Pemukulan Mahasiswa di Musola, HMI Sumatra Desak Kapolri Bertanggungjawab

HMINEWS.Com – Tindakan personel Kepolisian Resor Pekanbaru, Riau, yang mengejar dan memukuli para pengunjukrasa dari HMI MPO Pekanbaru, BEM UIR dan BEM Unri hingga ke dalam Mushola RRI Riau menuai kecaman luas. Berbagai kalangan mengecam tindakan tersebut. HMI MPO Sumatra pun mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sutarman bertanggungjawab terhadap tindakan anakbuahnya itu.

“Insiden pemukulan oleh aparat kepolisian resort kota pekanbaru di RRI merupakan tindak kejahatan kriminal, aparat polisi sudah melanggar UUD 45 pasal 28 E tentang kebebasan/hak warga negara menyampaikan pendapat dimuka umum. Lebih lanjut mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat ini diatur dalam UU no 9 tahun 1998,” kata Ketua HMI MPO Badko Sumatra Raya, Mizan Mustofa, Sabtu (29/11/2014).

Mizan juga menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin  UUD. Sementara aparat dalam menjalankan tugasnya pun terikat pada aturan yang berlaku, di antaranya Perkapolri Nomor 9 tahun 2008 pasal 13, huruf (a) melindungi hak asasi manusia, (b) menghargai asas legalitas, dan (c) menyelenggarakan pengamanan.

Hal itu masih disambung dnegan  24 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari hal-hal yang kontra misalnya memperlakukan kasar dengan menganiaya atau memukul massa aksi.

“Tetapi hal ini malah dilakukan oleh aparat polisi kota Pekanbaru dengan membabi buta terhadap mahasiswa yang demontrasi menolak kenaikan harga BBM,” sambung Mizan.

Tidak hanya itu, Mizan juga menyoroti Protap Dalmas Polri dalam Perkapolri Nomor 16 tahun 2006 pasal 7 ayat 1, berupa larangan terhadap petugas kepolisian: melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur, 3. Mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki pengunjuk rasa, apapun alasannya aparat tidak boleh memukul para demonstran.

HMI MPO Badko Sumatra raya dan HMI MPO Cabang Pekanbaru meminta dengan tegas kepada Kapolri Jenderal Pol Sutarman harus bertanggung jawab terhadap tindakan anak buahnya,” ulangnya sekali lagi.

Polisi Makin Represif Hadapi Mahasiswa, Satu Orang Tewas Di Makassar

HMINEWS.Com – Protes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ricuh. Para pengunjukrasa bentrok dengan polisi, dan seorang pemuda tewas tertabrak mobil water canon, Kamis (27/11/2014).

Korban tewas adalah Muhammad Arif (20), seorang pemuda yang setiap harinya bekerja sebagai ‘Pak Ogah’ di depan Kampus Bosowa 45 Makassar.

Awalnya bentrokan antara mahasiswa UMI dengan polisi terjadi di depan kantor Gubernur Sulsel, kemudian bergeser hingga ke depan kampus UMI, Jl Urip Sumohardjo, Makassar. Polisi memburu mahasiswa yang berdemo hingga ke dalam kampus, dan banyak mahasiswa yang tak terlibat karena sedang mengikuti perkuliahan akhirnya jadi korban.

Masalahnya adalah mahasiswa yang tak berbuat apa2 malah jadi korban, MIRIS!!,” kicau seorang mahasiswi UMI, Andi Arinil Inayah @andrinil

Berdasar pantauan, polisi masuk dan warga, yang diduga ‘massa bayaran’, masuk menyerbu ke dalam kampus UMI, merusak fasilitas kampus; memecahkan kaca-kaca, membakar pos Satpam kampus dan sejumlah sepeda motor milik mahasiswa.

Tuntut Rektor Mundur, 4 Mahasiswa UNA Ditangkap

HMINEWS.Com – Mahasiswa Universitas Asahan (UNA) Sumatera Utara kecewa dengan perlakuan polisi yang menangkap mahasiswa, sebagai buntut aksi mahasiswa menuntut rektor UNA, Zuriah Sitorus, mundur dari jabatannya.

“Kami sangat kecewa dengan sikap represif pihak aparat keamanan yang menangkap 4 mahasiswa Universitas Asahan,” kata salah seorang mahasiswa Una, Indra Abdillah kepada hminews, Rabu (12/6/2013).

Menurut Indra, demo yang dilakukan Kesatuan Aksi Mahasiswa UNA sehari sebelumnya (11/6) menuntut Zuriah Sitorus mundur karena diduga melakukan nepotisme dalam pengangkatan dosen di UNA. Zuriah menjadikan kedua anaknya sebagai dosen UNA, diduga dengan nepotisme.

“Selain itu, salah satu kebijakan rektor adalah meniadakan beasiswa. Keuangan yayasan Universitas Asahan dari pemerintah juga langsung masuk ke rekening pribadi Zuriah,” lanjutnya.

Saat ini, kata dia mewakili rekan-rekannya, kampus UNA kekurangan ruangan dan fasilitas laboratorium bahasa yang bahkan tidak ada sama sekali. Mahasiswa juga menuding Bupati Asahan yang menjabat ketua yayasan mengangkangi UU No-32 tahun 2004 pasal 28 poin b yang mengatur bahwa kepala daerah/ wakil kepala daerah tidak bisa menjadi ketua yayasan.

Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Jahit Mulut dan Mogok Makan

HMINEWS.Com – Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diprotes dengan aksi jahit mulut dan mogok makan. Adalah gabungan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) yang melakukan aksi nekat tersebut.

Ada tiga mahasiswa yang menjahit mulut di posko yang mereka dirikan sejak 17 April 2013 lalu di depan kantor YLBHI, Jakarta Pusat. Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM hanya upaya menutupi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 60 persennya.

“Dan ngerinya kebocoran anggaran itu bukannya ditutupi dengan uang-uang yang telah dikorupsi oleh anggota DPR dan pejabat, melainkan ditutupi dengan menaikkan harga BBM. Ini adalah bukti kegagalan Rezim SBY-Boediono yang tidak pro terhadap rakyatnya,” tulis kelompok yang menamakan diri “Mahasiswa Melawan” tersebut.

“Mahasiswa Melawan” juga menyoroti pembuatan akun twitter @istanarakyat dan @sbyudhoyono (milik Presiden SBY) tidak dapat menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Mereka juga mendesak rezim SBY-Boediono dilengserkan.

Usut PHK, DPRD Karawang Gandeng Disnakertrans Geruduk Perusahaan

HMINEWS.Com –  Merasa dilecehkan oleh perusahaan PT KD Heat Technologi Indonesia, DPRD Karawang dari Komisi D, beserta Dinakertrans Karawang mendatangi perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga datang bersama serikat buruh yang tergabung dalam FSPK.

Penyebab persoalan tersebut karena sudah beberapa kali pihak perusahaan tidak menghadiri undangan hearing bersama DPRD Karawang beserta ratusan anggota FSPK guna membahas masalah pemecatan 50 karyawannya.

“Hingga tiga kali undangan, perusahaan masih belum dapat hadir. Setiap kali diundang selalu ada jawaban melalui faks, perusahaan tidak hadir karena tidak ada manajemennya. Tertanda Sugiyanto, manajement Acounting PT KD Heat Technologi Indonesia,” kata  Nanda Suhanda, anggota Komisi D Fraksi PKS DPRD Karawang, Rabu (16/1/2013).

Selain itu, rekan kelimapuluh karyawan tersebut melakukan aksi blokir jalan Kawasan Suryacipta sebagai bentuk solidaritas sesama pekerja. Meski kedinginan karena diguyur hujan mereka tidak pernah menyerah berorasi menyampaikan kekecewannya terhadap perusahaan.  Terlebih dalam aksi itu dihadapkan pasukan berpakaian hitam laskar salah satu LSM.

Saat disidak DPRD, pimpinan perusahaan tidak ada di tempat dan hanya ada stafnya yang telah mendapat pemberitahuan untuk hadir hearing pada jumat mendatang.

Dari pihak perusahaan sendiri, Muzakir, foreman Produksi menjawab bahwa urusan mereka dengan karyawannya yang di-PHK itu tidak patut diselesaikan oleh pemerintah legislatif, melainkan oleh pemerintah eksekutif. Sedang pasukan berpakaian hitam di sana menurutnya bukan LSM, melainkan keamanan yang diperintah oleh perusahaan dan dibayar.

Asep Riyadi

Mahasiswa Unisma Bekasi Desak BSS Dicabut

HMINEWS.Com – Mahasiswa Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi berunjukrasa menentang kebijakan Berhenti Studi Sementara/ Berhenti Studi Otomatis (BSS/BSO) sepihak bagi mahasiswa yang menunggak bayaran. Kebijakan dinilai merugikan hak mahasiswa.

Menurut mahasiswa, pihak rektorat mengeluarkan kebijakan BSS/O secara sepihak terhadap 278 mahasiswa yang menimba ilmu di kampus tersebut karena belum melunasi uang kuliah menjelang Ujian Tengah Semester (UTS), padahal sebelumnya tidak ada kesepakatan mengenai hal itu antara rektorat dengan mahasiswa.

“Ini keputusan sepihak rektorat dan jelas sangat merugikan mahasiswa,” ujar Zulhan, koordinator aksi tersebut, Kamis (3/1/2013).

Atas kejadian tersebut, mahasiswa mendesak rektorat mencabut kebijakan tersebut, mengingat banyaknya mahasiswa kurang mampu. Selain itu mahasiswa juga meminta pihak kampus memfasilitasi pemberian beasiswa atau keringanan biaya studi bagi mahasiswa tidak mampu agar tetap dapat meneruskan kuliah mereka.

sumber: bekasiraya

Warga Yogya Menentang Pelemahan KPK

HMINEWS.Com – Ratusan massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat berunjukrasa di Yogyakarta. Menentang upaya pelemahan dan kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/10/2012).

Aksi berlangsung di depan Gedung Agung Yogyakarta, dimulai pukul 13.00 dan diikuti lebih dari 200 orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Yogya, Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, musisi jalanan Senopati dan lainnya.

“Siapapun yang menghendaki pelemahan dan kriminalisasikan KPK sama halnya menghendaki merejalelannya korupsi di Indonesia. KPK yang terlahir dari semangat reformasi harus menjadi tonggak keadilan dan garda terdepan dalam pemberantasan korupsi,” kata pengunjukrasa dalam orasinya.

Massa mendesak agar Presiden SBY turun tangan menyelesaikan masalah tersebut agar tidak bertambah ruwet. Usai berorasi, massa bergerak ke Polresta Yogyakarta di Jalan Reksobayan 1 Yogyakarta. Di sana mereka bergantian berorasi dan sempat terjadi sedikit keributan ketika seorang pengunjukrasa memanjat pagar diusir oleh polisi tetapi dapat diredam oleh yang lainnya.

Selanjutnya sebelum membacakan pernyataan sikap, kepolisian Polresta Yogyakarta dihadiahi karangan bunga dari massa aksi dan tali pita hitam pertanda duka cita kebobrokan Polri yang dipasang langsung oleh korlap ke lengan pimpinan Kapolresta Yogyakarta, Kompol F Rahman.

“Kami kepolisian Polresta Yogyakarta mendukung aksi solidaritas kawan-kawan mahasiswa dalam aksi dukungan KPK,” ungkap pimpinan Polresta Yogyakarta yang statement tersebut diungkapkan sebanyak 2 kali.

Mencari Jejak Presiden

Usai pembacaan pernyataan sikap, massa aksi membubarkan diri. Tetapi massa HMI MPO Yogyakarta melanjutkan perjalanan ke Titik nol Yogyakarta dengan membawa seekor anjing yang berkalung “Mencari jejak SBY.

”Kami meminta Presiden SBY mengambil langkah tegas dalam kasus KPK dengan Polri. Berikan kasus Simulator SIM kepada KPK dan hentikan kasus yang mengkriminalisasikan Kompol Novel Baswedan mengingat waktu dan kasusnya sudah berlangsung sangat lama,” ungkap Mahfud, salah seorang anggota HMI Yogya dalam orasinnya.

Setelah orasi bergantian per komisariat, massa HMI membubarkan diri pada pukul 16.00 Wib.

Harun Aroni

Mogok Buruh Nasional Tuntut Perbaikan Nasib

HMINEWS.Com – Buruh di berbagai daerah di Indonesia menggelar  Mogok Nasional hari ini. Mengajukan sejumlah tuntutan untuk perbaikan nasib buruh yang dinilai masih belum dipenuhi, Rabu (3/10/2012).

Tuntutan tersebut adalah dihapuskannya sistem outsourcing, tolak upah murah, jalankan jaminan kesehatan rakyat pada 2014, serta jaminan kesehatan tetap dibayar pengusaha.

Di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, ratusan massa buruh bersepeda motor mensweeping pabrik-pabrik untuk mengajak para pekerjanya ikut aksi mogok.

Di Bekasi, Bogor dan Tangerang yang merupakan daerah penyangga ibukota terjadi hal yang sama, demo berlangsung di berbagai kawasan industri maupun pabrik yang tersebar di berbagai tempat dan diwarnai sweeping sesama buruh. Tidak hanya itu, massa buruh juga memblokir jalan, termasuk di sejumlah pintu tol.

Menyikapi aksi nasional tersebut tidak sedikit perusahaan yang meliburkan diri hingga tiga hari ke depan, seperti dilakukan 50 dari 200 perusahaan yang termasuk anggota APINDO di Tangerang-Banten.

Namun aksi mogok yang semula direncakan berlangsung selama 5 hari dicukupkan menjadi satu hari, sesuai kesepakatan antara perwakilan buruh dengan Menko Perekonomian sehari sebelumnya. Berbagai kalangan berharap aksi mogok buruh tidak menyurutkan ekonomi dan minat investasi di dalam negeri.

Prihatin Kualitas Pendidikan, Mahasiswa Aceh Demo Gubernur

HMINEWS.Com – Mahasiswa dari Koalisi Peduli Aceh berunjukrasa di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Meminta Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menindak tegas oknum aparatur pemerintahan yang menghambat proses pencairan dana sertifikasi dan beasiswa untuk anak yatim.

Selain itu, menurut mahasiswa, anggaran pendidikan dan layanan publik di Aceh mendapat alokasi sangat besar, akan tetapi kualitas pendidikan provinsi di Bumi Serambi Mekah tersebut berada pada uruta ke-26 dari 33 provinsi di Indonesia.

“Anggaran ini sangat besar dibandingkan dengan provinsi lain. Tapi sangat disayangkan bila mutu pendidikan di Aceh peringkat ke 26 dari 33 provinsi,” kata koordinator aksi, Khadafi Syah, Kamis (13/9/2012).

Dengan membawa spanduk bertuliskan ‘Dana Aceh sangat berlimpah tapi pendidikan semakin parah,’ mahasiswa mendesak gubernur mengevaluasi pengadaan alat peraga Dinas Pendidikan Aceh Besar dan Aceh Singkil yang tidak sesuai kurikulum berlaku.

Penyimpangan dimaksud, dibuktikan dengan masih dipakainya buku kurikulum 2011, bukan kurikulum 2012. Tidak hanya itu, di Aceh Utara masih ada sekolah beratap daun rumbia.

Hal itu diperparah dengan sering terlambatnya pembayaran dana sertifikasi guru. Mahasiswa juga mendesak agar dibentuk badan pengawas dana abadi dengan melibatkan pemangku kepentingan yang tidak cacat hukum.

Unjukrasa tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak Zaini Abdullah dilantik sebagai kepala pemerintahan Aceh pada 25 Juni 2012 lalu. []

FPSS Demo Bupati Simalungun

HMINEWS.Com – Massa yang menamakan diri Forum Peduli Siantar-Simalungun (FPSS) mendemo Bupati Simalungun, JR Saragih. Mereka mengecam sejumlah kebijakan bupati dan implementasi pemanfaatan dana APBN/APBD yang dinilai sarat penyimpangan.

Unjukrasa berlangsung di kantor Bupati Simalungun, di Pematangraya-Simalungun, Kamis (13/9/2012) dimulai pukul 11.30 dengan kawalan  Satuan Polisi  Pamong Praja (Satpol PP).

Massa kecewa karena bupati tidak berada di kantor, dan mereka diterima oleh Wakil Bupati Simalungun, Nuriati Damanik, yang kemudian menanggapi 27 poin tuntuan FPSS.

Usai dari kantor bupati, massa bergerak ke kantor DPRD Simalungun dan bertemu Ketua DPRD, Binton Tindaon. Bupati diduga menyimpangkan anggaran hingga menyebabkan buruknya infrastruktur daerah, lemahnya pembangunan, rendahnya kualitas pendidikan hingga mutasi pegawai. (TM)