Ia menyatakan, sikap PT Berkah yang seolah memposisikan BANI sebagai lembaga tingkat banding atas putusan MA sungguh tidak dapat dibenarkan. Konstitusi kita mengatur bahwa  MA adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Kedua, soal Ketua Majelis Arbiter yang terlalu tua. Ketua Majelis Arbiter H Priyana Abdurrasyid yang memeriksa perkara tersebut sudah terlalu tua. Ia lahir pada tanggal 5 Desember 1929 sehingga saat menyidangkan perkara tersebut ia sudah berumur 85 tahun. Secara fisik sudah terlihat lemah, berjalan dengan kursi roda dan cara bicaranya sudah tidak terlalu lancar.

“Secara kasat mata dapat disimpulkan bahwa H Priyatna Abdurrasyid sudah tidak layak menjadi arbiter dan seharusnya sudah lama pensiun,” Bakrie menyimpulkan.

Ketiga, ada bagian dalam putusan BANI yang bertentangan dengan Keputusan MA. Di satu sisi  memang ada putusan BANI yang sudah tepat yakni menolak mengesahkan RUPS LB 18 Maret 2005 versi PT Berkah, namun disi lain ada putusan BANI yang bertentangan dengan putusan MA yakni putusan menyatakan Pemohon berhak atas 75 % saham di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai dengan sebelum Pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT MNC Tbk.

Putusan Sengketa TPI Membingungkan, BANI akan Dilaporkan ke DPR

HMINEWS.Com – Putusan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dalam kasus sengketa TPI dinilai sangat membingungkan karena mengandung dualisme. Di satu sisi sudah benar BANI menolak dua tuntutan utama PT Berkah yaitu menyatakan RUPS LB 18 Maret 2005 sah dan menyatakan RUPS RUPS 17 Maret 2005 tidak sah. Namun disisi lain putusan tersebut sangat aneh karena BANI menyatakan Mbak Tutut dkk melakukan wanprestasi.

Direktur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Habiburokhman, mencatat sedikitnya terdapat tiga kejanggalan teknis dalam putusan BANI tersebut. Pertama, saksi yang dirujuk dalam putusan BANI hanya satu orang yakni Group President dan sekaligus CEO MNC Harry Tanoesoedibyo. Dalam pertimbangan hukum putusan BANI setidaknya nama Harry Tanoesoedibjo disebut 6 kali untuk menerangkan berbagai hal terkait investment agreement.

“Hal ini patut dipertanyakan karena Harry Tanoesoedibyo tentu adalah orang yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. Saksi yang dijadikan rujukan seharusnya sosok yang netral hingga dapat memberikan keterangan apa adanya tentang apa yang ia lihat dan alami langsung tanpa adanya tendensi untuk membela kepentingannya,” kata Habiburokhman dalam keterangan persnya, Sabtu (03/01/2015).

Menurutnya sangat janggal jika dalam perkara dengan tuntutan yang sangat besar seperti kasus TPI ini saksi yang disebutkan hanya satu orang.

Yang kedua, lanjut Habiburokhman, Ketua Majelis Arbiter Priyatna Abdurassid sudah terlalu tua untuk memimpin jalannya sidang arbitrase. Tahun ini ia berusia 85 tahun, dan dinilainya sangat tidak layak memimpin jalannya persidangan arbitrase yang sangat rumit.

“Soal batas usia pensiun yang layak bagi seorang hakim kita bisa mengacu pada UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Peradilan Umum. Dalam ketiga UU tersebut dengan tegas diatur bahwa batas usia pensiun hakim agung dan hakim konstitusi adalah 70 tahun, batas usia pensiun hakim Pengadilan Negeri 62 tahun dan batas usia pensiun hakim Pengadilan Tinggi 65 tahun,” paparnya lagi.

Ia menerangkan, batas usia pensiun dalam ketiga UU tersebut mengacu pada penelitian ilmiah bahwa kondisi fisik manusia yang sudah melemah pada usia 70 tahun. “Jika usia 70 tahun saja secara ilmiah sudah disenyatakan terlalu tua, bagaimana mungkin BANI masih mempertahankan arbiter yang telah berusia 85 Tahun?” tanyanya.

Ketiga, dalam putusannya BANI menyebutkan perbuatan Mbak Tutut mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagai salah satu dari “fakta-fakta yang perlu diperhatikan” sebelum menyatakan Mbak Tutut telah melakukan wanprestasi.

Habib menilai, sangat tidak masuk akal jika BANI mempermasalahkan pengajuan gugatan Mbak Tutut dkk ke Pengadilan Negeri, padahal BANI sudah tahu bahwa Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung telah menerima dan bahkan memenangkan gugatan Mbak Tutut tersebut karena persidangan BANI baru dimulai setelah adanya putusan MA.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa MA adalah lembaga peradilan tertinggi di Republik ini dan keberadaannya diatur di dalam konstitusi, sementara BANI hanya lembaga yang diatur oleh UU. Terkait kejanggalan-kejanggalan tersebut pihak TPI akan mengajukan pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu TPI juga akan melaporkan ke Komisi III DPR RI.

“Kami berharap agar Komisi III yang membidangi soal hukum bisa memanggil pimpinan BANI untuk memberikan penjelasan,” Habiburokhman berharap.