General Revenue Sharing (GRS) – Ke Arah Politik Federalisme Terpusat vs Federalisme Baru

Andi HakimAda dua pandangan politik-ekonomi yang sedang dipertaruhkan dari “pecahnya” Partai Golkar versi Munas Nusa Dua Bali dan Munas Ancol; federalisme terpusat versus federalisme baru.

Seperti sebelumnya kita bahas bahwa sikap politik Abu Rizal Bakrie-Akbar Tanjung yang disampaikan di penutupan Munas Golkar Bali untuk terus di oposisi bersama Koalisi Merah Putih (KMP) dan mendukung Pilpres tidak langsung (piltaksung), adalah indikasi bahwa politik ke depan adalah pertarungan politik anggaran antara pemerintah pusat versus pemerintah daerah (provinsi/ kab-kota).

Hampir 15 tahun terakhir fokus persoalan kita terkait politik desentralisasi adalah; seputar korupsi kepala2 daerah, borosnya biaya pilkada, dan ketakseimbangan penggunaan DAU/DAK (Dana Alokasi Umum/Khusus) lewat politik anggaran. Pemerintah pusat dengan aparatur kekuasaannya sudah banyak melakukan penangkapan kepala-kepala daerah, usulan moratorium pilkada, dan kritik jika penggunaan anggaran yang diberikan pemerintahan pusat ke pemerintahan lokal hanya habis bagi keperluan pembayaran biaya rutin belanja kantor dan gaji pegawai saja.

1. Delegated Powers

Melalui catatan2 “buruk” ini ada inisiatif yang begitu kuat didorong lewat media massa-sosial dari pempus agar hubungan pusat-daerah dikaji ulang dalam wujud perubahan relasi-kekuasaan di antara mereka. Singkatnya, pemerintah menganggap bahwa kekuasaan di daerah/lokal sebaiknya hanya berupa kekuasaan terdelegasikan (delegated power) dari pemerintah pusat.

Pada praktiknya wujud kekuasaan ini adalah; pertama dengan memperlemah kekuatan parlemen di daerah dengan usulan pilkada sebaiknya langsung oleh rakyat dan bukan oleh dewan perwakilan daerah. Kedua; tekanan pusat melalui pengambilan revenue publik seperti pajak-pajak, retribusi, dan lain-lain, yang nantinya dikembalikan dalam wujud DAU/DAK, grant, block (bantuan-hibah) sesuai “prestasi” daerah. Termasuk di antaranya aneka kartu-kartu kompensasi, proyek deforestrasi, air, listrik, infrastruktur, dan lainnya.

Pemerintah pusat berdalih bahwa tugas besar dalam mengelola kekuasaan yang super ini karena terikat dengan tujuan bernegara; yaitu menghadirkan kesejahteraan umum pada segenap bangsa Indonesia. Inilah yang disebut dengan kekuasaan federasi terpusat (centralized federalisme).

2. Reserved Powers

Sebaliknya pemerintahan daerah/lokal yang didukung oleh Dewan dan Muspida merasa perlu menuntut kekuasaan lebih atas daerah mereka karena alasan, misalnya, bahwa mereka harus lebih fokus pada kepentingan daerah (daripada nasional), menarik pajak, retribusi lokal, menegakkan UU, perda secara ekslusif. Singkatnya Pemda/lokal menuntut privilege yang setara dengan pusat terkait kekuasaan untuk memungut pajak dan membelanjakannya atas nama “kesejahteraan umum”.

Di sini ada dua yang diwaspadai partai-partai; pertama bahwa kekuasaan atas nama rakyat (pilkada langsung) yang didorong pemerintah pusat adalah bertujuan untuk mengebiri fungsi dewan dan partai sebagai soko-guru demokrasi; penyeimbang kekuasaan eksekutif.

Peran-peran dewan seperti bersama pemerintahan menetapkan anggaran, mengajukan hak interpelasi, bertanya, kontrol, pemeriksaan, dan (juga) mengangkat kepala daerah akan dikecilkan lewat model delegated powers. Sehingga pilihan menuntut keluasan kekuasaan yang otonom (reserved powers) bagi kekuatan-kekuatan daerah menjadi pilihan paling rasional.

Dalam hubungan-hubungan baru yang nanti akan terbentuk antara pusat-daerah adalah pilihan kepada Federalisme Baru. Di mana misalnya pemerintah pusat akan memberikan poin (UU 23/2014 pengganti UU32/2004) pemprov/Gubernur adalah kepanjangan tangan pusat dan Mendagri sebagai koordinator pengawasan dan pembinaan.

Dengan kata lain hubungan ini akan memperkuat posisi gubernur sebagai pengelola anggaran di Pemda, menggeser peran Dewan di daerah. Sekaligus menekan kepala-kepala daerah melalui politik anggaran yang terkontrol atau minimal mencegah daerah memiliki kekuasaan untuk mendikte program-program besar pusat.

Jika mau jujur, hal ini dikhawatirkan oleh pimpinan-pimpinan di daerah dimana mereka lebih senang memiliki kekuasaan menyeluruh dalam mengatur pendapatan dan belanja bagi politik kesejahteraan mereka. Sehingga pilihan Golkar Munas Bali di bawah ARB-AT untuk menolak pilkadasung, adalah strategi memperkuat peran kepartaian dan dewan perwakilan di masa depan dengan memainkan “ketakutan/kerisauan” pemerintah daerah dalam konteks kemungkinan permainan anggaran sebagai alat politik oleh pusat.

Di satu sisi ini bagus untuk mendorong terus keterwakilan pemerintah daerah lewat politik desentralisasi dan mencegah over-power pemerintah pusat, namun di sisi lain ia membuat peran-peran politik pusat menjadi lemah antara lain ia harus rela berbagi anggaran dalam bentuk block grant (anggaran gelondongan) dimana daerah leluasa menggunakannya.

Di sini pemerintah pusat sebenarnya tidak perlu risau dengan manuver KMP, sebab baik KMP maupun KIH dan pemerintah dapat bersinergi dalam Pembagian-Keuntungan-Umum (General Revenue Sharing). Tetapi karena tidak seluruh daerah punya potensi yang sama untuk menghasilkan pendapatan tadi sehingga peran pemerintah pusat dalam menentuan kebijakan pembagian secara merata menjadi mutlak di atas kepentingan klaim kedaerahan.

Yang dengan sendirinya pemerintah pusat tidak perlu merisaukan arah manuver KMP, justru ini dapat dilihat sebagai sinergi menang-menang-menang bagi segenap rakyat Indonesia. So… sebenarnya segala istilah pilkadataksung vs pilkadasung adalah soal hilangnya hak-hak politik rakyat simpan saja dalam karung. This is politic of budget and expenditure.

Andi Hakim

Tolak UU Pilkada, HMI MPO Datangi MK

aksiHMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) berdemo menolak UU Pilkada.Mereka menuntut agar Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Pilkada yang dinilai memasung hak politik rakyat Indonesia dalam memilih kepala daerah masing-masing.

Penolakan tersebut dilakukan dengan menggelar unjukrasa yang dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia, dilanjut dengan berjalan kaki dengan tujuan Gedung MK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014) siang. Aksi ini dipimpin langsung Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo, serta diikuti HMI MPO Cabang Jakarta dan Cabang Tangerang Raya.

“Kami, HMI MPO mendukung MK untuk mendengar aspirasi rakyat menokak UU Pilkada,” kata Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo dalam orasinya.

HMI MPO ingin agar Presiden SBY lebih proaktif dalam upaya mencabut UU Pilkada. Mereka juga mendesak DPR RI menerima PERPPU Pilkada Langsung yang telah diterbitkan Presiden SBY.

“Mendesak DPR RI untuk berjiwa ksatria dengan menyetujui PERPPU Pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY, atau jika tidak, maka sebaiknya DPR membubarkan diri saja,” kata Puji lantang.

Unjukrasa damai ini berakhir sekitar pukul 14.00 WIB dan massa HMI MPO membubarkan diri dengan meninggalkan spanduk penolakan UU Pilkada di pagar depan Gedung MK.

HMI Kendari Bakar Foto Tokoh Reformasi

Kendari lgTokoh-tokoh Reformasi yang ikut melegitimasi disahkannya RUU Pilkada mendapat kecaman keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Kendari. Mereka dinilai sebagai elit politik yang tidak setia dan inkonsisten mengawal cita-cita Reformasi.

“Mereka tak lain hanya orang-orang yang ikut menunggang gerakan Reformasi 1998 sebagai intrik percepatan tahta kekuasaan,” ungkap koordinator aksi, Sirwan dalam aksi yang digelar di MTQ Square, Kota  Kendari (1/10/2014).

Selain itu, massa aksi menilai ada penggunaan kekerasan instrumen ideologi jangka panjang yang berupaya menggagalkan pembangunan demokrasi berkelanjutan. Pasalnya, ada penafsiran Pancasila yang tidak utuh ketika melegitimasi disahkannya RUU Pilkada.

“Hal ini perlahan-lahan mengembalikan mekanisme pemilihan demokratis dengan menghilangkan peran politik warga negara. Diantaranya, rencana pengembalian Pemilihan Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kami tolak rencana ini,” tegas Ketua Umum HMI MPO Cabang Kendari, Budiman.

Aksi ini diakhiri dengan pembakaran foto sejumlah tokoh Reformasi 1998.(JF)

HMI-MPO: Demokrasi Indonesia Hadapi Tantangan Berat

imageshmiHMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menilai perkembangan demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan berat setelah pemberlakuan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Pengesahan RUU Pilkada menandakan telah berbunyinya lonceng kematian demokrasi karena cita-cita reformasi dikhianati sebagian elite politik yang dilahirkan pada era reformasi,” kata Ketua Komisi Politik PB HMI-MPO Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Anto menjelaskan pemilihan melalui DPRD akan berefek, yakni pertama, penghilangan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.

Kedua, menurut dia, menguatnya oligarki dalam sistem politik nasional karena pemimpin daerah hanya akan ditentukan oleh segelintir orang.

“Ketiga, akan melanggengkan korupsi yang telah terjadi secara sistemik,” ujarnya.

Dia menilai saat ini sangat penting seluruh elemen masyarakat sipil mengonsolidasikan gerakannya untuk menjaga cita-cita reformasi dengan mendukung judicial review UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, menurut dia, HMI-MPO juga melihat pada pembahasan RUU Pilkada masih bernuansa pertarungan politik yang diakibatkan persaingan saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli 2014, antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Jokowi-Jk.

Dia menegaskan pertarungan itu harus segera dihentikan karena berimbas pada pembahasan berbagai undang-undang yang krusial, termasuk dalam perdebatan RUU Pilkada lalu.

“Kepentingan yang dilatarbelakangi kepentingan politik kelompok mengakibatkan situasi politik akan menjadi tidak sehat. Kami menekankan agar dilakukan rekonsiliasi antarelite dari kedua kubu,” tegasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat (26/9) dini hari, melakukan pemungutan suara di Sidang Paripurna terkait dengan salah satu isi dalam RUU Pilkada, yaitu apakah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung atau melalui DPRD.

Dari hasil pemungutan suara itu, sebanyak 135 orang memilih pilkada langsung, sedangkan 226 orang anggota dewan memilih pilkada melalui DPRD. Total anggota DPR yang hadir saat itu sebanyak 361 orang. (bd). ANTARA