GPII: UU Perkawinan Sesuai Kondisi Sosiologis Masyarakat Indonesia

gatotkaca in love (RzVie)
Gatotkaca Gandrun (devian art, RzVie)

HMINEWS.Com – Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Karman BM menganggap judicial review UU Perkawinan sebagai liberalirasi hukum. Karman menilai UU tersebut telah sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diberitakan, saat ini Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedang digugat. Pasal 2 ayat 1 mengatur tentang sahnya perkawinan yang dilaksanakan sesuai agama masing-masing, dan pasal 7 mengatur batasan usia diijinkannya seorang wanita 16 tahun dan pria 19 tahun untuk menikah.

“Menurut hemat saya ketentuan dalam dua pasal tersebut di atas telah sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Susunan kalimatnya pun jelas, yang tidak perlu multi tafsir. Multi tafsir itu terjadi karena ada fakta pernikahan yang beda agama, yang mersasa hak-hak konstitusionalnya dikebiri. Dengan kata lain upaya JR ini adalah untuk melegalkan perkawinan beda agama,” kata Karman BM dalam rilisnya, Rabu (10/9/2014).

Ia melanjutkan,¬†jika ada seorang muslim ingin menikah dengan non muslim, tinggal pilih ajak calon mempelainya masuk Islam, kalau tidak mau ya tidak boleh nikah. “Tapi kalau tetap juga mau nikah, ya berarti sudah keluar dari tuntunan Islam,” lanjutnya.

Namun mengenai pasal 7 yang mengatur batasan usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, Karman justru mengusulkan agar dikurangi, dengan alasan sekarang banyak anak-anak sekolah dasar yang sudah mulai ada ketertarikan pada lawan jenis.

“Ditambah lagi adanya beberapa fakta anak-anak sekolah SMP dan SMA yang sudah mulai melakukan hubungan layaknya suami istri. Mestinya negara melihat fenomena ini sebagai ancaman bagi pembagungan generasi penerus yang bermoral. Bolehkanlah mereka menikah di bawah usia itu,” usulnya.

Karman meminta MK untuk menelaah kembali permohonan Judicial review UU perkawinan dan menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa hukum Islam adalah bagian dari sistem hukum nasional kita yang kemudian tidak boleh dikorbankan untuk alasan HAM.