WALHI Aceh; Pemerintah Masih Mewarisi Buruknya Pengelolaan SDA Aceh

10 Tahun Tsunami Aceh

HMINEWS.Com – Walhi Aceh menilai Pemerintah Aceh belum melahirkan kebijakan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sejak kejadian Tsunami 2004 silam. Artinya, sektor pesisir masih terabaikan dari pembangunan maupun pemanfaatan sumberdaya alamnya. Padahal penting bagi Aceh untuk menyediakan instrumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pelindungan dari kejadian tsunami sesuai perintah UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Lemahnya kebijakan daerah soal tata ruang yang dituangkan melalui qanun no 19 tahun 2013 memberikan perlindungan sektor sumberdaya alam yang lebih baik sebagai wilayah khusus atas perintah UUPA No 11 tahun 2006. Kami menilai tataruang Aceh belum mencerminkan perlindungan yang lebih baik,” kata Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, Jumat (19/12/2014).

Disamping itu, lanjut Muhammad Nur, miss-komunikasi lintas kelembagaan pemerintah masih menjadi kendala utama dalam membangun Aceh yang lebih baik dari pemanfaatan dan menjaga ruang dari pengelolaan sumberdaya alam. Contoh lahirnya kebijakan Kementerian Kehutanan mengubah hutan Aceh mencapai 80 ribu hektar melalui SK 941 tahun 2013 merupakan usulan yang tertutup dengan tujuan yang kabur.

“Selain itu terbitnya sertifikat kepemilikan lahan oleh BPN di dalam kawasan hutan lindung Seulawah merupakan dua contoh lemahnya koordinasi lintas kelambagaan pemerintah, dampak atas kebijakan pemerintah yang dapat melemahkan daya dukung lingkungan hidup sebagai perbuktian sebagai pengganti bencana ekologis selain tsunami,” lanjutnya.

Walhi menilai terbitnya berbagai perizinan usaha perkebunan, pertambangan maupun jenis bisnis lain yang merusak sumberdaya alam merupakan akumulasi kebijakan pemerintah lokal, maupun nasional di periode yang berbeda, hanya saja dikarena Aceh tidak punya menajeman bank data yang baik untuk direview oleh publik masih menimbulkan perbedaan data dan informasi mengenai data dan fakta, sehingga keterbukaan informasi masih dianggap meganggu bisnis para politik maupun berbagai aktor.

Longsor Aceh telah Diprediksi, Pemerintah Harus Tinjau Ulang Pembangunan

walhi acehHMINEWS.Com – WALHI Aceh menilai kejadian longsor merupakan bencana ekologi di Aceh. Hal itu telah diprediksi sebelumnya, diakibatkan struktur tanah yang labil,  pengawasan pembangunan yang lemah, perusakan lingkungan yang masif dalam kawasan hutan, serta penerbitan kebijakan lingkungan yang memperparah kondisi alam.

“Kejadian longsor merupakan bencana ekologi di Aceh yang paling tinggi, hal ini mengindentifikasi bahwa Aceh sebagai daerah rawan bencana. Secara geografis, Aceh dihimpit oleh kawasan pegunungan tinggi dan perbukitan sehingga menjadi layak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Aceh dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, nyaman bagi publik mengacu pada aspek standar lingkungan,” demikian rilis Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur, Selasa (4/11/2014).

WALHI Aceh akan terus menentang pembangunan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat/ publik. Kebijakan pemerintah soal pembangunan sudah diatur melalui UU 22 tahun 2009, PP 38 tahun 2004 tentang Jalan dan, dan UU 32 tahun 2009 tentang PPLH berbagai regulasinya yang diabaikan dalam pembangunan. Selama ini pembangunan dinilai tidak memenuhi aspek keselamatan publik dan pelestarian lingkungan hidup.

Menurut catatan WALHI, saat ini ada 14 ruas jalan di Aceh yang berpotensi mengalami bencana ekologi yang sama di bulan bahkan tahun-tahun berikutnya. Aceh yang akan kaya akan sumberdaya alam hutan mencapai 3,5 juta ha telah berubah menjadi bencana ekologis akan terus menghantui Aceh saat ini dan masa depan, diakibatkan oleh perusakan secara terbuka ataupun tertutup.

Selain itu, wacana tentang pembangunan terowongan Geurutee juga harus mendapatkan kritik, saran dan respon dari lintas kelembagaan sebelum direalisasikan.

WALHI menilai Pemerintah Aceh tidak fokus pada pelestarian hutan yang menjadi titik awal kondisi dan status lingkungan di Aceh.

“Terbukti dengan terbitnya SK Menhut No.941 tahun 2013 yang mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 hektar. Kejadian illegal logging dan kebakaran hutan juga memperparah deforestasi hutan yang menyebabkan hilangnya hutan seluas 1.751 hektar ditahun 2014. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit juga terjadi di 13 kabupaten dengan total luas 286,872,88 hektar dan 9 perusahaan yang berada di kawasan hutan lindung seluas 921,389 hektar, artinya hutan Aceh mengalami deforestasi dan degradasi yang tinggi setiap tahun,” lanjut Nur.

Nur menyatakan, lambatnya respon terhadap bencana longsor di Aceh Besar membuktikan bahwa tidak mudah merespon bencana yang terjadi, artinya kerugian ini harus menjadi perbaikan menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan.

Walhi Aceh Gugat Qanun Tata Ruang Aceh

acehHMINEWS.Com – 9 Oktober 2014 WALHI  Aceh telah mendaftarkan Permohonan Uji Materiil atau Judicial Review (JR) atas Qanun No.19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh. Langkah ini merupakan bagian dari advokasi WALHI dalam merespon polemik tata ruang yang tertuang dalam produk hukum daerah tersebut.

Uji materi Qanun RTRW Aceh ditempuh setelah sebelumnya berbagai upaya  penolakan tata ruang dilakukan Walhi dan masyarakat sipil lakukan. upaya tersebut ternyata belum juga membuat pemerintah Aceh mengakomodir masukan dan partisipasi masyarakat Aceh. Seperti diketahui, masih terdapat beberapa bentuk pelanggaran prosedural maupun substansial dalam Qanun yang disahkan pada 31 Desember 2013 tersebut. Pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi membuka akses terhadap perusakan lingkungan secara sistematis di Aceh.

Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada saat sidang paripurna yang dilaksanakan di DPRA pada Desember 2013. Pasca pembahasan dan persetujuan bersama tersebut, muncul berbagai polemik diantaranya menyangkut tidak adanya nomenklatur maupun pengaturan terkait Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Selain itu juga tidak adanya pengaturan tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah Nasional (RTRWN).

“Qanun Tata Ruang Aceh mengabaikan pengaturan wilayah kelola mukim sebagai wilayah hak asal usul masyarakat adat di Aceh padahal wilayah kelola masyarakat diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu terjadi pula pengurangan luas hutan Aceh, tim terpadu menyetujui Aceh mengubah fungsi hutan seluas 145.982 hektar, termasuk hutan lindung dan konservasi menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 79.179 hektar. Lalu, penunjukan kawasan hutan baru seluas 26.465 hektar, Kata Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur.

Walaupun dalam qanun tersebut mendapat catatan perbaikan dari Kementrian Dalam Negeri akan tetapi qanun tersebut tetap diberlakukan.  “Gugatan Uji Materi ini bukanlah langkah akhir yang dilakukan oleh Walhi ditengah pemerintah Aceh yang tidak mau mendengar masukan dan mengabaikan ruang partisiasi mayarakat,” tambah M.Nur.

Ada beberapa alasan hukum dimana WALHI mengajukan uji materi RTRW Aceh ini. Setidaknya ada 3 alasan hukum.Pertama, bahwa Qanun RTRW Aceh bertentangan dengan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, bertentangan secara prosedural/aspek prosedur. Ketiga, bertentangan secara substansial dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sementara itu Muhnur Satyahaprabu Manager Kebijakan dan Pembelaan hukum Walhi mengatakan “bahwa gugatan diajukan berdasar pada alasan-asalan yang sangat mendasar. Penerbitan satu kebijakan hukum apalagi terkait dengan struktur dan pola ruang adalah kebijakan yang sangat penting sehingga banyak pertimbangan yang harus diperhatikan. Penyusunan dokumen lingkungan seperti KLHS dan dokumen lingkungan yang lain haruslah terpenuhi sebelumnya jika tidak maka dipastikan Qanun ini hanyalah dibuat untuk mengkapling-kapling wilayah guna kepentingan investasi ekstraktif saja”

Penambangan Ilegal di Aceh Makin Merusak Lingkungan

acehHMINEWS.Com – Penambangan ilegal di Aceh makin merusak lingkungan akibat penggunaan merkuri. Sebagaimana penelitian FKH Unsyiah, terjadinya kematian massal ikan akibat air sungai tercemari merkuri dan sianida yang digunakan dalam penambangan.

Hal itu diungkap dalam diskusi lingkungan hidup ‘Analisis Kebijakan Pertamabngan Ilegal dan Pencemaran Lingkungan Hidup’ yang diadakan WALHI Aceh bersama Mongabay di Dhapu Kupi, Simpang Surabaya, Banda Aceh, Kamis (11/9/ 2014). Acara ini dimoderatori Yarmen Dinamika (Redaktur Harian Serambi Indonesia), dengan menghadirkan narasumber Rosmayani dari BAPEDAL, Faisal,S.Hut, MM (Dinas Kehutanan), DR. Elly Supriadi (akademisi), Direktur WALHI Aceh Muhammad Nur, dan Yuyun Ismawati (Bali Fokus). Peserta diskusi yang hadir mewakili kalangan media, LSM, dan unsur Pemerintahan.

Ternyata penambangan illegal itu tidak hanya di 3 kabupaten di Aceh saja, tapi ada 12 kabupaten/Kota lokasi penambangan yang terdeteksi.

Hal ini terjadi karena para penambang belum paham efek yang ditimbulkan akibat penggunaan merkuri untuk mengikat emas yang mereka dapat.

Yang menarik lagi adalah untuk kasus penambangan illegal ini masih banyak terjadi di kawasan hutan lindung, ini diakibatkan karena menurut, Dinas Kehutanan sendiri, mereka dilema dalam melakukan pengawasan, karena sering bentrok dengan persoalan adanya keterlibatan pihak oknum (orang ketiga) yang sangat mempengaruhi dalam segala kegiatan yang ada, serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengawas perlindungan Hutan.

Menurut Yuyun, saat ini sudah ada Konvensi Minamata Merkuri, yang akan ditandatangani dan diratifikasi oleh 50 Negara. Jika ini sudah diratifikasi oleh 50 Negara, maka konvensi ini bisa dijadikan pedoman. Indonesia sudah menandatangani konvensi ini, hanya saja belum meratifikasinya.

“Sebenarnya kasus pencemaran merkuri ini bukan hanya di Aceh saja, tapi di Indonesia kasus akibat pencemaran merkuri yang korbannya adalah masyarakat yang tidak berdosa yang tidak terlibat sama sekali dengan kegiatan penambangan itu sudah banyak terjadi, hanya saja tidak dipublikasikan. Merkuri ini sifatnya teratur genetic, artinya jika ibu yang hamil tercemar merkuri, anak yang dilahirkan itu akan cacat.  Untuk Aceh kasus kelahiran yang tanpa perut, tanpa langit-langit kepala dan sebagainya, belum ada penelitian yang mengarahkan bahwa ini adalah akibat tercemar merkuri,” kata Yuyun.

Hal lain yang disampaikan dalam diskusi ini adalah ternyata penambang illegal itu bukan orang Aceh asli, ketika terjadi kecelakaan atau sakit, tidak ada aturan yang mengatur itu, karena menurut qanun kependudukan Aceh, yang disebut orang Aceh itu adalah orang yang lahir di Aceh, sehingga bagi Dinas Kesehatan sendiri, ketika mereka harus membantu, terpaksa dengan cara illegal juga hanya melihat dari aspek kemanusiaan saja. Begitu juga ketika harus mengevakuasi penduduk yang berada dalam wilayah yang sudah dalam ambang batas merkuri.

Saat ini jumlah penambang rakyat mencapai 5000 titik lebih di 12 Kabupaten/Kota di Aceh. WALHI Aceh merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk segera mengeluarkan RAN (Rencana Aksi Daerah) untuk pertambangan illegal dalam rangka mencegah perusakan lingkungan hidup yang lebih besar.

WALHI Aceh Apresiasi Putusan Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan

unnamedHMINEWS.Com – WALHI Aceh mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap perkara pidana PT Kalista Alam, memutuskan 8 bulan penjara dan denda 150 juta serta subsider 3 bulan.

Dalam Perkara pidananya,  PT Kalista Alam dihukum melakukan tindak pidana perkebunan berupa pembukaan lahan dengan cara membakar dan tidak punya izin usaha perkebunan budidaya untuk membuka lahan perkebunan. Hal itu diduga telah mengakibatkan kerugian besar terhadap pengelolaan sumber daya alam di Aceh. Kerugian bukan hanya materiil tetapi kerugian lingkungan (ekologis) yang dampaknya luar biasa kepada kehidupan berikutnya.

“Hal ini berkaitan dengan gugatan WALHI Aceh terhadap pencabutan izin usaha perkebunan budidaya yang sudah dikuatkan Mahkamah Agung sehingga pemerintah daerah mengambil alih lahan seluas 1.605 Hektar yang berlokasi di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten nagan Raya dijadikan sebagai Kawasan Konservasi” papar Walhi Aceh dalam rilisnya (15/7/2014).

WALHI Aceh juga mendukung pengelolaan lahan tersebut diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Sekaligus ini juga menguatkan putusan perdata tentang ganti rugi yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang mana sebelumnya PT. Kalista Alam juga diputus bersalah oleh PN Meulaboh dan diwajibkan membayar ganti rugi  sebesar 366 milliar karena terbukti bersalah melakukan pembakaran lahan gambut rawa tripa yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Kebakaran lahan tersebut mengakibatkan gas yang dikeluarkan saat terjadinya pembakaran melewati nilai ambang batas sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.

WALHI Aceh akan Gugat Perubahan Fungsi Hutan Lindung

walhi acehHMINEWS.Com – WALHI Aceh menyayangkan perusakan hutan Aceh makin terbuka dan tergolong berani dilakukan oleh pemerintah Aceh yang melibatkan penjabat dan penegak hukum. Mengubah hutan lindung antara 8 -14 ribu hektar di Bener Meriah menjadi wilayah kentang seolah-olah provinsi Aceh telah mengalami kekurangan lahan terlantar.

“Untuk itu dapat kami menyimpulkan bahwa pemerintah Aceh saat ini kurang memahani fungsi hutan lindung. WALHI Aceh sebagai organisasi lingkungan hidup akan melakukan upaya gugatan hukum jika dalam waktu dekat mekanisme perubahan fungsi hutan lindung tidak bisa ditunjukan oleh pemerintah Aceh,” tulis Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur dalam rilisnya, Rabu (2/7/2014).

Kata Muhammad Nur, gugatan akan ditempuh sesuai UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 38,  dan UU 26 tahun 2007 tentang Tataruang dan Qanun Tataruang Aceh No 19 tahun 2013 tentang arahan sanksi pasal 87 yang sudah diparipurnakan pemerintah Aceh.

Dia melanjutkan, publik mengetahui target ekonomi Aceh ditahun 2014-2015 hanya 5,7 persen yang digenjot dari beberapa sektor. Proyek di Aceh patut diwaspadai mulai agenda Tataruang yang lebih banyak membangun infastruktur, maupun agenda MP3EI yang rakus ruang atas nama pembangunan yang jusru akan memiskinkan masyarakat mendapatkan ruang atau lebih lebih populer penggusaran dibenarkan atas nama UU 1870 tentang Agragria.

Untuk itu WALHI Aceh menyarankan kepada masyarakat untuk segera mengajukan permohonan penggunaan kawasan kepada pejabat diwilayah masing-masing, hal ini untuk menghindari konflik lahan kemudian hari atas nama pembangunan yang dihadapkan oleh mega proyek MP3EI dan agenda-agenda Tataruang Aceh.

Dua agenda diatas erat hubungannya dalam  menghancurkan kekayaan hutan Aceh yang asri, padahal pemerintah republik Indonesia tidak serius dan tidak disiplin dalam menjalankan agenda–agenda perbaikan lingkungan hidup. Contohnya agenda negara melalui pemerintah dipaksakan oleh swasta melakukan reklamasi Rawa Trumon yang disampaikan oleh BAPEDAL Aceh dengan luas mencapai seluas 11.000 Ha wilayah terdampak termasuk dalam kawasan SM Rawa Singkil, yang merupakan kawasan konservasi.