Aji Dedi Mulawarman: Waspadai Siklus Satu Abad

HMINEWS.Com – Penulis buku Jejak Perjuangan Tjokroaminoto, Dr. Aji Dedi Mulawarman mengingatkan bangsa Indonesia akan siklus satu abad. Yaitu, menurutnya, siklus berjaya atau tumbangnya sebuah bangsa atau peradaban tiap satu abad.

“Dalam siklus satu abad akan ada dimana satu peradaban akan tenggelan dan peradaban bangsa menjadi maju. Maka dari itu kaum muslimin, khususnya generasi muda harus mempersiapkan diri menyongsong kebangkitan,” kata Aji Dedi Mulawarman dalam diskusi publik pada Festival Al A’zhom Kota Tangerang dalam menyambut Tahun Baru Hijriyah, Sabtu (17/10/2015).

Khusus di Indonesia, Aji Dedi mencatat, siklus satu abad itu bisa dibaca seperti kemunculan Diponegoro yang menandai babak baru Tanah Jawa, kemudian kehadiran Tjokroaminoto sebagai Bapak Bangsa yang mengkader para pemimpin bangsa seperti Sukarno, Agus Salim, Hamka, dan lainnya.

Sementara tokoh muda yang juga menjadi pembicara, Ubedilah Badrun, mengkritisi kecenderungan bangsa Indonesia yang kebablasan mengartikan dan menerapkan demokrasi, sehingga melebihi bangsa Barat dimana demokrasi diproduksi. “Orang Indonesia dalam menerjemahkan demokrasi sayangnya text book, sehingga demokrasi Indonesia lebih demokrasi ketimbang Amerika,” ungkapnya.

Festival Al A’zhom Kota Tangerang digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru  1437 Hijriyah. Acara ini diadakan oleh Disporparekraf Kota Tangerang, BKPRMI Kota Tangerang dan HMI (MPO) Cabang Tangerang Raya, mulai tanggal 13-24 Oktober 2015 di komplek Masjid Al A’zhom Kota Tangerang.

Festival diisi dengan bazar berbagai produk kerajinan UKM, perlombaan marawis, kasidah, serta kegiatan ilmiah seperti dialog publik dan seminar. Festival dibuka oleh Kabid Pemuda Kota Tangerang, serta dihadiri Walikota Tangerang, Arief F Wismansyah.

Ubed: Jokowi Harus Ditampar

HMINEWS.Com – Indonesia memasuki bahaya dengan makin melemahnya Rupiah terhadap Dollar. Tidak saja bagi perekonomiannya, tetapi juga membahayakan sendi-sendi lain termasuk pertahanan dan keamanannya. Demikian disampaikan mantan Anggota DPR RI 2009-2014 Ahmad Yani kepada hminews.com usai peluncuran buku Judilherry Justam ‘Anak Tentara Melawan Orba’ di Kebayoran Baru – Jakarta, Kamis (27/8/2015).

“Apalagi jika sampai Rp 15.000 per Dollar, gelombang PHK akan semakin besar. Sekarang saja PHK sudah terjadi di mana-mana. Tapi menghadapi situasi seperti ini  pemerintah justru tidak tahu harus melakukan apa,” paparnya.

Jika keadaan tersebut benar-benar terjadi, lanjutnya, dikhawatirkan akan terjadi chaos dimana-mana, karena tekanan yang terlalu besar akan membuat rakyat mudah tersulut. Apalagi, lanjutnya, pihak penguasa justru bersikap keras terhadap rakyat, seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, yang dinilainya terlalu provokatif terhadap masyarakat miskin. Peraturan memang harus ditegakkan, tetapi harus dengan langkah yang bijak, tidak harus dengan kekerasan seperti yang ditunjukkan dalam penggusuran di Kampung Pulo.

Mantan pengurus PB HMI MPO itu menilai pemerintah saat ini sangat tidak kompak, tidak bisa menyatukan langkah bersama untuk mengatasi keadaan yang terjadi. Jangankan merangkul oposisi, menyatukan koalisinya saja tidak. Anggota kabinet saling serang dan perang pernyataan terbuka, tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Sementara salah seorang Aktivis 98, Ubedillah Badrun, di tempat yang sama, membenarkan adanya ketidakselarasan kinerja pemerintah. Misalnya antara kemauan presiden, menteri keuangan dan Gubernur BI.

Ubed menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK bukannya memperkuat basis ekonomi riil di dalam negeri dengan penguatan dan perlindungan terhadap rakyat, tetapi malah memilih mengundang masuknya hutang luar negeri. Jika hutang yang dipilih, kata dia, maka akan makin beratlah beban yang ditanggung rakyat, pengembaliannya pun akan semakin berlipat-lipat.

“Jokowi harus ditampar, biar dia berpikir keras, atau para pembisiknya biar bekerja dengan benar, mencari terobosan yang benar,” kata Ubed.

Pertarungan Kepentingan di Natuna, Antara Mafia, Politik Lokal dan Pencitraan

HMINEWS.Com – Litbang Puspol Indonesia baru meneliti Kepulauan Natuna. Kepulauan ini dipilih dengan pertimbangan sebagai satu-satunya pulau terdepan yang berbatasan secara geopolitik dengan 8 negara tetangga. Pertimbangan inilah yang menjadi tolak ukur keseriusan dan keberanian pemerintah memenuhi janjinya.

“Sebagai pulau terdepan, Nanuta merepresentasikan kehadiran pemerintah pusat, akrena peraingan yang terjadi bukan dengan warga sendiri, tetapi persaingan kualitas hidup dan kualitas manusianya vis a vis dnegan negara tetangga,” demikian rilis Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol Indonesia) dalam diskusi di Bakoel Coffee, Cikini, Jum’at (12/12/2014).

Direktur Puspol Indonesia, Ubedillah Badrun, menilai Natuna tidak  bisa dianggap hanya sebagai satu wilayah terdepan, tetapi merupakan Gerbang Nusantara, pintu masuk yang merepresentasikan awajah Indonesia secara keseluruhan. Pelanggaran garis batas kedaulatan negara, apapun bentuknya, apalagi pencurian kekayaan alamnya secara sepihak oleh asing, menjadi parameter keseriusan pemerintah.

Puspol Indonesia mencatat, kekayaan darat dan laut Natuna sangat tinggi, akan tetapi penduduknya jauh dari kesejahteraan. Bukan karena tidak sadar akan kekayaan alamnya, tetapi karena ketiadaan fasilitas untuk mengelolanya.

“Di sinilah diuji keseriusan penjagaan dan pembangunan kedaulatan Republik, karena Natuna mausk dalam peta pertarungan wilayah berdasarkan potensi ekonominya, kita mengenalnya dengan konflik Laut China Selatan,” lanjut keterangan Ubedillah Badrun.

Apa yang Terjadi di Natuna?

Dengan riset menggunakan metode campuran (mixed method), Puspol Indonesia mendata wilayah Kepulauan Natuna meliputi Gugus Bunguran, Pulau Sedanau, Pulau Tiga, Pulau Laut dan wilayah perairan Natuna. Data terkumpul menjelaskan besarnya kekayaan Natuna, kerugian negara akibat illegal fishing, serta alur mafia illegal fishing.

Harga ikan karang hidup (karamba / budidaya) yang dijual ke kapal Hongkong yang datang ke Natuna meliputi ikan kerapu lumpur (Rp 232.500/kg), kerapu sunu (RP 269.700/kg), kerapu macan (Rp 139.500/kg), kerapu bebek (Rp 372.000/kg) dan ikan napoleon (Rp 920.000/kg). Selain itu nominal yang dihasilkan dari perikanan tangkap mencapai Rp 9,09 triliun.

Sementara kerugian negara akibat illegal fishing yang terjadi secara massif di Natuna diperkirakan mencapai Rp54 triliun.

Alur Mafia Illegal Fishing

~ Alur pungli: Nelayan lokal -> Posko pungli -> setor Rp 800.000 => boleh berlayar.
~ Mafia yang tertangkap: Illegal fishing -> tertangkap -> disandarkan, proses pengadilan, diledakkan/ ditenggelamkan. Atau didapati kondisi kapal rusak. dipreteli dan isi tangkapan dijual.
~ Mafia illegal fishing yang tdiak tertangkap: dibiarkan/ dikawal pihak asing/ dikawal pihak Indonesia

Pada umumnya nelayan Natuna adalah nelayan tradisional yang sulit bersaing dengan nelayan asing karena kalah teknologi. Hingga saat ini dalam kesehariannya di Natuna masih sering terjadi pemadaman listrik. Untuk mengatasinya, warga setempat secara swadaya atau urunan membeli daya listrik.

Rekomendasi

Puspol merekomendasikan agar dibangunnya Poros Maritim Indonesia dan Dunia dengan memberdayakan potensi kekuatan maritim dalam Natuna. Dengan inilah kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melengkapi pembangunan maritim, termasuk dengan mendirikan politeknik maritim berkelas internasional di wilayah ini.

Semua itu tentunya harus dimulai dari nilai idealisme kebagnsaan, patriotisme dan paradigma pembangunan kemaritiman yang tepat, yakni paradigma  yang mampu mencover khazanah kemaritiman Indonesia. “Berawal dari Ntunalah kita membangun poros maritim Indonesia untuk dunia,” pungkas Ubed.