Yusril: Inpres Bukan Payung Hukum Kartu Sakti Jokowi

YusrilHMINEWS.Com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat sebagai payung hukum ‘Kartu Sakti Jokowi.’ Tetapi Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Inpres bukanlah payung hukum.

Yusril menulis dalam twitter pribadinya, “Program Kartu Sakti’ adalah kebijakan atau beleid Presiden. Tiap kebijakan harus ada dasar hukumnya. Kalau kebijakan sudah dirumuskan atau diputuskan, Presiden keluarkan instruksi kepada bawahan agar kebijakan dilaksanakan,” tulis Yusril, Kamis (13/11/2014) sore.

“Jadi Instruksi Presiden adalah perintah agar bawahan menjalankan kebijakan yang telah diputuskan oleh Presiden. Karena itu sangat membingungkan kalau dikatakan bahwa ‘payung hukum’ tiga kartu sakti adalah Instruksi Presiden atau Inpres,” lanjutnya.

Yusril menyarankan agar pemerintah meluruskan cara berfikir agar tidak bingung menjalankan roda pemerintahan, sebab jika pemerintah bingung, maka rakyat juga bingung.

“Karena itu pemerintah harus jernih pikirannya dan tahu apa yang harus dilakukan. Demikian saran saya kepada pemerintah,” pungkasnya.

Akhirnya Yusril Bersaksi pada Sidang Sengketa Pilpres

yusrilHMINEWS.Com – Akhirnya pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra hadir sebagai saksi pada sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski dihadirkanoleh tim Prabowo-Hatta, Yusril menegaskan dirinya benar-benar sebagai saksi ahli dan tidak berpihak pada salah satu kubu capres-cawapres yang bersengketa.

“Saya hanya bertindak sebagai ahli, tidak memihak kepada pihak manapun, saya bicara sesuai dengan keyakinan saya dan saya disumpah. Orang bisa membaca keterangan ahli saya yang tidak membela sini, membela yang itu. Saya hanya menjelaskan dari segi konstitusi,” kata Yusril usai bersaksi di sidang MK, Jum’at (15/8/2014).

Yusril mengaku malam sebelumnya ditelepon oleh Jokowi, dan kepada capres tersebut ia katakan akan memihak konstitusi. “Tadi malam Pak Jokowi juga menelpon saya, saya menerangkan, ‘Pak Jokowi saya hadir sebagai ahli dan diminta oleh pihak Prabowo. Saya akan menyampaikan sesuai dengan keahlian saya dan saya tidak akan memihak manapun, saya hanya akan memihak kepada konstitusi,” ujarnya.

Dengan keterangan tersebut, Yusril berharap kubu Jokowi bisa menerima. Ia juga menyatakan: “Tadinya saya ingin mengajukan sendiri, tapi pihak Prabowo minta saya, tapi bila Pak Jokowi minta saya juga akan datang karena saya ingin menerapkan sistem hukum secara objektif,” tandasnya.