Kepongahan Intelektual

Saya masih menyimpan kliping berita Harian Kompas tanggal 24 Maret 1999 yang mendokumentasikan bagaimana pandangan beberapa ekonom mengenai polemik “Habibienomics versus Widjojonomics”, sebuah percekcokan yang cukup panas masa itu. Hingga hari ini, saya selalu tercenung jika membaca kembali komentar Anwar Nasution dalam berita hari itu.

Anwar, yang waktu itu masih Dekan FE-UI, tidak terima para senior dan koleganya, dalam hal ini “The Berkeley Mafia”, dikritik dan dipersalahkan atas krisis ekonomi yang telah dan masih mendera Indonesia waktu itu.

“Mereka mempunyai dedikasi tinggi dan lulusan sekolah bagus. Mereka bukan doktor main-mainan,” demikian Anwar Nasution, membela para seniornya. Widjojonomics, baginya, sudah terbukti sukses membantu Soeharto.

Lantas, bagaimana dengan krisis ekonomi yang pecah pada 1997?!

Anwar, sebagaimana seniornya, Emil Salim, melemparkan kesalahan kepada Habibie. Bahkan Anwar menyebut bahwa apa yang dimaksud dengan Habibienomics itu sudah jelas “haram”-nya (ini benar-benar pernyataan Anwar di Kompas). Dia kemudian menyebut IPTN dan PT PAL sebagai penjelasan atas keharaman Habibienomics tadi.

Lebih jauh, dia juga menyebut bahwa agenda Ekonomi Kerakyatan yang sedang diusung oleh pemerintahan Habibie, terutama melalui Adi Sasono, sebagai gagasan yang tidak jelas juntrungnya.

Terus terang, itu pembelaan yang sangat tidak intelek. Ia dengan enteng mengabaikan kenyataan bahwa “succes story” yang dipujinya itu sebenarnya hanya menghasilkan ekonomi konglomerasi, yang belakangan ketahuan tidak jelas “core business”-nya. Konglomerasi itu pula yang kemudian telah menimbun utang luar negeri secara brutal, yang gelembungnya pecah pada 1997.

Mengabaikan struktur perekonomian yang dihasilkan oleh kebijakan para senior dan koleganya dengan menjadikan moralitas personal mereka sebagai basis pembelaan, tentu saja naif. Itu tak ada bedanya dengan pembelaan Faisal Basri kepada Boediono pada 2009 lalu, bahwa mustahil Boediono bisa disebut sebagai ekonom neoliberal, karena hidupnya saja sangat sederhana, dimana salah satu kursi tamu di rumahnya, demikian bela Faisal, ada yang jebol dan tidak pernah diganti. Naif dan konyol.

Saya teringat kembali kepada kliping lebih dari enam belas tahun silam itu karena sejak kemarin membaca beberapa posting mengenai kritik keras Anwar Nasution di Jakarta Post terhadap pemerintahan Jokowi.

Sesudah saya baca, tiga kritiknya terhadap inkompetensi pemerintahan Jokowi memang mengena. Namun, ketika inkompetensi itu dihubungkan dengan latar belakang sekolah dan sejenisnya dari para menteri kabinet Jokowi, dan bukan merujuk secara langsung kepada ukuran-ukuran kinerja yang obyektif, saya membaca kritik Anwar jadi naif, konyol, dan lebih buruk dari itu, adalah sangat pongah.

Kepongahan itu semakin menjadi-jadi ketika ia lagi-lagi bernostalgia dengan Mafia Berkeley, bahwa harusnya kabinet itu diisi oleh para lulusan universitas elite, seperti misalnya kampusnya, dan bahkan bergelar doktor dari luar negeri, sebagaimana para Mafia Berkeley dulu. Sungguh saya tidak habis pikir dengan pemikiran demikian.

Paling tidak ada tiga persoalan yang telah diabaikan oleh Anwar Nasution ketika dia secara tiba-tiba membelokkan kritiknya mengenai inkompetensi kabinet Jokowi itu ke soal tentang persekolahan yang naif tadi.

Pertama, ia secara apriori telah membuat korelasi bahwa lulusan kampus terkemuka pastilah becus jadi menteri. Itu tentu saja pikiran yang naif. Berhasil menjadi lulusan kampus elite, dengan berhasil menjadi pejabat publik merupakan dua hal yang berbeda, dengan syarat-syarat yang juga berlainan. Merampatkan keduanya seolah sama dan sebangun adalah pemikiran konyol.

Kedua, mendudukkan Mafia Berkeley yang semuanya profesor dan doktor sebagai model tim ekonomi ideal, tapi dengan mengabaikan fakta bahwa mereka ikut turut bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang terjadi pada 1997/1998, membuat kritik Anwar jadi kontradiktif. Jika para ekonom yang profesor doktor saja dulu tidak becus mengantisipasi krisis, kenapa kita harus percaya bahwa mereka bisa menyelesaikannya?!

Ketiga, dengan melarikan persoalan inkompetensi ke soal persekolahan semacam itu, kritik Anwar jadi bersifat ad hominem. Dan itu membuat mutu kritiknya jadi melorot.

Di balik kritik Anwar, kita menyaksikan ada kepongahan intelektual dan elitisme akademis yang tak terperi. Ironisnya, kepongahan semacam itu tak akan membuat penghargaan terhadap kaum intelektual atau akademisi jadi naik seperti diharapkannya, malah sebaliknya.

Apa lagi yang bisa dipercayai dari seorang guru besar yang setahun silam pernah memuji setinggi langit personal Jokowi, lalu kini merendahkan pemerintahannya dengan kritik yang juga personal?! Terbukti dia sudah salah prediksi mengenai pemerintahan Jokowi!

Jangan lupa, pemerintahan Habibie yang dulu dihinakannya, justru menjadi pemerintahan yang paling berhasil menyelamatkan nilai Rupiah, dari kisaran enam belas ribuan per dollar ke kisaran tujuh ribuan per dolar. kapan sesudah Reformasi nilai Rupiah pernah sebagus itu?!

Akhirnya, sebagaimana bisa kita lihat sendiri, gelar dan kepangkatan akademis bisa berfungsi, tapi bisa juga tidak. Persis di situ kita memerlukan ukuran-ukuran yang lain, yang sayangnya dengan sengaja telah diabaikan oleh Profesor Doktor Anwar Nasution, karena dia mungkin terlalu bangga dengan ilusi kejayaan para seniornya, Mafia Berkeley, yang semuanya profesor doktor itu.

Tarli Nugroho
[telah dipublish di akun pribadi facebook, 23 Agustus 2015]

Stigmaisme

orba“Revolusi Mental” sebentar lagi akan mengalami proses “materialisasi.” Dan wujudnya, demikian usul Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDI-P, adalah dengan menghidupkan kembali lembaga semacam BP-7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Begitulah.

Satu per satu, apa yang semula dibenci oleh banyak orang dari rezim sebelumnya, kini sedang dipikirkan untuk ditawarkan kembali. Dengan kemasan ulang, tentu saja. Ya, satu demi satu. Dan ironisnya, semua penawaran ulang itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang dulu pernah menjadi pengkritik dan/atau pembencinya yang paling keras.

Apakah kita pantas terkejut?

Sayangnya tidak. Sejak dulu kita memang tak pernah beranjak dewasa ketika menghadapi masa lalu. Dan itu telah terbukti berulang-ulang.

Seperti pernah saya tulis, sejarah Indonesia modern adalah sejarah yang selalu bertarung dengan masa lalunya sendiri. Persisnya, panggung sejarah kita sejak dulu selalu berisi penyangkalan terhadap masa lalunya.

Ya, sejak kita menghapus bahasa dan gelar Belanda dari perguruan tinggi pasca-Proklamasi, sejak rezim Soeharto mengajari kita untuk mengkhawatirkan apapun yang berhubungan dengan Soekarno yang merupakan pendahulunya, pada hari ini kita juga masih saja bertegak risau dengan segala hal yang berhubungan dengan Soeharto.

Persoalannya adalah, sebagaimana yang pernah kita alami secara berulang-ulang, penolakan terhadap masa lalu itu seringkali didasari oleh pemikiran dan prasangka yang dangkal, dimana sesudahnya satu per satu apa yang pernah dikritik dan disangkal itu kemudian malah direproduksi kembali. Tapi dengan model yang jauh lebih buruk!

Itulah yang pernah terjadi dengan lembaga seperti Panitya Pembentukan Djiwa Revolusi di masa Soekarno. Di ujung kekuasaannya, hingga awal Orde Baru, berbagai proyek indoktrinasi itu merupakan bahan ejekan yang lumrah untuk mengecilkan atau menghinakan Bung Besar. “Manipol” dan “Usdek”, misalnya, tiba-tiba dibanjiri oleh berbagai plesetan yang merendahkan.

Tapi apa yang kemudian terjadi? Kurang lebih hanya satu dekade sesudahnya kita menyaksikan rezim Orde Baru melahirkan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan lembaga seperti BP-7. Indokrtinasi, yang semula diejek dan dibenci, kemudian direpro kembali. Tapi, sekali lagi, dengan cara dan materi yang lebih buruk.

Jadi, terkait soal indoktrinasi, misalnya, atau ideologisasi, atau apapunlah namanya, apa yang sebenarnya kita kritik?! Konsepnya, modelnya, kemasannya, materinya, atau aktornya?!

Kenyataan bahwa pola menyangkal-meniru semacam itu cenderung kita ulang-ulang, sebenarnya menunjukkan bahwa kita sebenarnya memang tak pernah benar-benar memiliki kritik yang jernih dan dalam terhadap sejumlah (atau berbagai?) hal yang pernah terjadi di masa lalu. Kita sekadar merayakan histeria penyangkalan, tanpa pernah benar-benar mengenali dan memahami persoalannya.

Mungkin, begitulah cara berpikir stigmatik.

Jika begitu, sebenarnya mungkin bukan hanya mereka yang masih hidup dalam sentimen anti-PKI saja yang berpikir stigmatik, misalnya, melainkan mereka yang menuduh orang lain berpikir demikian sebenarnya hidup dalam stigma juga, meskipun itu adalah stigma yang lain.

Buntutnya, panggung sejarah kita sebenarnya hanya merupakan arena perebutan kuasa bagi produksi stigma belaka. Itu sebabnya kita tak pernah keluar dari lingkaran setan penyangkalan dan peniruan. Hingga hari ini.

Tarli Nugroho
(telah dipublish di media sosial facebook 18 Agustus 2015)