Upaya Rekonsiliasi Buntu, Pengungsi Sampang Direlokasi ke Sidoarjo

HMINEWS.Com –  Harapan pengungsi warga Syiah Sampang untuk kembali ke rumah masing-masing kandas. Kelompok warga mayoritas tidak mau menerima mereka dan pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan menjamin keamanan maupun mendamaikan dua kelompok yang bertikai tersebut. Pengungsi akhirnya dipindahkan ke rumah susun di Sidoarjo, Jawa Timur.

Pemindahan tersebut, menurut Wakil Bupati Sampang, setelah melihat kondisi GOR Sampang sebagai tempat pengungsian sejak sembilan bulan lalu tidak manusiawi. Warga kemudian dipindahkan secara paksa oleh Satpol PP, diangkut dengan bus-bus ke lokasi baru yang dituju.

Menurut wartawan RRI di Sampang, Purnama Iswantoro, pemindahan para pengungsi Syiah ini didahului perundingan yang melibatkan Wakil Bupati Sampang, aparat kepolisian, perwakilan MUI dan NU Sampang, serta kelompok Syiah dan wakil pengunjukrasa. Perundingan diadakan setelah ribuan massa yang mengatasnamakan santri dan ulama anti Syiah berunjukrasa di depan GOR menyerukan pengusiran warga Syiah ke luar dari Sampang.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi setuju dengan relokasi tersebut, yang dinilainya lebih memberikan jaminan keamanan terhadap warga.

“Kemarin Dirjen Kesbangpol sudah ke situ. Kita minta ini diselesaikan di daerah. Tapi persoalannya siapa yang menjamin keamanan di situ. Tiap hari 24 jam kalau ditarik ke situ. Pemda Jawa Timur menyediakan lokasi. Ada 70 rumah yang disediakan. Kalau masyarakat setuju relokasi, kita taruh di perumahan itu. Gubernur Jawa Timur sudah siapkan,” kata Gamawan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (20/6).

Gamawan mengatakan polisi tidak bisa menjamin keamanan warga Syiah jika berusaha kembali ke rumah mereka di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam- Kecamatan Omben, dan di Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang.

Resolusi HMI untuk Konflik Sampang

Pengungsi di GOR Wijaya Kusuma Sampang (net)

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) menyerukan penyelesaian kasus kekerasan sesama muslim di Sampang-Madura. Kekerasan tersebut harus diakhiri dengan penyelesaian yang adil dan tidak melanggar hak warga negara.

Berikut pernyataan sikap Komisi Eksternal PB HMI MPO mengenai kasus tersebut:

Pertama. Perbedaan keyakinan harus diselesaikan dengan jalan damai; dialog dan da’wah. Jika memang dianggap menyalahi kebenaran maka harus dengan penyadaran, bukan pemaksaan. Memaksakan keyakinan dengan kekerasan adalah menyalahi prinsip Islam: Laa ikraha fid diin (tidak ada paksaan dalam agama).

Kedua. Perampasan hak milik, dalam hal ini menghalangi kelompok muslim Syiah kembali dan menempati rumah masing-masing, adalah tidak dapat dibenarkan. Perbedaan madzhab ataupun kepercayaan tidak bisa menjadi dasar perampasan hak, pengusiran maupun tindakan kekerasan lain. Bahkan Nabi saja bisa bertetangga dengan non-muslim.

Akibat ditolak untuk kembali dari pengungsian setelah terusir, warga Muslim Syiah Sampang bertahan di GOR Wijaya Kusuma Sampang kehilangan mata pencaharian, bergantung pada bantuan dari luar dan kehilangan hak untuk menempati rumah sebagai hak milik mereka yang sah.

Ketiga. Menyerukan para pemimpin umat agar mengedepankan dialog dan da’wah, menjaga persatuan, mencegah dari tindakan provokasi dan kekerasan yang akan menimbulkan kerusakan, mencemarkan nama Islam.

Keempat. Mendesak pemerintah sebagai ulil amri segera bertindak tegas menghentikan kekerasan, dan wajib melindungi semua hak warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi negara tanpa kecuali.

Demikian pernyataan sikap PB HMI MPO.

Jakarta, 8 Mei 2013.
Fathurrahman (Ketua),  Muhammad Akbar (Sekretaris Jenderal)