Pelaku Teror Densus 88 (?)

HMINEWS.Com – Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) dalam penelusurannya mendapatkan informasi pelaku teror penembakan Mapolsek Palu – Sulawesi Tengah 17 Juli 2013 lalu adalah anggota Densus 88. Mencengangkan, aparat anti teror malah menebar teror.

“Pelaku yang berinisial YW telah berhasil ditangkap oleh personel Brimob yang berinisial R di arena STQ Palu,” kata Direktur CIIA, Harits Abu Ulya sebagaimana ditulis islampos, Selasa (17/9/2013).

Namun, agenda mengumumkan keberhasilan penangkapan pelaku diurungkan setelah diketahui Pelaku adalah YW, oknum anggota Densus 88 yang bertugas di Poso. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Soemarno menyebutkan peristiwa itu sesungguhnya bukan aksi terorisme.

“Itu bukan aksi terorisme, namun memang hanya sebagai bentuk uji kesiagaan,” kilah Soemarno kepada awak media.

Menurut Harits, bahkan sebaliknya anggota Brimob yang berinisial R diciduk dan dibawa ke Mabes Polri untuk sebuah kepentingan. Dari fakta ini, lanjut Harits, masyarakat harus sadar bahwa teror dan terorisme sudah mengalami pergeseran sedemikian rupa. Dan betapa bahayanya jika teror dilakukan oleh aparat dengan memuntahkan peluru hanya untuk kepentingan memberantas terorisme, dan alasan “teror” akhirnya hanya untuk menjadi triger kesiapan aparat menjadi sangat klise sekali.

“Ini menjadi sampel penting, dan bukan tidak mungkin teror-teror yang menjamur di Indonesia adalah produk dari sebuah rekayasa untuk mencapai target-target tertentu. Harusnya ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, dan menjadi “amunisi” masyarakat terutama stackholdernya untuk memberi masukan dan kontrol bagi semua institusi negeri ini yang hendak menegakkan keadilan,” demikian Harits.

Selain itu, akun anonim twitter @triomacan2000 belum lama ini dalam ‘kicauan’-nya (http://chirpstory.com/li/131543) menyebutkan terorisme merupakan rekayasa pihak tertentu untuk menyudutkan kelompok lain demi meraih kekuasaan.

KontraS: Amuk Warga Poso Dipicu Kebrutalan Polisi

HMINEWS.Com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan proses penegakan hukum Polisi atas tindakan terorisme di Poso yang menimbulkan kepanikan sosial. Tindakan polisi di Poso provokatif dan memunculkan amuk massa.

“Kami menilai bahwa tindakan Polisi di Poso dalam penangkapan Ahmad cukup provokatif, memunculkan amuk sebagian massa di kota Poso. Selain itu, Kami mempertanyakan urgensi penabrakan dan penembakan terhadap Ahmad dalam operasi Polisi pasca bom bunuh diri, “apakah Ahmad dalam posisi mengancam jiwa seseorang?” Penggunaan senjata api hanya bisa dilakukan oleh Polisi kepada seseorang (seperti Ahmad) pada saat adanya ancaman jiwa seketika, baik terhadap dirinya ataupun orang lain,” demikian rilis Badan Pekerja KontraS, Rabu (12/6/2013).

Penabrakan dan penembakan Ahmad yang merupakan warga Poso tersebut, lanjut KontraS, memicu kemarahan warga di sekitar, Senin (10/6). Menurut informasi yang dihimpun KontraS, korban jauh setelah ditabrak dengan mobil Kijang Innova yang diduga dikendarai tim Densus 88.

“Setelah terjatuh, korban berusaha lari kearah Gang Nusa Indah, Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota. Pada saat itulah korban meninggal dunia setelah diberondong tembakan oleh tim Densus 88 Anti teror. Saksi di lokasi peristiwa menemukan 7 selongsong peluru yang diduga digunakan oleh Densus 88 menembak korban,” lanjut Badan Pekerja KontraS.

KontraS mendapat banyak informasi dugaan tidak profesionalnya polisi dengan tindak kekerasan, penembakan dan penyiksaan terhadap warga yang baru berstatus sebagai ‘terduga’ terorisme. Warga yang marah kemudian memasang portal di jalan Trans Sulawesi dan membakar ban di tengah jalan dekat Mapolres.

“Kami mendukung operasi penegakan hukum atas tindak terorisme, akan tetapi kami meminta agar operasi tersebut memperhatikan keselamatan jiwa warga sipil dan harus dilakukan dengan prosedur yang tepat. Juga penting adalah memahami psikologis warga Poso sebagai masyarakat paska Konflik.”

Menguat, Indikasi Pelanggaran HAM di Bima

HMINEWS.Com – Turunnya Komnas HAM di Bima-Dompu, merupakan indikasi awal adanya pelanggaran HAM. Dalam kasus penindakan terorisme di Bima-Dompu, berdasarkan investigasi TPFR Bima beberapa waktu lalu telah menyimpulkan adanya ketidak akuratan data dari Densus 88 yang berakibat terbunuhnya seorang warga lokal Bima, Bahtiar Abdullah (34), yang dituduh serampangan oleh Densus 88 merupakan pelarian dari Poso.

“Data valid yang membuktikan Bahtiar Abdullah tidak pernah ke Poso dan data lainnya telah kami sampaikan secara resmi pada Team Komnas HAM yang turun di Bima-Dompu, Kamis 14 Februari,” kata Ketua TPFR Bima, Hadi Santoso, Jum’at (15/2/2013).

Selama berada di Bima-Dompu, TPFR dipercaya oleh Komnas HAM bersama-sama menyusun jadwal investigasi dan turun langsung ke lapangan menemui saksi-saksi. Investigasi bersama Komnas HAM membuat TPFR mampu lebih optimal, yang pada akhirnya menemukan kejanggalan dan ketidak akuratan pihak Densus 88. Antara lain:

Pertama, tentang data pelarian Poso yang sebelumnya diklaim oleh Densus ada 7 orang, ternyata pada akhirnya hanya mampu menunjukkan 6 org yang terindikasi dari poso. Secara lugas pihak kepolisian bahkan mengatakan “Data kami kan bisa saja salah.”

“Jika kesalahan ini menyangkut hitungan angka biasa, tidak masalah. Sayangnya, ini adalah menyangkut Nyawa manusia yang bisa sangat fatal akibatnya,” lanjut Hadi.

Kedua, semakin terbukti berbagai bentuk intimidasi secara langsung maupun tidak langsung kepada lembaga-lembaga Islam dan masyarakat di wilayah Bima-Dompu. yang diduga dilakukan oknum Densus dan aparat lainnya.

Ketiga, adanya indikasi kuat kekejaman dan rekayasa yang luar biasa yang dilakukan oleh Densus 88 pada saat pembunuhan Bahtiar Abdullah di Manggenae Dompu (04/01/13).

Imbauan TFPR

  1. Menunggu hasil finalisasi dari Team Komnas HAM, untuk selanjutnya akan melakukan tindakan yang diperlukan, atas adanya indikasi kuat Ketidakprofesionalan, Rekayasa data, dan kekejaman luar biasa dari pihak densus 88.
  2. Meminta agar kedatangan dan hasil dari Komnas HAM ini menjadi momentum bagi Masyarakat Bima-Dompu, untuk lebih jeli dalam menyikapi setiap kejadian yang ada. Tidak percaya begitu saja pada klaim-klaim yang dilakukan pihak luar yang tidak bertanggung jawab yang didasari kepentingan Proyek dan Kapitalisme global.
  3. Meminta kepada pihak/masyarakat bima yang pernah merasakan kedzaliman/intimidasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melaporkan hal tersebut kepada Komnas HAM melalui fasilitasi TPFR Bima
  4. Meminta kepada para korban tindakan kesewangan Densus 88 atau pihak tertentu untuk membuat testimoni tertulis untuk selanjutnya di kirim kepada Komnas HAM ato TPFR Bima.
  5. Meminta pada seluruh komponen masyarakat Bima-Dompu untuk lebih menguatkan tali silaturrahim demi mendeteksi dini adanya berbagai bentuk rekayasa yang menjadikan masyarakat Bima-Dompu sebagai “kambing hitam.”

Tuntutan Pembubaran Densus 88 Meluas di Bima

HMINEWS.Com – Aksi menuntut pembubaran Densus 88 semakin luas disuarakan masyarakat Bima, NTB. Puluhan orang yang terdiri dari pemuda dan masyarakat mengatasnamakan Persatuan Pemuda Rade (Parade) Bima berkonvoi menggunakan mobil pick up dan puluhan sepeda motor.

Massa merupakan warga salah satu desa di wilayah Sila (Kecamatan Bolo dan Madapangga) yang merupakan daerah kelahiran almarhum Bahtiar Abdullah, salah seorang korban penembakan Densus 88 awal Januari lalu. Mereka memulai konvoinya sejak pukul 10.00, meneriakkan hujatan atas tindakan-tindakan Densus 88 yang sewenang-wenang terhadap ummat Islam, serta mengingatkan masyarakat mewaspadai propaganda tidak bertanggungjawab pihak intelejen.

“Kita berharap tidak pernah terjadi lagi aksi penolakan jenazah korban kebrutalan Densus 88 di Bima, ummat Islam tidak boleh terprovokasi, masak lebih percaya Densus 88 yang kaki tangan Yahudi itu dibandingkan sesama muslim?” ujar Koordinator Aksi, Abdul Haris dalam orasinya, Kamis (31/1/2013).

Bukan hanya orasi di tempat-tempat ramai, seperti persimpangan dan pasar, massa juga membagikan selebaran sebanyak 1.500 lembar. Isi pernyataan nyaris sama sebagaimana yang diusung Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima saat aksi Sabtu (26/01/13) lalu yang intinya menuntut pembubaran Densus 88 karena telah menzalimi ummat Islam.

 “Karena itu kami atas nama Pemuda di kabupaten Bima menuntut kepada Presiden, DPR RI dan Komnas Ham untuk secara bersama-sama segera melakukan pembubaran terhadap Densus ’88.”

Aksi konvoi pemuda ini mendapatkan respon luar biasa disepanjang jalan yang dilalui, warga mengacungkan tangan menyambut massa aksi, mereka menyumbang air putih, bahkan menggandakan surat pernyataan PARADE hinggga 1500 lembar dan membagi-bagikan pada warga sekitar.

HMI Mataram, Densus 88 Harus Dievaluasi

HMINEWS.Com – Penembakan liar dan pembunuhan warga negara terduga terorisme oleh Desus 88 Mabes Polri sudah di luar batas. Densus 88 harus bertanggungjawab atas terbunuhya manusia tidak bersalah korban penembakan tersebut.

“Tindakan penembakan liar dan pembunuhan yang dilakukan DENSUS 88 tidak bisa dibenarkan secara hukum. DENSUS 88 harus bertanggung jawab atas terbunuhnya manusia-manusia yang tidak berdosa itu,” tulis Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Mataram, Syahrin, dalam rilisya, Kamis (17/1/2013).

HMI MPO Mataram menegaskan, seharusya Densus 88 tidak menjustifikasi secara sepihak yang mengakibatkan rakyat menjadi trauma secara psikis dan terintimidasi. Syahrin mencontohkan penembakan salah terhadap dua warga sipil di Desa Ginte Bima, Nusa Tenggara Barat membuat warga trauma.

“Tidak terdapat dugaan kuat penembakan mati terorisme terhadap tersangka terorisme serta terhadap sejumlah salah idefikasi tersangka terorisme. Suatu tindaka yang semestiya tidak dilakukan oleh lembaga negara yang dibentuk untuk menjaga stabilitas negara” lanjut Syahrin.

Dengan demikian, anggota DENSUS 88 dinyatakan melanggar hak asasi manusia karena telah menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja. “Pemerintah harus meninjau kembali kinerja DENSUS 88 karena kehadiranya telah mersahkan masyarakat indonesia dan lebih-lebih masyarakat Islam,” desaknya.

Melihat persoalan tersebut, HMI MPO Mataram mendesak agar Densus 88 dibubarkan, meminta agar KOMNAS HAM mensupervisi persoala Densus 88, menuntut DPR/MPR memanggil Presiden dan Kapolri, serta menuntut Gubernur NTB tidak mengeluarkan kebijakan provokatif.

Sepak Terjang Densus 88 Akan Picu Antipati Warga

Korban salah tangkap Densus 88 yang diperlakukan tidak manusiawi (foto VOA Islam)

HMINEWS.Com – Tindakan represif Densus 88 dalam perburuan ‘teroris’ bisa menimbulkan antipati masyarakat. Serta sepak terjang Densus kian meresahkan warga, banyak yang telah menjadi korban salah tangkap dan diperlakukan tidak manusiawi.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj bersikap. Menurutnya, Densus 88 harus bertindak profesional menangani sejumlah kasus, terutama terhadap warga negara yang baru berstatus sebagai ‘terduga’ namun ditembak mati.

“Penanganan terorisme tidak bisa dengan cara-cara represif saja,” tegas KH Said Aqil Siraj di Jakarta sebelum bertolak ke Jawa Timur, untuk melantik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Kabupaten Kediri, Selasa (8/1/2013).

KH Said bahkan berjanji membawa masalah tersebut ke Presiden SBY. “Tentu bukan untuk menggembosi Densus 88, tapi membantu agar penanganan terorisme bisa lebih baik. Saya tegaskan terorisme harus ditindak tegas, tapi jangan sampai caranya justru menimbulkan trauma masyarakat tak bersalah,” lanjutnya.

Sebelumnya 4 warga Poso melaporkan ke PBNU terkait tindakan Densus 88 yang menimbulkan perasaan terancam di kalangan warga. Keempatnya didampingi GP Anshor dan Komisioner Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siane Indriani dan Imdadun Rahmat.

“Kami mencatat ada tujuh warga Poso yang mengalami salah tangkap. Mereka dijemput paksa, diperiksa, dan dilepaskan dalam kondisi mengalami sejumlah luka di tubuh. Ini yang mengakibatkan masyarakat lain merasa was-was,” ungkap Siena.

Densus 88 diminta bersikap terbuka sehingga masyarakat bisa lebih antisipatif tapi tidak ketakutan, tidak sebagaimana sekarang masyarakat menjadi saling curiga.  Perubahan pola penanganan terorisme tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga bagi keselamatan aparat itu sendiri. []

 

Pemutaran Perdana Film Batman Jadi Ajang Pembantaian

HMINEWS.Com – Pemutaran film Batman “The Dark Knight Rises” di Aurora, Colorado-Amerika Serikat menjadi ajang pembantaian. 71 penonton ditembak secara membabi-buta oleh James Holmes, mengakibatkan 14 orang tewas, 10 di antaranya meninggal di tempat kejadian, Jumat (20/7/2012) dinihari.

Menurut FBI, Holmes (24) merupakan warga setempat. Holmes yang mengaku sebagai joker tersebut masuk ke dalam bioskop yang penuh dengan penonton pemutaran perdana Batman The Dark Knight Rises. Secara tiba-tiba ia berdiri di depan teater, melemparkan kaleng asap.

Setelah itu, pria yang membawa 4 jenis senjata tersebut menembak ke atas, sebelum akhirnya memberondong penonton yang belum memahami tindakan tersebut. Senjata yang digunakannya adalah senapan Remington 12 gauge, senapan serbu AR15, dan dua kaliber 40 pistol Glock.

Pelaku yang mantan mahasiswa kedokteran Universitas Colorado tersebut ditangkap polisi di tempat parkir bioskop tak lama setelah insiden tersebut, dan di mobilnya ditemukan lagi sebuah senjata api. Menurut keterangan kepala kepolisian Aurora, Dan Oates, Holmes membeli senjata tersebut secara ilegal.

“Dalam 60 hari terakhir, Holmes membeli empat senjata api di beberapa toko senjata setempat dan melalui internet. Dia membeli lebih dari 6.000 butir peluru,” kata Oates.

Amunisi tersebut terdiri dari 3.000 lebih peluru untuk senapan serbu, 3.000 butir untuk pistol Glock, dan 300 peluru untuk senapan.

Federal Bureau of Investigation (FBI) memastikan pelaku tidak terkait dengan aktivitas jaringan terorisme. Sementara itu Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menginstruksikan pengibaran bendera setengah tiang selama 6 hari sebagai ungkapan bela sungkawa terhadap semua korban.